Peer Review Kertas Kebijakan Bisnis dan HAM


  • Wednesday, 28 March 2018 17:04
  • Artikel , Berita
  • 0 Berkas di unduh

INFID, Jakarta – INFID menyelenggarakan “Peer Review Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia” pada tanggal 28 Maret 2018. Acara ini diadakan untuk menggali dan memperoleh masukan terkait kertas kebijakan yang sedang disusun oleh INFID.

Kertas kebijakan mengenai implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia rencananya akan diluncurkan pada April 2018. Sebelum memasuki tahap peer review, kertas kebijakan ini telah melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah proses wawancara dengan pihak-pihak terkait baik di pemerintahan, sektor usaha, organisasi masyarakat sipil, serta kalangan akademisi.

Penyusunan kertas kebijakan tersebut merupakan bagian dari program “Mempromosikan Bisnis yang Bertanggung Jawab dengan Mendorong Pelaksanaan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) di Indonesia” yang telah dijalankan selama dua tahun terakhir. Program ini merupakan kerja sama INFID bersama dengan Oxfam di Indonesia, Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan didukung oleh European Union (EU).

Acara peer review yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) yang juga focal point Bisnis dan HAM di Indonesia ini sendiri diikuti oleh berbagai pihak. Tak hanya perwakilan dari kementerian/lembaga pemerintah, acara ini pun melibatkan reviewer dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Partisipan yang turut hadir antara lain Prabiyanto Mukti Wibowo (Kemenko Perekonomian), Marzuki Darusman (FIHRRST), Arry Ardanta Sigit (Direktur Kerja Sama HAM, Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham), Prahesti Pandanwangi (Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas), perwakilan Kementerian Luar Negeri, Komnas Perempuan, dan masih banyak lagi.