Urgensi Penghormatan HAM oleh Bisnis dalam Menghadapi Pandemi COVID-19


  • Wednesday, 15 September 2021 07:28
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 332x dibaca.

Laporan mengenai COVID-19 pertama kali tercatat pada 31 Desember 2019. Tidak butuh waktu lama, virus ini kemudian menyebar ke seluruh bagian dunia dan menyebabkan pandemi. Kendati hampir dua tahun berselang, per 8 September 2021, data World Health Organization (WHO) mencatat telah ada lebih dari 200 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan angka kematian lebih dari empat juta jiwa untuk skala global. Pada tanggal yang sama, Indonesia mencatat angka lebih dari empat juta kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan angka kematian lebih dari seratus ribu jiwa.

Pandemi COVID-19 nyatanya tidak hanya mempengaruhi naik dan turunnya angka di dalam pencatatan data. Adanya pandemi ini memberikan dampak pada kehidupan manusia, seperti kesehatan, perubahan perilaku, dan prioritas manusia. Di sisi lain, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi, termasuk di dalamnya mencakup kegiatan bisnis.

Dengan segala perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, sektor bisnis perlu melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian guna dapat beradaptasi dengan keadaan yang serba baru ini. Sayangnya, penyesuaian ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Beberapa bisnis berangsur goyah dan beberapa bahkan harus gulung tikar karena tidak dapat beradaptasi dengan segera.

Pada konteks bisnis skala nasional, pandemi COVID-19 berperan besar terhadap tutupnya layanan GoLife, yang dinaungi oleh Gojek, pada 27 Juli 2020 (Gojek, 2020). Hal serupa juga dialami oleh PT Hero Supermarket Tbk (HERO) yang baru saja menutup seluruh gerai Giant di seluruh Indonesia per Juli 2021. Dilansir oleh katadata.co.id (2021), penutupan gerai Giant dilandasi oleh turunnya performa retail modern, yang antara lain, disebabkan oleh adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan belum pulihnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi.

Dampak pandemi COVID-19 juga dialami oleh sektor bisnis skala kecil. PNAS melakukan survey pada periode 28 Maret - 4 April 2020 terhadap 5800 bisnis berskala kecil, yang merupakan anggota dari Alignable[ Alignable merupakan platform berbasis jaringan yang berfokus pada ekosistem bisnis kecil. Alignable memungkinkan bisnis untuk berbagi pengetahuan dan berinteraksi satu sama lain, dan saat ini memiliki jaringan 4,6 juta bisnis kecil di seluruh Amerika Utara.]. Hasil dari survey tersebut menunjukkan, sebanyak 43 persen bisnis berskala kecil harus tutup secara permanen. Sebagian besar responden mengungkapkan, penutupan ini diakibatkan oleh turunnya permintaan dan alasan kesehatan karyawan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 (Bartik et.al., 2020). Sementara itu, laporan Bank Indonesia menunjukkan, 87,5 persen atau 2600 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terdampak negatif pandemi COVID-19. Dari tersebut, 93,2 persen di antaranya terdampak negatif dari sisi penjualan (Bisnis.com, 2021).

Kendati pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan bisnis, kerugian tidak hanya dialami oleh perusahaan, melainkan juga oleh para pekerja dan pemangku kepentingan terkait. Karenanya, perusahaan perlu memastikan bahwa operasional bisnis di masa pandemi wajib terus memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dipertegas di dalam dokumen COVID-19 Guidance, yang diterbitkan oleh Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), bahwa semua bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia bahkan di saat kesulitan ekonomi dan krisis kesehatan masyarakat. Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan bisnis untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka telah mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah dan mengurangi dampak hak asasi manusia dalam merespon COVID-19.

Merujuk pada pilar kedua di dalam United Nations Guiding Principles on Business on Human Rights (UNGPs on BHR) mengenai kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, OHCHR merangkum upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna dapat melakukan penghormatan hak asasi manusia, khususnya di masa pandemi: 1) Perusahaan perlu menghormati HAM seluruh entitas yang terlibat dalam operasional bisnis, termasuk pekerja harian, pekerja non-kontrak, pekerja tidak tetap, pekerja di seluruh rantai pasokan, serta pelanggan dan komunitas; 2) Bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak buruk hak asasi manusia mereka selama pandemi.

Masih di dalam dokumen COVID-19 Guidance, disebutkan bahwa penghormatan terhadap HAM di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi dan sosial, serta hak sipil dan politik, akan menjadi dasar bagi keberhasilan dalam merespon kesehatan masyarakat dan pemulihan pandemi. Respon terhadap pandemi ini, bijaknya, tidak terbatas pada dimensi medis. Hal ini menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memastikan beberapa intervensi untuk mengurangi dampak ekonomi COVID-19. Dalam konteks negara dan kaitannya dengan operasional bisnis, terdapat setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan oleh negara, yakni: 1) Negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak ekonomi dari COVID-19 menempatkan perlindungan pekerja, terutama mereka yang berada dalam situasi paling genting dan rentan, pada intinya; 2) Negara-negara harus memanfaatkan campuran langkah-langkah hukum dan kebijakan yang cerdas untuk mewajibkan dan memungkinkan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia ketika menanggapi krisis COVID-19; dan 3) Negara harus berusaha untuk meningkatkan kerja sama untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan pandemi (OHCHR, 2020).

Referensi: