hariansuara.com, Jakarta – Hari – hari ini, Indonesia sedang dilanda krisis kesehatan COVID -19, dan mungkin akan memasuki krisis ekonomi dan krisis sosial, jika pemerintah terlambat dan keliru dalam kebijakan dan penanganannya.
Untuk membatasi perluasan virus, dan mencegah dampak sosial ekonomi yang dapat menjadi tidak terkendali, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendesak dan mengusulkan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah RI memperluas dan menambah pendanaan untuk rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan puskemas untuk penyediaan alat-alat testing. Sehingga semua warga yang hendak melakukan testing dapat mudah menjalaninya. Terutama dan dimulai dari DKI Jakarta dan 10 kota besar lainnya.
Selain itu juga menyiapkan emergency fund dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia, khususnya di kota-kota besar untuk memperbanyak fasilitas isolasi dan karantina
Dan menyiapkan emergency fund dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyemprotan dan pembersihan ruang publik dan fasilitas umum. Termasuk menggerakan kelurahan kepala desa dan RT RW untuk melakukan penyemprotan dan pembersihan massal/desinfektan.
Dalam Maret atau awal April ini melansir skema Tunjangan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja dan karyawan yang terkena dampak pelemahan ekonomi dari virus corona. Juga melansir paket stimulus ekonomi kepada sektor industri yang terdampak baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun dalam bentuk hibah.
Pemerintah harus Membangun sistem informasi yang akurat, terkoordinasi dengan baik dan transparan untuk semua orang. Guna mencegah berita palsu, dan sejenisnya. Dan Memastikan, dan menjamin pelayanan tanpa diskriminasi kepada hak aksesibilitas untuk komunitas difabel/penyandang disabilitas.
Bona Tua (Program Officer SDG INFID), menyatakan, “Pemerintah penting untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan bagi orang yang terinfeksi, Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dengan Pengawasan (PDP) dan suspek. Peningkatan jumlah tempat testing, jumlah dan kapasitas isolasi di rumah sakit dan fasilitas alat kesehatan adalah langkah nomor satu. Hal ini agar masyarakat merasakan rasa aman, dan jaminan kesehatan warga dipenuhi oleh pemerintah. Tidak hanya pada kondisi normal, melainkan pada kondisi kebencanaan non alam secara nasional.”
Sementara itu Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID), menyatakan, “Pemerintah perlu merubah target dari tindakan sepotong-sepotong menjadi tindakan untuk pengendalian efektif. Dari kebijakan minimalis menjadi kebijakan optimum optimarum. Caranya adalah negara hadir dengan berbagai skema dan tindakan. Tes corona secara masif harus cepat dilakukan. Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan soal layanan tes virus Corona yang bisa dilakukan secara mudah seperti drive-thru. Selain itu skema Tunjangan Pengangguran bagi pekerja dan karyawan, serta paket stimulus ekonomi kepada sektor industri yang terdampak segera dilansir untuk mencegah krisis kesehatan meluas dan berlanjut menjadi menjadi krisis ekonomi dan sosial.”(*)
