SIARAN PERS INFID MENOLAK PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR “PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL”



Jakarta, 12 April 2022

INFID menilai Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 Tentang “Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual” mengandung unsur pelanggaran HAM dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. INFID tidak dapat mendukung keputusan yang diambil oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk mengesahkan Perda ini. Apalagi Kota Bogor sudah disetujui untuk mejadi tuan rumah Festival HAM 2022.

Kami menilai Perda ini tidak selaras dengan tujuan yang disampaikan dalam dokumen. Sebab masuknya homoseksual, lesbian, dan biseksual dalam perda ini tidak sejalan dengan pengetahuan yang ada. Hal tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia kelompok minoritas seksual dan gender.

Pada Tanggal 21 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota Bogor telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bogor “Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual”. Berdasarkan penjelasan dalam dokumen, salah satu tujuan peraturan ini adalah “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.” Dalam mewujudkan hal tersebut, sasaran pencegahan dan penanggulangan adalah setiap orang yang berada di Daerah Kota Bogor. Lebih spesifiknya, dalam peraturan daerah (perda) BAB III pasal 6 disebutkan 15 bentuk perilaku menyimpang yang menjadi target. Tiga dari lima belas perilaku yang disebutkan adalah homoseksual, lesbian, dan biseksual.

Dalam standar kesehatan, penggolongan bentuk perilaku dalam BAB III Pasal 6 tidak sesuai dengan panduan Pemerintah Indonesia. Pertama, pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia poin F66 disebutkan bahwa “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan”. Di dunia internasional, pada International Classification of Diseases” revisi ke-11 menyatakan bahwa transgender bukan termasuk dalam gangguan kejiwaan. Begitu juga dalam dunia kesehatan mental, tepatnya pada panduan revisi ke-5 “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” yang menjadi dasar diagnosa kesehatan mental di Indonesia, baik homoseksual, lesbian, dan biseksual tidak masuk dalam kategori gangguan kesehatan mental apalagi sebagai perilaku penyimpangan seksual.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang dibuat tanpa dasar pengetahuan yang memadai, Pemerintah Kota Bogor berpotensi melanggar HAM dengan memperparah diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung-jawab Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di mana tanggung jawab dan dan kewajiban meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Dengan masuknya kelompok minoritas seksual dan gender dalam Perda ini, secara otomatis beresiko melanggar HAM. Keputusan ini juga menempatkan Pemerintah Daerah tidak menjalankan tugas-tugasnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga khususnya kelompok minoritas rentan diskriminasi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual (Kami Berani), telah menyatakan bahwa Perda ini berdampak secara langsung terhadap kelompok minoritas seksual dan gender dengan 1) Tertutupnya akses kesehatan, 2) Berdampak terhadap kesehatan psikis dan fisik, 3) Berpotensi meningkatnya aktivitas upaya pemaksaan perubahan orientasi seksual dan identitas gender yang merupakan bentuk penyiksaan, 4) Berpotensi menyebarluaskan informasi keliru terkait minoritas seksual dan gender sehingga meningkatkan kebencian dan penolakan yang diterima kelompok, dan 5) Potensi menutup akses terhadap sumber ekonomi kelompok minoritas seksual dan gender.

Maka dari itu, merespon disahkannya Peraturan Daerah “Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual” oleh DPRD dan Walikota Bogor, kami menyatakan:

  1. Setuju bahwa Kota Bogor perlu meninjau ulang niatnya untuk menjadi tuan rumah Festival HAM 2022, sementara memperbaiki Perda sesuai dengan kaidah pengetahuan dan memastikan tidak adanya diskriminasi dalam peraturan yang dibuat.
  2. Walikota dan DPRD Kota Bogor bersedia melakukan peninjauan dan perbaikan Peraturan Daerah yang sudah disahkan, membuka ruang diskusi yang terbuka dan inklusif
  3. Komnas HAM dapat membuka ruang diskusi dan memastikan jalannya proses perbaikan Perda dilaksanakan dengan inklusif

Narahubung: Alyaa Nabiilah Zuhroh, [email protected]