[ Siaran Pers] Menanggapi Perubahan RANHAM 2015-2019


  • Monday, 30 April 2018 23:17
  • Siaran Pers
  • 0 Berkas di unduh
  • 2297x dibaca.

Pernyataan Pers INFID menanggapi dikeluarkannya Perpres No. 33 tahun 2018 tentang Perubahan RANHAM 2015-2019

“Presiden Jokowi Harus Memastikan Aksi HAM 2018-2019 Fokus pada Pencapaian Janji-Janji NAWACITA”

Jakarta, 30 April 2018

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Perubahan RANHAM 2015–2019. Perpres No. 33 tahun 2018 ini memasukkan beberapa rencana aksi baru, khususnya terkait pentingnya pemahaman tentang prinsip-prinsip Bisnis dan HAM, pemenuhan hak masyarakat adat, hak bagi penyandang disabilitas serta tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa.

Namun demikian, INFID menganggap bahwa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun terakhir ini (2018-2019) masih jauh panggang dari api. RANHAM perubahan ini masih sangat pesimis, minimalis, dan jauh dari usaha untuk memenuhi agenda dan janji-janji Presiden Jokowi di bidang HAM sebagaimana dicantumkan dalam NAWACITA.

Seperti kita ketahui, pada tanggal 10 April, Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 33 tahun 2018 tentang Perubahan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019. Karena dikeluarkan tahun 2018, maka praktis RANHAM tersebut merupakan rencana aksi untuk dilaksanakan pada tahun terakhir RANHAM generasi ketiga ini, yaitu tahun 2018-2019.

RANHAM 2015-2019 perubahan ini terdiri dari 6 strategi dan 46 aksi. Aksi tersebut melibatkan hampir semua kementerian, beberapa provinsi serta pemerintah daerah (kabupaten/kota). Akah tetapi, bila dilihat dari kriteria dan ukuran keberhasilan, maka RANHAM perubahan ini masih belum sejalan dengan NAWACITA.

Sebagai contoh, Aksi No. 45 berbunyi “Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu” dengan kriteria dan ukuran keberhasilan “Meningkatnya koordinasi dalam upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu” serta “Terlaksananya koordinasi upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu”. Sementara dokumen NAWACITA memiliki rumusan “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”.

Terkait isu Bisnis dan HAM, pada Aksi No. 14 disebutkan rencana aksi yang akan dilakukan adalah “Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM”. Sedangkan ukuran keberhasilannya adalah “Tersedianya panduan mengenai isu Bisnis dan HAM” dan adanya “Diseminasi panduan mengenai isu Bisnis dan HAM”. INFID mengapresiasi rencana aksi ini dan mengharapkan pemerintah memastikan keterlibatan semua stakeholder, khususnya masyarakat terdampak (korban) atau berpotensi terdampak dari kegiatan bisnis dalam perumusan panduan Bisnis dan HAM ini. Ke depan, pemerintah harus menyusun sebuah rencana aksi tersendiri terkait isu Bisnis dan HAM dalam sebuah Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM) sebagai rencana aksi komprehensif untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan yang menghormati dan melindungi HAM.

Di bagian lain, Aksi No. 3 berbunyi “Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa” dengan kriteria dan ukuran keberhasilannya “Terlaksananya pembahasan antara pemangku kepentingan terkait ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa” serta “Terlaksananya diskusi antar lembaga, diskusi publik dan penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi”. Rencana aksi yang demikian merupakan langkah mundur karena bahkan pada tahun 2013 Presiden SBY sudah menyerahkan draf ratifikasi ke DPR, namun mengalami penolakan dari beberapa fraksi di DPR yang menyebabkan proses ratifikasi tidak terjadi.

Terkait kewajiban negara di bidang HAM sebagaimana diatur oleh Konstitusi yang meliputi pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, kami melihat bahwa RANHAM Perubahan 2015-2019 hanya berfokus pada kewajiban memajukan HAM. Sementara tanggung jawab penting lainnya, khususnya perlindungan dan pemenuhan HAM masih kurang diperhatikan. Padahal kewajiban-kewajiban tersebut sangat penting mengingat masih terus terjadinya pelanggaran HAM di berbagai daerah, serta belum selesainya pelanggaran HAM di masa lalu.

Oleh karena itu, INFID berharap agar Presiden Jokowi turun langsung mengawasi jalannya Aksi HAM 2018-2019 untuk memastikan Aksi HAM tersebut tidak sekadar normatif dan prosedural yang bertujuan memberikan centang “tercapai” pada kolom RANHAM 2015-2019, tetapi lebih substantif untuk mencapai tujuan dan cita-cita serta janji NAWACITA. Hanya dengan cara demikian Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai Presiden yang amanah, sehingga tetap mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Fullscreen Mode