Siaran Pers Media Briefing Infid “Setelah 11 Tahun: Bagaimana Kabar Konvensi Anti Penghilangan Paksa?”


  • Friday, 25 February 2022 03:45
  • Siaran Pers
  • 0 Berkas di unduh
  • 948x dibaca.

Jumat, 25 Februari 2022 pukul 14.00 - 15.30 WIB

Zoom Webinar dan Channel Youtube INFID

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa atau biasa disingkat Konvensi Anti Penghilangan Paksa pada 27 September 2010. Sebagai negara yang sudah menandatangani Konvensi Anti Penghilangan Paksa, sudah menjadi jalan yang tepat jika Indonesia bisa menurunkannya menjadi sebuah peraturan resmi. Namun sayangnya, hingga 11 tahun kemudian, Pemerintah Indonesia masih belum melakukan ratifikasi (pengesahan) Konvensi tersebut.

Komnas HAM mencatat terdapat 32.774 korban hilang pada Peristiwa 1965/1966[ https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html ]. Sementara Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), merujuk pada berbagai laporan pemantauan dan penyelidikan, menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 53.000 korban penghilangan paksa di Indonesia[ https://docs.google.com/file/d/1MZxM_2YOFDXYDwOxIT114fyge97H_Gm0/edit?usp=docslist_api&filetype=msword ]. Penandatanganan Konvensi Anti Penghilangan Paksa oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Meskipun demikian, tetap diperlukan kerangka hukum yang memadai untuk mencegah penghilangan paksa tidak terjadi kembali.

Melihat keadaan ini, pada hari Jumat (25/02), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melakukan media briefing dengan tema “Setelah 11 Tahun: Bagaimana Kabar Konvensi Anti Penghilangan Paksa?”. Hadir sebagai narasumber adalah Timbul Sinaga (Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM), Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan), dan Zaenal Muttaqien (Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia -IKOHI).

“Sebagai lembaga yang sudah sangat lekat dengan korban pelanggaran masa lalu, Komnas Perempuan aktif melakukan kerjasama dalam pengembangan konsep usaha pencegahan penghilangan paksa,” ungkap Theresia Iswarini. Theresia atau akrab disapa Rini menjelaskan pentingnya menghadirkan perspektif gender dalam Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan dan pengalaman khas yang dialami individu, misalnya terkait dampak. Dampak penghilangan paksa yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan akan dihadapi dengan cara yang berbeda karena peran gender yang tertanam kuat dalam sejarah, tradisi, agama, budaya dan hukum yang berlaku.

“Dengan adanya dampak nyata yang kompleks dan berbeda antar gender, perspektif gender menjadi penting diintegrasikan ke dalam kebijakan dan penanganan penghilangan paksa,” Rini menyimpulkan.

Berdasarkan data dan pengalaman pendampingan yang dilakukan, Komnas Perempuan memiliki beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Dalam ratifikasi tersebut, beberapa hal perlu diperhatikan: 1) Pendekatan gender dalam setiap proses penyelesaian kasus penghilangan paksa, 2) Memberikan pemulihan mendesak bagi korban dan keluarga penghilangan paksa, 3) Reparasi harus dilakukan untuk mengubah ketidaksetaraan struktural yang menyebabkan pelanggaran hak-hak perempuan, 4) Memastikan nasib dan keberadaan orang-orang yang dihilangkan secara paksa melalui mekanisme sementara dari negara, dan 5) Memastikan agar institusi-institusi negara terkait dapat melakukan upaya pemeriksaan dari peristiwa penghilangan paksa yang terjadi agar dapat diungkap.

Menurut Zaenal Muttaqin dari IKOHI, kepentingan bangsa Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa melebihi kasus 97/98.

“Ada penghilangan paksa dari berbagai kasus lain yang terjadi. Penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan dampak jangka panjang bagi korban dan keluarganya sehingga ratifikasi ini menjadi kebutuhan untuk segera dilaksanakan.” ungkap Zaenal Muttaqien.

Menurut Zaenal, kejahatan ini akan terus berlanjut hingga korban ditemukan. Dampak jangka panjang ini juga dialami oleh keluarga korban. Dengan dampak ini, kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia perlu diselesaikan dan harapannya dapat dicegah agar hal yang sama tidak terulang di kemudian hari. Salah satunya dengan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sehingga dapat memperkuat sistem legislasi dalam negeri.

“Konvensi ini juga merupakan fungsi preventif dan korektif yang harus dilakukan negara terhadap kejahatan penghilangan paksa”, tegas Zaenal. Pengesahan konvensi ini akan membuktikan komitmen tinggi pemerintah Indonesia dalam mendorong dan menegakkan HAM serta berupaya untuk mendorong terciptanya reformasi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga para narasumber, Zaenal dan Timbul, menjelaskan beberapa modalitas yang sudah dimiliki Indonesia untuk bisa segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Seperti Rekomendasi Panitia Khusus DPR pada tahun 2009 untuk segera melakukan pencarian, merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Lalu, sudah ditandatanganinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa oleh Indonesia. Selain itu, pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 (RANHAM 2015-2019), disebutkan bahwa ratifikasi konvensi penghilangan paksa masuk daftar konvensi internasional yang perlu disiapkan untuk disahkan.

Untuk menjawab pertanyaan utama media briefing ini, Timbul Sinaga - Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM - hadir memberikan informasi terbaru terkait upaya Pemerintah Indonesia dalam proses ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Timbul menjelaskan bahwa pada Hari HAM Internasional, tanggal 10 Desember 2021, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa dengan mengeluarkan Surat Presiden ke DPR agar bisa segera membahas dan mengesahkan RUU Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Namun, untuk mencapai hal tersebut masih ada proses yang harus dilewati.

Pada tanggal 5 Januari 2022, Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan surat ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM. Para menteri tersebut dimohon memberikan Paraf atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Saat ini surat tersebut sudah diparaf oleh Menko Polhukam, Menkumham, dan Menlu. Timbul juga menambahkan, Biro Hukum Kementerian Pertahanan setuju dan sudah merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan untuk dapat diparaf. Harapannya, awal Maret sudah diparaf oleh Menteri Pertahanan dan segera keluar Surat Presiden untuk diajukan kepada DPR dan dilanjutkan dengan proses pembahasan.

Informasi dari Timbul Sinaga disambut baik oleh Zaenal Muttaqien.

“Harapannya tahun 2022 sudah bisa diluncurkan, secara administratif dan politis sudah disepakati bersama, tinggal menunggu waktu. Kebutuhan ratifikasi ini lebih dari kasus 1998 jadi harapannya urgensi bisa dilihat secara substantif juga.” Ujar Jejen.

INFID mengapresiasi langkah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, dalam upaya meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Besar harapan proses dapat berjalan lancar dan segera dikeluarkan Surat Presiden untuk bisa segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diikuti oleh kementerian terkait.

Narahubung: Alyaa NZ [email protected]