Hasil Survei Warga Layanan Kesehatan: Mayoritas Responden Enggan Melakukan Tes COVID Selama Pandemi


  • Tuesday, 21 September 2021 08:45
  • Artikel , Publikasi
  • 2 Berkas di unduh
  • 656x dibaca.

Hasil survei warga akses dan layanan kesehatan di enam kabupaten/kota yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan mayoritas responden dan keluarganya tidak pernah melakukan tes COVID-19 selama pandemi. Hal ini diperkuat dengan pengakuan bahwa responden tidak pernah merasakan gejala klinis atau merasa terpapar COVID-19, sehingga enggan melakukan tes COVID-19. Indikasi lainnya juga dikarenakan kendala akses biaya tes COVID-19 yang dialami responden.

Selain itu mayoritas tes COVID-19 yang digunakan responden adalah Rapid Tes, dilanjutkan Antigen dan PCR. Sementara rekomendasi pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi keberadaan virus Corona yang paling akurat adalah PCR dengan akurasi mencapai 80–90%, antigen memiliki tingkat akurasi sedikit di bawah tes PCR. Rapid test antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu hanya sekitar 18%.

Survei ini dilakukan terhadap 540 responden perempuan di Semarang, Surabaya, Malang, Padang, Makassar dan Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan dukungan Yayasan Kurawal.

Survei menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan menggali pengalaman perempuan di pemukiman padat terkait penggunaan fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19 . Semua responden adalah warga yang pernah menggunakan layanan kesehatan selama pandemi COVID19. Dengan metode ini maka statistik deskriptif yang dihasilkan sebagai luaran penelitian hanya menggambarkan pengalaman dari responden penelitian, dan tidak bisa digeneralisasikan di tingkat populasi di enam lokasi penelitian. Walau demikian, temuan dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal terkait pengalaman kelompok rentan selama mendapatkan layanan kesehatan selama pandemi COVID-19. Hal lainnya, survei layanan kesehatan ini juga tidak hanya meninjau mengenai layanan kesehatan selama pandemi, tetapi juga meninjau layanan jaminan kesehatan publik yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

Pengambilan sampel dilakukan pada April hingga Juni 2021. Sehingga hasil penelitian ini menggambarkan pengalaman warga pada Gelombang Pertama Pandemi COVID-19, dan tidak bisa disamaratakan dengan apa yang terjadi pada Gelombang Kedua Pandemi COVID-19 varian delta. Survei memberikan rekomendasi; Pertama, penguatan sistem kesehatan publik bagi 6 daerah, antara lain (a) sistem layanan telemedicine untuk puskesmas-puskesmas; (b) realisasi alokasi dana 10 persen APBD untuk sektor kesehatan yang berada di bawah pemda, seperti infrastruktur dan tunjangan bulanan tenaga kesehatan.

Kedua, peningkatan informasi layanan kesehatan umum dan kelompok rentan perlu diutamakan di daerah melalui mekanisme yang lebih mudah dan massif disertai kualitas data dalam informasi, seperti bidan online, pelibatan LSM dan ormas di daerah, serta informasi kesehatan dengan data preventif dan kuratif.

Ketiga, kemudahan dan peningkatan mekanisme pengaduan layanan kesehatan baik di daerah dan nasional, antara lain; (a) melalui online, (b) penyusunan SLA (Service Level Agreement) , (c) perbaikan tindak lanjut laporan baik secara horizontal maupun vertical; (d) perlindungan bagi pelapor.

Keempat, penguatan sistem kesehatan nasional dan kapasitas Kemenkes; (a) rekrutmen 100-200 ribu Nakes selama 3 tahun ke depan untuk distribusi nasional; (b) alokasi dana tambahan 1-1.5 persen PDB untuk sektor kesehatan. (c) penambahan tempat tidur dan alkes seperti ventilator, MRI, dll; (d) memastikan kecepatan pencairan tunjangan nakes; (e) memastikan distribusi dan percepatan obat dan vaksin ke daerah di luar Jawa; (f) penguatan proses bisnis/manajemen kinerja di jajaran Kemenkes.

Kelima, akses testing menjadi opsi kunci penanganan COVID-19. Pada tingkat minimum hal ini bisa dilakukan dengan penambahan infrastruktur dan tenaga testing. Sementara pada tingkat maksimum dengan membebaskan biaya testing atau subsidi biaya testing Keenam, rencana satu kelas rawat inap BPJS Kesehatan hendaknya menggunakan standar kelas 1, sesuai dengan mayoritas keinginan responden di 6 daerah

=========