Panitia Bersama SDGs Wujud Negara Hadir Lebih Inklusif dan Partisipatif


  • Tuesday, 22 December 2015 03:14
  • Siaran Pers
  • 0 Berkas di unduh
  • 311x dibaca.

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs: Panitia Bersama SDGs Wujud Negara Hadir Lebih Inklusif dan Partisipatif

Jakarta, 22 Desember 2015—Mengacu pada fakta-fakta tahun ini, implementasi Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang akan dilakukan di tingkat nasional, menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran signifikan dalam perumusan dan turut serta mengesahkan Agenda SDGs harus menunjukkan komitmen kuat melaksanakannya di tingkat nasional. Salah satu bentuk komitmen tersebut dapat ditunjukkan Indonesia dengan segera membentuk Panitia Bersama SDGs yang berfungsi untuk melaksanakan Agenda SDGs. “Panitia Bersama ini beranggotakan perwakilan Pemerintah dan Civil Society Organization (CSO),” ujar Sugeng, di Jakarta, Selasa (22/12).

“Dalam waktu dekat ini diharapkan Jokowi dapat membuat keputusan defitinitif tentang SDGs. Pelaksanaan SDGs yang akan dimulai tahun depan akan mustahil tanpa keputusan yang jelas mengatur kerangka regulasi, kerangka institusi dan Rencana Aksi SDGs,” Sugeng menekankan sebagaimana yang disampaikan dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun yang bertema “Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan SDGs”.

Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan membentuk Panitia Bersama. Usulan tentang Panitia Bersama ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Presiden dan Wakil Presiden menyambut baik upaya pembentukan Panitia Bersama, karena selain merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, upaya ini juga akan mendorong partisipasi publik yang lebih luas,” kata Sugeng. Lebih lanjut Presiden bahkan meminta agar dilakukan pertemuan koordinasi setiap tiga bulan antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengetahu sejauh mana perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Wahyu Susilo, pengamat kebijakan dari Migrant Care menyampaikan bahwa usulan Panitia Bersama juga telah disampaikan kepada Menteri Bappenas, Sofyan Djalil dan Kepala Staff Kantor Presiden, Teten Masduki. Lebih lanjut Wahyu menambahkan bahwa Agenda SDGs akan membantu Indonesia untuk memperbaiki pembangunan kualitas hidup manusia Indonesia. SDGs memerlukan kecepatan dan ketepatan intervensi kebijakan pemerintah. Panitia Bersama SDGs dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Kecenderungan pembangunan yang terjadi selama ini hanya mengutamakan peningkatan investasi modal yang justru menurunkan pengembangan manusia di Indonesia, khususnya kelompok-kelompok marjinal seperti buruh migran, petani dan nelayan. Satu hal penting dalam SDGs adalah agenda pembangunan ini tidak meninggalkan satu orang pun (no one left behind),” kata Wahyu. Keseriusan Indonesia dalam melaksanakan SDGs juga merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam perwujudan keadilan dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan Indonesia. Realitas kemiskinan, ketimpangan dan keadilan yang dialami warga negara Indonesia selama ini sebagian besar menjadi beban bagi kaum perempuan Indonesia. Oleh karena itu, tegas Dian Kartika Sari Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, pelaksanaan SDGs harus benar-benar melibatkan secara aktif partisipasi perempuan. Sementara itu, Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI menyatakan bahwa SDGs sangatlah berbeda dengan MDGs. “Panitia Bersama SDGs dibutuhkan untuk memastikan kelompok-kelompok yang ada di 17 isu bisa terlibat di dalamnya. Tidak hanya dalam konteks proyek, namun menjadi paradigma pembangunan. Peran strategis Panitia Bersama ini untuk mensinergiskan SDGs dengan RPJNM,” ujar Abetnego. Senior Advisor INFID, Mickael Bobby Hoelman menambahkan selain membentuk Panitia Bersama SDGs, Indonesia juga perlu segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan SDGs. “Perpres diperlukan untuk mengatur kementerian dan lembaga yang akan bertanggung-jawab dalam melaksanakan SDGs, termasuk Strategi dan Rencana Aksi yang dibutuhkan untuk memastian Panitia Bersama melaksanakan arahan Presiden,” kata Mickael. Ditambahkannya, “Hingga hari ini koordinasi yang dilakukan masih mengacu pada Inpres lama di era rezim SBY—tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pemerintah memerlukan landasan hukum baru yang dapat mengakselerasi pelaksanaan SDGs dengan mengacu pada program prorioritas Nawacita dari pemerintahan Jokowi-JK.” Dasar hukum ini dibutuhkan bagi implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah. September 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama kepala negara dan pemerintahan dari 109 negara anggota Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB), menandatangani kesepakatan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Namun hingga hari ini, pemerintah belum membuat keputusan dan dasar hukum bagi pelaksanaan SDGs pada tingkat nasional. 2015, Human Development Report United Nations Development Programme tahun ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih stagnan berada pada peringkat ke–111 dari 188 negara yang disurvei. Karenanya, Indonesia perlu memacu dan melipatgandakan investasi di bidang sumber daya manusia, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Desember 2015, Harian The Jakarta Post mencatat, Indonesia masih gagal mencapai 4 dari 8 Tujuan Pembangunan MDGs, antara lain mengurangi angka kematian ibu, menurunkan jumlah penderita HIV, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menyediakan akses air bersih serta sanitasi.

November 2015, dilaporkan oleh Bank Dunia dalam Indonesia’s Rising Divide ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80% penduduk –atau lebih dari 250 juta orang– rawan merasa tertinggal. Sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia perlu sungguh–sungguh menyusun Rencana Aksi yang di dalamnya memuat program dan strategi penurunan ketimpangan.

Kontak Person: Hamong Santono : [email protected] atau 081511485137 Abetnego Tarigan : [email protected] atau 08159416297 Wahyu Susilo : [email protected] atau 08129307964 Mickael B. Hoelman : [email protected] atau 081387897999 Dian Kartikasari : [email protected] atau 0816759865