Peran Penting Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


  • Monday, 14 March 2022 07:11
  • Artikel , Publikasi
  • 0 Berkas di unduh
  • 4110x dibaca.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih tergolong rendah di Indonesia. Menurut Global Gender Gap Report 2021, skor ketimpangan gender di Indonesia mencapai 0,688 poin. Fakta ini cukup untuk menjelaskan kenapa perempuan masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Padahal, perempuan adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan, permasalahan dan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Maka dari itu, keterlibatan perempuan dalam penyusunan dan pengambilan keputusan sangatlah penting.

Faktor yang memungkinkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan adalah dengan adanya kesetaraan gender. Di banyak negara, kesetaraan gender menjadi target pembangunan, terutama di negara-negara yang mengalami kesenjangan yang tinggi. Kurang optimalnya suatu pembangunan bisa disebabkan oleh tingginya angka ketimpangan gender.

Kesetaraan gender merujuk pada suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kondisi ini masih jauh panggang dari api. Kasus diskriminasi berdasarkan gender masih marak terjadi di seluruh aspek kehidupan. Bisa dilihat di sekeliling kita masih banyak perempuan yang mengalami beban ganda. Perempuan yang bekerja di sektor publik juga harus mengerjakan urusan domestik, seperti menjaga kebersihan rumah, memasak, dan mengurus anak (Mansour Fakih, 2000).

Kondisi ideal dalam pembangunan manusia adalah tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pembangunan, serta merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Sebaliknya, diskriminasi gender dalam pembangunan dapat menimbulkan perbedaan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengukur ketimpangan gender di suatu negara, United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Gender Inequality Index (GII). GII atau Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk menjelaskan sejauh mana keberhasilan suatu pembangunan dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menunjukkan Indonesia masih menjadi negara dengan ketimpangan gender tertinggi di kawasan ASEAN. Skor ketimpangan gender di Indonesia mencapai 0,48 poin. Angka tersebut jauh dibawah Singapura yang mempunyai capaian 0,065 poin yang membuat negara tersebut memiliki pencapaian paling baik di ASEAN.

Skor Indeks Ketimpangan Gender Indonesia bahkan melebihi batas skor rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Dengan fakta seperti ini, perlu ada terobosan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia di berbagai aspek, terutama dari segi kesehatan, pemberdayaan, dan akses lapangan kerja.

Tidak hanya di tataran ASEAN, ketimpangan gender di Indonesia pun masih tergolong tinggi di dunia, termasuk di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Berdasarkan Laporan Ketimpangan Gender Global 2021 (Global Gender Gap Report 2021) Indonesia berada di urutan 101 dari 156 negara. Peringkat tersebut diperoleh setelah mengukur 4 indikator yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender punya peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Maka dari itu, penting melakukan pengarusutamaan gender dalam agenda kebijakan, program, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun daerah.

Ketimpangan Gender dalam Pembangunan

Ketimpangan gender dalam pembangunan merupakan proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak fakta yang membuktikan terjadinya marginalisasi perempuan, seperti anggapan yang mengatakan mereka sebagai pencari nafkah tambahan, layak diupah lebih rendah dari pekerja laki-laki, tidak mendapatkan posisi kerja strategis, dan sebagainya. Maka tidaklah mengherankan jika pekerjaan yang perempuan lakukan tidak jauh-jauh dari perawat, pekerja rumah tangga, buruh pabrik, dan sebagainya. Di pabrik perempuan sangat rentan terkena PHK karena hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan, hingga faktor reproduksinya seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dianggap sebagai penghambat produktivitas. Di level politik, struktur partai politik masih memposisikan perempuan sebagai strata kedua setelah laki-laki. Relasi yang timpang ini kerap kali membatasi peluang perempuan untuk mencapai posisi strategis dalam politik. Padahal, penentuan kebijakan, arah, dan program pembangunan diputuskan oleh petinggi partai politik dan pemerintah. Maka dari itu, perlu adanya sosok perempuan yang berada di posisi pengambilan keputusan strategis agar kebijakan dan arah program pembangunan memihak kepada perempuan.

Mencari Solusi Ketimpangan Gender di Indonesia

Data ketimpangan gender yang disebutkan di atas menjadi bukti bahwa dalam pembangunan perempuan masih tertinggal di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan mengingat kita sudah memiliki banyak regulasi yang memberikan ruang gerak pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satunya adalah INPRES No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Hadirnya PUG menjadi jalan untuk mengintegrasikan gender dalam melakukan analisis, perencanaan, kebijakan, evaluasi, monitoring, dan mengukur kinerja.

Selain itu, Indonesia juga telah menggunakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berperspektif gender tercermin dalam RPJMN 2015-2019 lalu yang menekankan pada kualitas hidup manusia, serta meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas. Sedangkan dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menggunakan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda dalam pembangunan di Indonesia. Kesetaraan gender juga menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang harus terwujud pada 2030. Hal ini sejalan dengan tujuan kelima dari SDGs yakni Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan.

Dalam upaya mewjudkan kesetaraan gender, ada dua negara yang patut dijadikan dicontoh, yakni Islandia dan Norwegia. Kedua negara tersebut menjadi yang terbaik di dunia dalam hal pengasuhan anak. Setelah melahirkan, baik ibu maupun ayah wajib mengambil cuti 90 hari untuk mengasuh anak pasca melahirkan. Selain setara dalam hal cuti melahirkan, distribusi pekerja perempuan dan laki-laki juga merata di berbagai sektor. Bahkan di posisi pemerintahan, 41 persen menteri di Norwegia diisi oleh perempuan. Kesetaraan gender pada suatu negara akan turut memperkuat kemampuan untuk berkembang, keluar dari kemiskinan dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Artinya, mengupayakan kesetaraan gender merupakan strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Refensi: