Refleksi 20 Tahun Reformasi: Harapan dan Cermin Introspeksi Masyarakat Sipil (3 dari 6)


  • Wednesday, 21 March 2018 17:09
  • Artikel , Berita
  • 0 Berkas di unduh
  • 2277x dibaca.

PENGANTAR: Dua dekade era reformasi membawa banyak kemajuan. Namun, banyak ‘pekerjaan rumah’ yang membutuhkan kesabaran para insan masyarakat sipil untuk tetap berada di garis depan mempertahankan basis perjuangan. Zaman bergulir, tantangan berkembang, peran bergeser, dan strategi berubah. Tapi, makna kehadiran mereka akan selalu dan semakin penting dalam mengawal proses menuju demokrasi yang berkualitas yang menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.

Semua itu membawa konsekuensi yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya bahwa masyarakat sipil perlu melakukan pembenahan internal agar kehadirannya semakin bermakna bagi perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik untuk semua. Demikian pokok-pokok pikiran yang mengemuka dalam pandangan-pandangan para anggota Dewan Pengurus INFID.

Sarah Lerry Mboeik, Anggota Dewan Pengurus INFID

Yang pertama, pandangan saya sebagai orang daerah, saat ini situasinya memungkinkan kita lebih bebas berekspresi. Kita juga merasakan lebih terbuka ruang untuk negosiasi pemerintah daerah dengan masyarakat sipil. Di sisi lain, inovasi-inovasi yang dibuat masyarakat sipil bisa masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Memang masih banyak hal yang belum bisa berjalan baik. Misalnya, soal penegakan hukum, yang masih berjalan di tempat. Tapi di sisi lain, rakyat berani mengungkapkan atau mengekspresikan pikirannya ketika peradilan atau penegakan hukum dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Karena keterbukaan ruang yang begitu luar biasa, juga kebebasan kita untuk mengakses ke berbagai sumber-sumber, termasuk politik, itu juga membua ruang bagi masyarakat sipil untuk lebih berperan. Di sisi lain, kita mulai terganggu oleh patronase. Semestinya dengan keterbukaan akses ke sumber-sumber itu tidak mengurangi kekritisan masyarakat sipil terhadap posisi negara saat kapanpun dan dia berada. Itu sedikit keresahan.

Harus selalu diingat bahwa di manapun mereka berada, mereka membawa harapan-harapan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok marginal, khususnya. Dan, juga tidak bermain standar ganda. Itu yang kelihatan. Misalnya dalam pro-kontra Pilkada DKI, di satu sisi berjuang untuk melawan pelanggaran HAM, di sisi lain kita bersekutu dengan pelanggar HAM. Yang begitu-begitu masih ada. Mungkin saya keliru. Tapi, ini penting saya ungkapkan, karena mungkin sudah banyak yang bermain dalam isu politik sehingga tidak mudah lagi untuk melihat hitam dan putih. Itu hak mereka, tapi jangan sampai mengorbankan kelompok-kelompok yang kita wakili.

Hal lain, saya sepakat bahwa masyarakat sipil harus menyentuh jantung politik, tapi jangan sampai meninggalkan dasar, basis nilai-nilai. Semua hal yang melawan nilai-nilai dasar yang kita sepakati bersama, seperti keadilan, kemanusiaan, antikorupsi, antimiliteristik, antidevelopmentalis, dan lain-lain itu tetap harus kita bawa. Sekali lagi, mungkin saya keliru, tapi saya perlu mengungkapkan keresahan ini.

Kadang-kadang, ada yang mengatakan kita masuk ke sana hanya sebagai “pintu”, tapi yang terjadi kemudian “pintu” itu juga digunakan untuk “ditutup”, bukan hanya untuk masuk. Ini yang perlu kita perjuangkan. Memang sudah ada yang bagus. Mereka masuk ke “sana” dan tetap bersuara dan berteriak tentang ketidakadilan dan berbagai masalah yang menjadi fokus kita sebagai masyarakat sipil.

Harapan dalam waktu dekat, terobosan-terobosan yang bisa dilakukan? Kita masyarakat sipil berharap ada perubahan kebijakan politik dan hukum sehingga, lebih pro, lebih adil, lebih humanis dan lain-lain. Banyak eksperimen yang sudah dibuat dan menarik, seperti yang dilakukan Demos yang membuat penelitian dari politik jalanan ke parlemen. Jadi, bukan sekadar inovasi, tapi juga pikiran-pikiran kritis mengalir, melahirkan produk-produk hukum yang lebih sensitif terhadap berbagai isu yang menjadi fokus kita.

Banyak yang sudah berjalan lumayan baik. Tapi, masih banyak juga yang masih belum, karena kita tercerai-berai. Karena isu-isu tidak dapat kita kelola secara baik, akhirnya tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Kita menguntungkan kita masing-masing. Kita menjadi eksploitatif terhadap kelompok-kelompok dampingan. Itu yang saya rasakan. Kita merasa aman karena kita mampu bernegosiasi, mampu melobi, tapi kita tidak mampu mengubah apa yang menjadi kepentingan kelompok-kelompok yang kita wakili.

Tentu saja itu tidak pada semua elemen masyarakat sipil. Ada teman-teman, ada jaringan-jaringan yang berupaya untuk memperbaiki itu. Memang ada perubahan strategi dari zaman sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Tidak harus pakai strategi lama, tidak harus beroposisi, tapi ada negosiasi dan ada kesetaraan. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa.

Tapi lagi-lagi mereka memperjuangkan kelompok-kelompok rentan yang diwakili. Bukan mereka mapan karena isu yang dibawa, tapi kelompok yang dia bawa menjadi mapan dan kuat. Misalnya, di INFID ini kita berusaha agar SDGs menjadi milik semua orang, milik semua lapisan, bukan hanya pengambil keputusan. Tertatih-tatih tapi tetap berjalan pada relnya. Nah, saya berharap ini juga terjadi pada isu-isu lain. Jaman dulu, kalau kita bicara pelanggaran HAM, satu Indonesia teriak.

Sekarang agak mundur. Masing-masing sudah bicara untuk dirinya dan lembaganya. Ini yang harus dievaluasi, direfleksi ke depannya, sehingga kita menjadi kuat, tidak hanya berjuang di sudut masing-masing. Ini juga menjadi gejala yang muncul di daerah-daerah, ada patronase ada kompetisi-kompetisi yang tidak menguntungkan kelompok yang diwakili. Dari kebersamaan isu, kita semakin mundur.

Masyarakat sipil ini ada yang bekerja di level akar rumput, level kebijakan, dan level networking. Biasanya, kalau di level akar rumput menemukan masalah, kita bawa ke level kebijakan, apa yang bisa dilakukan dan juga dibahas di tingkat jaringan untuk melakukan pressure bersama. Isunya bisa kasuistik, tapi diresepons hingga ke level kebijakan dalam rangka memberi perlindungan yang di bawah.

Kerja-kerja kita masih seperti itu walaupun sumber daya kami makin berkurang. Terutama di daerah, orang lebih senang bekerja jadi pegawai negeri dari pada di NGO, yang menurut mereka tidak punya masa depan. Itu tantangan bagaimana melakukan pencerahan-pencerahan kepada sumber daya manusia yang baru. Kita ingin sampaikan bahwa entrepreneur itu bukan hanya usaha-usaha yang sifatnya murni profit. Ideologi ini juga penting.

INFID memiliki karakter berjejaring, dia mampu mempertahankan jaringan-jaringan itu. Dan, dia cukup kapabel dari waktu ke waktu hingga saat ini. Desain besarnya memang isu demokrasi dan HAM. Sehingga ruang itu membuatnya lebih kreatif untuk memilih isu-isu kontekstual dan kekinian. Kedua, memang ada beberapa saat INFID sempat tenggelam. Tapi, ketika kepemimpinan baru ini, mulai muncul lagi.

Saya berharap INFID menjadi salah satu model organisasi masyarakat sipil yang bisa menjadi tempat pembelajaran bagi teman-teman masyarakat sipil lainnya. Dari waktu ke waktu, mekanisme-mekanisme seperti SOP masih bertahan luar biasa, dengan karakter organisasi yang keanggotannya meliputi LSM-LSM, bukan anggota perseorangan. Karakter ini masih bertahan, walaupun kita tidak menyangkal ada banyak kelemahan.

INFID cukup legitimate dalam hal itu. Isu yang dirumuskan mampu mengumpulkan semua jaringan. Kemudian, walaupun beberapa waktu lemah dalam komunikasi jaringan, kini mulai bangun kembali. INFID memang perlu kempemimpinan yang akomodatif, paham, dan mendesain strategi berjejaring yang lebih tepat. Itu menariknya di INFID.