Mengapa Speak-Up di Media Sosial Tidak Selalu Memantik Tekanan Sosial?


  • Monday, 12 September 2022 09:00
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 433x dibaca.

Oleh: Muhammad Naziful Haq

Kesadaran soal kasus kekerasan seksual (KS) ikut meningkat seiring dengan naiknya jumlah kasus. Perempuan masih menjadi korban yang dominan, sementara korban laki-laki mulai mengemuka akhir-akhir ini. Diskursus kasus KS mendapat fasilitas memadai dengan hadirnya media sosial. Meskipun saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun masih banyak persiapan dan perbaikan di ragam level, khususnya institusional dan manajerial, untuk menyediakan ruang pengungkapan (speak up) yang memadai.

Media sosial masih menjadi platform andalan. Dukungan pada korban, atau mereka yang speak up di jagat maya, diperoleh melalui jangkauan media sosial yang interaktif dan tanpa batas. “Twitter please do your magic,” adalah jargon pop untuk menggambarkan bagaimana tekanan sosial yang mampu digalang di Twitter dapat mengubah situasi sosial tertentu.

Akan tetapi, jargon itu tidak berlaku mutlak. Sebagai contoh, pada tanggal 30 Agustus 2022, seorang laki-laki pengguna Twitter @Pujanggalama mengunggah cerita kronologis bagaimana ia mendapat pengalaman pelecehan seksual dari penumpang laki-laki di Commuter Line. Tonic immobility yang dialaminya membuatnya sulit mengumpulkan bukti secara rapi.

Dengan meraih 11.700 retweet, dikutip 1,194 kali, dan mendapat 36,800 likes, kisahnya telah menjadi buah bibir dan membuka kesadaran, namun belum dapat memicu aksi kolektif. Mengapa demikian? Dalam konteks ini, ada beberapa syarat agar fenomena jagat maya dapat mengubah kondisi seseorang atau kelompok.

Pertama, mikro-narasi tertentu harus mampu mengalahkan mikro-narasi lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, Twitter adalah bursa mikro-narasi yang masing-masing dipandang penting oleh segmen kelompok tertentu. Kedua, mikro-narasi tersebut harus memuat afek, atau sentuhan emosi yang dapat menenggelamkan pembaca pada perasaan sepenanggungan, baik itu bercorak kemarahan, kenistaan, kesedihan, heroisme, ataupun bercorak patriotis.

Ketiga, harus ada sublimasi emosi menjadi aksi kolektif. Tiap isu membutuhkan format sublimasi yang berbeda. Dalam isu altruisme sosial seperti kasus Koin Untuk Prita, proses sublimasi itu terjadi pada pengerahan platform urunan. Dalam isu rasial-politik seperti #BlackLivesMatter, proses sublimasinya terjadi dalam bentuk kesadaran sosial korektif yang secara kasual mampu membentuk demonstrasi massa.

Lalu bagaimana dengan kasus KS? Mirip seperti isu rasial-politik, proses sublimasi aksi kolektif dalam isu KS juga terjadi dalam bentuk kesadaran sosial. Namun, sejak kebutuhan isu KS adalah layanan, fasilitas, dan perlindungan publik yang akuntabel, maka tekanan sosial yang ditimbulkannya langsung mengarah pada koreksi ataupun pengadaan kebijakan publik. #Metoo Movement adalah salah satu contoh ikonik bagaimana hal ini terjadi.

Akan tetapi, hal itu tidak mustahil untuk mengarah pada demonstrasi massa. Demonstrasi massa dengan daya agresif tertentu dapat terjadi bila kesenjangan antara kebutuhan publik dan akuntabilitas kebijakan yang ada telah melampaui batas penantian dan batas bahaya yang dapat ditoleransi masyarakat. Misalnya, kasus demonstrasi terhadap kebijakan anti-aborsi karya kelompok sayap kanan di Polandia.

Nah, dalam kasus KS di commuter line di atas, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kisahnya mungkin adalah cerita berperspektif korban laki-laki pertama yang kaya nuansa dan penghayatan. Sentimentil, namun sayangnya terjebak dalam lingkungan toxic masculinity yang masih cukup kental. Ia mendapat simpati dari banyak orang, namun sublimasi afek (affect) yang ditimbulkannya belum cukup jenuh untuk memancing sense of urgency dalam bentuk aksi kolektif.

Kedua, ia menyadari kalau tonic immobility, atau membekunya tubuh saat menerima perlakuan seksual tanpa konsen, yang dialaminya telah mengeruhkan pikiran dan mencegahnya mengumpulkan bukti dan pelaporan secara rapi. Di lain pihak, meskipun Commuter Line telah dipayungi oleh kebijakan anti-KS yang cukup tegas, namun suasana sekitar peron yang ramai belum tentu menunjang untuk mempraktikkannya secara sama tegas.

Ketiga, sebab UU TPKS telah tersedia, kemarahan audiens terbatas mengarah pada perilaku moral si pelaku. Kebijakan tidak menjadi sasaran. Tetapi, status UU TPKS yang kini masih dalam proses perancangan implementasi, menjadikan kasus itu sulit untuk ditangani sebab sejumlah institusi ataupun instrumen hukumnya belum dapat berjalan dengan ayunan penuh.

Kasus ini menyiratkan tentang pentingnya evaluasi ulang ruang publik kita beserta aturan pelindung yang memayunginya. Di lain sisi, sejak media sosial menjadi platform andalan, penting juga untuk membangun satu model koordinasi teknis pelaporan yang mampu mengkurasi kumpulan speak-up di media sosial. Sebab, riset INFID tahun 2022 misalnya menemukan bahwa, meskipun orang sudah mengetahui kemana harus melaporkan kasus KS, namun ternyata mereka belum tentu percaya dan ‘akan’ melakukan pelaporan.