Perempuan dalam Sektor Bisnis


  • Friday, 18 June 2021 09:24
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh

Oleh: Alyaa Nabiilah Zuhroh - INFID

Isu gender memang menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat dalam dunia bisnis. Berdasarkan data yang dimiliki oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2021, partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan menjadi ketimpangan terbesar kedua dari empat dimensi yang mereka teliti. Dalam laporannya, WEF menyebutkan bahwa meskipun keadaan ketimpang sudah membaik 58% tetapi masih membutuhkan 267.6 tahun untuk bisa mencapai kesetaraan.

Di Indonesia sendiri, jika melihat keadaan saat ini dibandingkan dengan masa lalu, perempuan saat ini memang memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bisa berkembang. Namun, keadaan sebenarnya tidak banyak berubah, di Indonesia ketimpangan gender menempati peringkat ke-101 dari 156 negara dan peringkat 99 dalam dimensi partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan pada Indeks berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender Sedunia 2021 (World Economic Forum, 2021). Kesempatan yang terbuka untuk kelompok rentan menjadi salah satu faktor utama ketimpangan gender terjadi. Peringkat tersebut menjadi salah satu hal yang bisa menjadi acuan dalam memastikan kesempatan yang setara untuk semua, sebagai bagian dari pemenuhan HAM.

Rendahnya Indonesia pada kesetaraan gender dalam bisnis tidak menggambarkan kemampuan perempuan di Indonesia dalam dunia bisnis. Justru kebalikannya, dalam keadaan pandemi saat ini perempuan menunjukkan kepekaan dan sikap cepat tanggap dalam mengatasi masalah. Meskipun data mengatakan bahwa 5% perempuan kehilangan pekerjaannya selama pandemi, dibandingkan 3.9% laki-laki namun selama pandemi, dalam keadaan darurat ini, perempuan lebih cepat dalam merespon dan memberikan solusi dalam sektor bisnis. Hal ini terlihat dalam beberapa riset yang dilakukan selama pandemi, salah satunya riset yang dilakukan oleh LPEM FEB UI dengan Tokopedia (2021) yang menunjukkan perempuan 5.4 poin lebih banyak memulai bisnis dibandingkan laki-laki selama masa pandemi. Tidak hanya saat pandemi, perempuan sudah sejak lama menguasai UMKM dan terkenal dengan keterampilan mereka dalam berbisnis (IFC, 2016).

Perempuan memiliki kemampuan dan mereka secara cepat tanggap menghadapi masa kritis. Sayangnya, dalam praktik bisnis secara luas, perempuan sering mengalami perilaku diskriminasi yang membuat mereka kesulitan untuk memasuki dunia bisnis dan berkembang lebih baik. Dalam 20 tahun terakhir, perempuan, terutama dalam hal ekonomi, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara perempuan dan laki-laki (BPS, 2018; Sengupta & Sachdeva, 2017 ILO, 2019; WEF, 2021). Bagaimana sebenarnya keadaan perempuan dalam bisnis saat ini? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UN Women tahun 2020, berikut adalah beberapa keadaan yang dihadapi perempuan dalam bisnis :

Perempuan 2 kali lebih banyak melakukan kerja perawatan dibandingkan laki-laki dan 3 kali lebih banyak melakukan kerja perawatan yang tak berbayar. Tidak hanya dalam lingkup kerja perawatan, berdasarkan hasil temuan UN Women (2020) dalam sektor ketenagakerjaan secara umum pun melaporkan bahwa perempuan memiliki upah 16 - 35 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Memang, jika dibandingkan dengan zaman dahulu, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang diinginkannya. Meskipun demikian, data yang dimiliki oleh UN Women (2020) menunjukkan dari 4 manajer hanya 1 orang yang berjenis kelamin perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Catalyst pada tahun 2007 juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin perempuan mengalami dilema dalam menjalani perannya sebagai seorang pemimpin, salah satunya dikarenakan ekspektasi masyarakat terhadap peran perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya dilema yang dirasakan oleh perempuan bahkan saat mereka menjadi pemimpin, yang tidak dirasakan oleh laki-laki.

Di awal kita sempat membicarakan tentang bagaimana perempuan memiliki sensitivitas dan gerak yang cepat dalam melihat dan mencari solusi dalam sebuat keadaan darurat, seperti pandemi. Saat keadaan pandemi terjadi, perempuan dengan sigap memberikan bantuannya dan membuka usaha untuk membantu ekonomi keluarga, salah satunya dengan membuat dan/atau menjual masker. Kemampuan ini merupakan hal baik dan dapat membantu mendorong ekonomi keluarga bahkan negara. Namun, usaha yang dilakukan tersebut termasuk dalam sektor informal dan dalam skala kecil hingga menengah. Bukan hal yang buruk bekerja dalam sektor tersebut tetapi sayangnya, dibalik kemampuan besar sektor informal dalam mendukung ekonomi negara sektor informal jarang memiliki proteksi ekonomi dan tenaga kerja. Bahkan jauh sebelum pandemi terjadi, perempuan sudah tercatat sebagai pekerja informal terbanyak hingga pada laporan tahunan UN Women tahun 2020 terdapat 740 juta perempuan bekerja pada sektor informal.

Meskipun keadaan ini menunjukkan sigap dan kemampuan seorang perempuan dalam beradaptasi tetapi juga menunjukkan masalah lain yang dihadapi oleh kelompok perempuan yaitu rendahnya atau bahkan tidak adanya perlindungan baik berupan jaminan sosial, kesehatan, dan/atau keselamatan yang memadai dalam sektor informal. Dengan banyaknya perempuan dalam sektor ini membuat perempuan menjadi kelompok rentan dalam sektor bisnis.

Peran perempuan dalam sektor sektor pertanian dan perikanan seringkali dipandang sebelah mata, sangat tidak adil dengan kontribusi besar yang mereka berikan dalam sektor ini. Data UN Women (2020) juga menunjukan terdapat 39% perempuan bekerja di sektor pertanian dan perikanan ini tetapi hanya 14% memiliki lahan (UN Women, 2020). Bahkan dalam sektor perikanan, perempuan sempat mengalami kesulitan dan harus berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan atas profesinya sebagai nelayan untuk mendapatkan bantuan serta jaminan dari pemerintah.

Dalam laporan tahunannya, Komnas Perempuan (2021) mencatat terhadap kenaikan dan jumlah laporan kekerasan seksual terhadap perempuan di dunia kerja. Laporan yang sama juga menunjukkan masih adanya pelanggaran hak perempuan dalam dunia kerja seperti pelanggaran hak maternitas, keselamatan dan kesehatan kerja, PHK terhadap buruh perempuan hamil dan kondisi buruh migran yang dipulangkan tidak mendapat layanan optimal dari negara.

Keadaan tersebut dirumuskan oleh UN Women dari keadaan beberapa negara, termasuk Indonesia. Memang setiap negara memiliki keadaan yang berbeda tetapi sayang sekali keadaan tersebut menjadi pengalaman yang rata-rata dialami oleh perempuan di seluruh dunia.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu banyak sekali faktor yang membuat ketimpangan gender dalam ekonomi atau bisnis terjadi. Diskriminasi terhadap perempuan, baik berdasarkan peraturan perundangan hingga budaya membuat ketimpangan gender menjadi masalah yang selalu muncul dalam sektor bisnis.

Peraturan diskriminatif terhadap perempuan masih banyak ditemukan. Komnas Perempuan menemukan 421 kebijakan diskriminatif di mana 56% berbentuk peraturan daerah (Arigi, 2018). Adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing dan mengeluarkan peraturan serta rendahnya pengawasan terhadap peraturan daerah menjadi salah satu faktor yang membuat munculnya kebijakan yang menghalangi hak perempuan. Peraturan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung dapat membatasi kemampuan perempuan untuk bisa menggunakan hak mereka dalam masyarakat, termasuk aturan tentang pakaian wanita, moralitas dan agama.

Ekspektasi masyarakat terhadap peran yang dimiliki perempuan membuat seorang pekerja perempuan, bahkan mereka yang sudah menjadi pemimpin, mengalami kesulitan menjalani perannya. Prasangka yang dimiliki masyarakat terhadap perempuan membuat peran serta kesempatan seorang perempuan di dunia kerja terbatas (Heilman, 2012; Agarwal, 2018; Keck, 2019). Diskriminasi yang dihadapi perempuan dapat menurunkan kepercayaan diri seorang perempuan atas karir mereka. Data yang dimiliki McKinsey (2020) menunjukkan 69% pekerja wanita senior menyatakan keyakinan mereka akan mencapai tingkat manajemen tinggi dalam pekerjaannya, angka ini berbeda cukup jauh dibandingkan dengan 86% rekan pria mereka. Meskipun keadaan perempuan dalam bisnis menjadi salah satu perhatian dunia, sayang nya kesadaran masyarakat akan adanya ketimpangan dalam dunia bisnis masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey tahun 2020 berjudul "Why Gender Diversity at the top Remains Challenge" menunjukkan bahwa hanya 19%, yang setuju bahwa perempuan menghadapi hal yang lebih sulit untuk bisa mencapai manajemen puncak dan laki-laki menjadi yang paling banyak menolak gagasan tersebut (McKinsey, 2020; WEF, 2021). Kesadaran ini menghambat terciptanya kesetaraan dalam dunia bisnis, padahal dalam mencapai kesetaraan perlu adanya pemahaman dan keterlibatan laki-laki sebagai pihak yang saat ini lebih banyak menduduki posisi strategis untuk dapat memperbaiki keadaan yang timpang.

Adanya ketimpangan gender ini juga tidak luput dari peran pendidikan. Indeks Ketimpangan Gender Sedunia 2021 terbaru yang dibuat oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi dimensi dengan ketimpangan gender terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Padahal, berdasarkan laporan yang dibuat oleh Gallup dan ILO (2017), pekerjaan seseorang dapat membaik seiring dengan meningkatnya pendidikan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan perlunya usaha yang lebih baik lagi untuk memastikan kesetaraan dalam dunia pendidikan, terutama untuk perempuan.

Dengan ketimpangan yang ada dalam dunia kerja saat ini, sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, seperti membantu sektor informal yang kebanyakan dimiliki oleh perempuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM), membuat SMESCO untuk mempromosikan produk UMKM, dan mendorong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Meskipun demikian, masih ada usaha yang perlu dan masih harus dilakukan untuk bisa menutup kesenjangan yang ada. Beberapa di antaranya yaitu memastikan kebijakan yang inklusif, memastikan adanya perlindungan untuk korban kekerasan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Dalam menghadapi masalah ketimpangan gender dalam dunia bisnis ini, tidak hanya pemerintah saja yang perlu melakukan upaya kesetaraan, perusahaan pun perlu berperan aktif. Seperti yang tertuang dalam pilar UNGPs on BHR, dalam upaya memastikan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di dunia bisnis, termasuk terciptanya lingkungan bisnis yang setara, perlu adanya kerja sama semua pihak dan memastikan adanya mekanisme pemulihan yang inklusif.

Referensi