Menakar KBGO dalam UU TPKS


  • Tuesday, 26 April 2022 12:34
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 772x dibaca.

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah membawa terobosan bagi proses penanganan kasus kekerasan seksual selanjutnya, namun kemajuan ini tentu tidak lepas dari beberapa catatan, salah satu di antaranya mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

UU TPKS secara eksplisit menyebut perihal kekerasan berbasis elektronik, namun elaborasinya masih lebih sedikit dibanding elaborasi di bidang perlindungan korban secara umum, restitusi, bukti, dan kekerasan luring. Padahal, angka kasus KBGO terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Komnas Perempuan mencatat, tahun 2017 ada 16 pengaduan KBGO. Angka ini meningkat menjadi 97 kasus di tahun 2018, 281 kasus di tahun 2019, dan pada rentang Januari-Oktober 2020 terdapat 659 kasus (Khairunisa, 2020). Tingginya angka KBGO tidak berarti semuanya tertangani. LBH Apik Jakarta misalnya mencatat dari 489 kasus KBGO, hanya 25 kasus yang dilaporkan ke polisi, dan 2 kasus yang masuk proses peradilan (Susanti, 2021).

Kenaikan tersebut penting untuk menjadi pertimbangan dalam menyajikan elaborasi lebih jauh mengenai KBGO dalam UU TPKS. Namun, salah satu catatan lain selain masalah KBGO pasca pengesahan UU TPKS adalah, masih munculnya keterbukaan untuk menyempurnakan sebagian poin-poin UU TPKS dengan membuka paralel pada Undang-Undang lain yang relevan, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi misalnya.

Keterbukaan ini dinilai menjanjikan untuk merumuskan aplikasi lanjutan, khususnya dalam konteks masalah hak akses aborsi aman dan masalah perkosaan. Tetapi, sepertinya belum tentu menjanjikan dalam konteks masalah KBGO karena adanya kesenjangan antara kemajuan praktik KBGO dan substansi UU penunjang UU TPKS.

Menurut Center for International Governance Innovation (CIGI) dan UN Women dalam publikasinya yang bertajuk Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview, ada sekitar 15 bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dari mulai scamming, cyber harassment, cyber stalking, sexploitation, hingga meniru orang lain dengan bentuk elektronik dan sumber daya informasi maya.

Sementara itu, UU TPKS menjabarkan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam tiga makna, yakni melakukan perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual.

Efisiensi makna tersebut sepertinya muncul dari pertimbangan atas bentuk-bentuk lain yang telah tercakup di UU ITE ataupun UU pornografi. Namun, implikasinya adalah, efisiensi makna tersebut harus dapat memastikan bahwa UU TPKS tidak hanya mampu memberikan kepastian dan mekanisme yang memadai dalam menjamin proses penyidikan kasus dan proses perlindungan serta pemulihan korban KBGO.

Masalah kepastian dan jaminan tersebut muncul misalnya dalam kasus Fanny (Tempo, 2021) dan kasus Dea. Fanny mengalami depresi, gangguan stress, dan insomnia sejak mengalami kekerasan seksual online. Laporan Fanny tidak ditindaklanjuti penegak hukum, dan tidak mendapatkan kepastian pemulihan.

Berbeda dengan Fanny, dalam kasus Dea OnlyFans, unsur ketidaktahuan dari pihak pasangan laki-laki memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana kasus ini ditangani. Selain itu, Polisi mengatakan bahwa Dea tidak dapat dijerat UU ITE ataupun UU Pornografi karena mempertimbangkan status Dea sebagai mahasiswi dan jaminan koperatif dari pihak keluarga (Pradila, 2022).

Dea selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pornografi dan melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik (Sutrisna, 2022). Penyidik menemukan ada aliran dana Rp. 15 - Rp. 20 Juta dari OnlyFans ke rekening Dea (Putsanra, 2022). Pidana Dea belum terekspos sampai saat ini. Melihat kontennya telah tersebar dan diperjual-belikan oleh banyak pihak ketiga, Dea berinisiatif menjadi Justice Collaborator agar pihak ketiga dapat diusut (Saputra, 2022).

Kasus Dea tidak hanya menunjukkan kompleksitas variabel dan pengertian tentang KBGO, tapi juga menunjukkan kompleksitas tataran ‘meta’ seperti bias gender dan bias kelas dalam proses penanganan kasus. Reviktimisasi, hal yang menjadi sorotan SAFEnet (SAFEnet, 2022), yang juga terjadi dalam Baiq Nuril tahun 2018 silam misalnya, tidak terjadi dalam kasus Dea OnlyFans, meskipun pacar Dea terlibat dalam proses pembuatan video.

Dalam kasus-kasus lain namun dengan intensi, status kelas, dan gender yang berbeda, proses penanganannya cenderung lebih lugas. Kasus IA (24) di Banyumas misalnya, meskipun motifnya adalah revenge porn, tapi pertimbangan status sebagai mahasiswa tidak muncul sebagaimana yang dialami Dea (Eviyanti, 2020).

Kasus-kasus tersebut menyiratkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual daring yang disebutkan CIGI dan UN Women bisa terjadi secara bersamaan. Misalnya, orang dapat melakukan penguntitan, scamming, penyebaran, dan revenge porn secara simultan. Tersebarnya materi foto, video ataupun data privat di jagat maya dapat dikaburkan kepemilikannya sehingga menyulitkan identifikasi mana korban dan pelaku.

Oleh karena itu, pemulihan korban tidak hanya mengenai restitusi ataupun penyajian konseling, melainkan idealnya juga mencakup penarikan kembali informasi yang telah tersebar. Tapi, upaya penarikan kembali informasi membutuhkan kerjasama banyak stakeholder, dari mulai pemangku kebijakan, penyedia layanan, platform website, developer, hingga pengguna (user), yang masing-masing belum tentu bersepakat pada kesepakatan yang menguntungkan satu pihak, tapi merugikan lain pihak.

Penarikan konten hasil KBGO mungkin memiliki nilai positif bagi pemerintah, pekerja sosial dan korban KBGO, tapi memiliki nilai negatif bagi pelaku bisnis daring (website). Di Amerika misalnya, website myex.com dapat bertahan dari gugatan anti-kekerasan seksual karena Ayat 230 dari Communication Decency Act, walaupun selanjutnya berhasil ditutup. Berbeda dengan PornHub yang spesifik pada industri pornografi profesional dan amatir, MyEx spesifik menarget pangsa pasar konten-konten non-konsensual. Seorang mantan dapat mengunggah dan memonetisasi gambar dan video mantan pasangannya dengan detail lokasi, nama, umur, dan identitas pribadi lainnya (Langlois & Slane, 2017).

Keterbukaan bisnis pornografi di Amerika tidak berarti bukan ancaman bagi Indonesia. Bagi kalangan kelas menengah atas, keuntungan monetisasi konten non-konsensual dapat diperoleh melalui jembatan layanan fintech transnasional. Bagi kalangan kelas menengah bawah di Indonesia, kesempatan serupa dapat diperoleh di Twitter dan Telegram.

Di Twitter, konten-konten non-konsensual tersebar di akun-akun eksplisit. Akun-akun tersebut beroperasi secara mandiri menghimpun koleksinya dari kotak masuk audiens. Mereka saling berjejaring dalam meneruskan dan mengunggah ulang sebagian konten yang dinilai memiliki potensi monetisasi tinggi.

Karena Twitter menetapkan 2 menit sebagai batas maksimal durasi video, pengelola akun-akun eksplisit melihat peluang bisnis. Mereka membuka ‘membership’, dengan sistem sekali bayar untuk mengakses semua file berdurasi penuh. Layanan cloud storage digunakan untuk menampung konten-konten eksplisit, sedangkan Telegram digunakan secara integratif dengan akun Twitter untuk membuka forum diskusi sekaligus ruang pertukaran antara admin dan sesama audiens.

Kompleksitas hubungan antar platform dan teknik distribusi konten-konten non-konsensual menunjukkan bahwa praktik KBGO memiliki laju evolusi dan sofistikasi yang sepadan dengan kemajuan teknologi, namun belum tentu sepadan dengan cakupan instrumen hukum. Oleh karena itu, membuka paralel antara UU TPKS dan UU ITE, misalnya, belum tentu maksimal menangani KBGO karena, pertama, UU TPKS masih membutuhkan nuansa yang lebih kaya dalam mendefinisikan dan merinci kekerasan seksual elektronik. Kedua, UU ITE memang mencakup kekerasan seksual elektronik, tapi terbatas pada masalah penyebaran konten, dan tidak ada jaminan keamanan serta perlindungan korban, serta belum sepenuhnya berperspektif gender (Hikmawati, 2021).

Ketiga, hal itu juga dipertanyakan lebih jauh, mengingat Menteri Kominfo, Johnny G. Plate baru saja mengindikasikan dalam konferensi pers di rumah dinasnya, bahwa negara sudah semaksimal mungkin memblokir situs porno. Namun, bila masih banyak yang mengakses melalui VPN, pemerintah tak bisa apa-apa dan tak memiliki otoritas melobi langsung website porno transnasional (Hastanto, 2022).

Oleh karena itu, KBGO dalam UU TPKS perlu mendapat perhatian lanjutan, baik melalui pembaruan substansi, ataupun melalui produk hukum turunan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah yang tercakup dalam pasal 46 ayat (2): penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memberikan jaminan bagi korban.

Hal tersebut penting bila mengingat proses digitalisasi generasi yang lebih muda sedang terjadi secara eksponen. Dengan kata lain, digitalisasi sama artinya dengan evolusi perilaku seksual. Pekerjaan rumah pokok ialah memastikan bahwa piranti hukum yang telah disediakan memiliki cakupan yang memadai untuk menangani dan memitigasi evolusi jangka panjang bentuk kekerasan seksual

Daftar Pustaka