Menyingkap Kerentanan Perempuan Nelayan


  • Saturday, 21 August 2021 07:48
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 565x dibaca.

Sedari Sekolah Dasar, tugas menggambar pantai sering kali dilengkapi dengan lautan luas dan seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Menariknya, nelayan yang digambarkan kerap diasumsikan sebagai laki-laki, seakan-akan nelayan adalah pekerjaan yang dikhususkan untuk laki-laki saja. Padahal, kenyataannya tidak demikian.

Penelitian dari University of British Columbia menunjukkan, melalui aktivitas penangkapan ikan, tiap tahunnya perempuan diestimasikan berkontribusi terhadap 3 juta ton hasil tangkapan ikan dan makanan laut secara global (Sarah Harper et al, 2020). Sementara itu, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, perempuan merupakan satu dari dua pekerja di sektor makanan laut di seluruh dunia. Perempuan mendominasi kegiatan pasca panen seperti pengolahan dan pemasaran ikan. Pada tahun 2000, sebuah organisasi perikanan lokal menemukan bahwa 84 persen pekerja di pabrik pengolahan Vietnam adalah perempuan (Guy, 2016). Di Indonesia sendiri, 50 persen perempuan terlibat sebagai nelayan dan/atau pekerjaan di sektor perikanan lainnya (Stacey, 2016).

Kendati data-data telah menunjukkan besarnya peran dan keterlibatan perempuan dalam aktivitas di sektor perikanan, nelayan kerap terus identik dengan laki-laki. Sayangnya, stereotip ini tidak hanya berhenti di tingkat asumsi dan pikiran, namun direalisasikan dalam bentuk kebijakan. Anggapan umum mengenai nelayan yang kerap diasumsikan sebagai pekerjaan laki-laki sehingga eksistensi perempuan nelayan menjadi terabaikan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, perempuan nelayan diobjektifikasi sebagai keluarga nelayan atau istri nelayan, bukan menjadi nelayan sebagai subjek. Ini tertuang di dalam UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, di mana perempuan nelayan masih diakui sebagai bagian dari rumah tangga nelayan.

Pada kebijakan mengenai nelayan di Indonesia, penegasian kontribusi perempuan dalam aktivitas di sektor perikanan juga didukung melalui pendefinisian “nelayan”. “Nelayan” secara sempit didefinisikan sebagai orang yang menangkap ikan. Padahal, dalam kondisi riil, perempuan nelayan kerap menanggung beban lebih banyak daripada nelayan laki-laki. Sementara laki-laki nelayan sebagian besar bekerja menangkap ikan, perempuan nelayan mengerjakan tugas-tugas krusial dalam aktivitas nelayan seperti juru kemudi, memasarkan hasil tangkapan, sampai proses tawar-menawar, dan bekerja rata-rata 17 jam per hari (Andi M et al, 2017).   Sempitnya definisi “nelayan” dan absennya pengakuan eksistensi perempuan nelayan kemudian berimplikasi pada semakin tertutup akses perempuan nelayan mengubah status pekerjaan mereka di KTP dari “Ibu Rumah Tangga” menjadi “Nelayan”. Tanpa status “Nelayan”, seseorang tidak dapat mendapatkan Kartu Nelayan. Padahal, Kartu Nelayan berfungsi sebagai perlindungan bagi keselamatan dan kehidupan nelayan. Hal ini memperjelas bagaimana perempuan kerap kali dihadapi dengan kondisi-kondisi yang membuatnya berada pada posisi rentan, dan lebih jauh, terancam dihilangkan hak-haknya. Merujuk pada survey yang dilakukan oleh KIARA (2017), dari 100 perempuan nelayan, hanya 2 orang yang berhasil mendapatkan Kartu Nelayan.

Fakta-fakta ini menunjukkan perempuan nelayan masih berada di posisi yang rentan. Namun, upaya agar perempuan nelayan dapat lepas dari kondisi kerentanan dan segera mendapatkan pengakuan berikut hak-haknya harus terus diperjuangkan. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia, misalnya, telah berjuang dalam melakukan advokasi untuk mendapatkan kartu asuransi untuk 31 perempuan nelayan di Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah. Harapannya, kedepannya, perjuangan ini tidak hanya datang dari kelompok-kelopok masyararakat namun dibarengi dengan upaya pemerintah dalam melindungi perempuan nelayan melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan. Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperbarui data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dibagi berdasarkan gender tentang para pelaku di sektor perikanan dan karakteristik sosial ekonomi seyogyanya dapat menjadi salah satu pintu untuk memulai pengidentifikasian kembali kebutuhan perempuan nelayan agar hak-haknya dapat segera dipenuhi oleh negara.

Referensi: