Lemahnya Penegakan HAM di Industri Akuakultur


  • Friday, 03 June 2022 06:17
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 456x dibaca.

Oleh: Bintang W. Putra

Sektor industri akuakultur atau budidaya perikanan menjadi salah satu sumber ekonomi terbesar di Indonesia saat ini. Industri ini bisa tumbuh subur di Indonesia karena pengaruh iklimnya yang sangat mendukung. Luas lautan Indonesia yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi menjadi surga bagi budidaya perikanan.

Potensi ekonomi yang bisa dihasilkan diperkirakan mencapai 1,3 miliar dollar per tahun atau enam kali lebih besar dari APBN 2021 yang senilai 196 dollar Amerika. Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN perikanan hanya mencapai Rp456 miliar per Oktober 2020. Saat ini terdapat setidaknya 283 perusahaan budidaya perikanan dan ada 11.413 pekerja, tapi hanya 14 persen dari mereka yang perempuan.

Di samping itu, sebanyak 53 persen ikan yang dikonsumsi penduduk dunia berasal dari sektor budidaya perikanan. Dengan bentang lautan yang luas dan kekayaan biota laut di dalamnya, hal ini semestinya menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan semua pihak yang terlibat dan terkait dengan sektor akuakultur ini, salah satu diantaranya adalah petambak udang. Udang menjadi komoditas andalan perikanan Indonesia. Data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021 menunjukkan sepanjang 2016-2020, udang mendominasi ekspor perikanan dengan presentasi 35-40 persen dari total ekspor.

Dengan fakta tersebut, Indonesia menjadi negara penghasil udang terbesar kedua di dunia yang mampu menghasilkan 900 ribu ton udang tiap tahun. Capaian ini turut mendulang penerimaan pajak di sektor perikanan yang mencapai 1,6 triliun rupiah pada 2018. Angka tersebut jadi yang paling tinggi sejak lima tahun terakhir.

Akan tetapi, fantastisnya produksi budidaya perikanan serta nilai ekonomi di dalamnya, tidak sejalan dengan kondisi perlindungan dan penegakan HAM. Di balik gemerlapnya pendapatan ekonomi di sektor ini ada petani atau petambak, anak buah kapal (ABK) dan perempuan rentan yang tidak dilibatkan dalam penentuan harga dan rentan menjadi korban para pemburu rente.

Secara sekilas masa depan sektor akuakultur tampak terang benderang, tapi sektor ini bukan berarti tidak meninggalkan banyak persoalan. Mulai dari keberadaan petambak tradisional yang terancam eksistensinya, begitu pula dengan petambak perempuan yang belum diakui keberadaannya, minimnya dukungan pemerintah terhadap tambak-tambak yang tidak lagi berproduksi karena pengaruh limbah dan perubahan cuaca, hingga banyaknya kasus pelanggaran HAM yang menimpa pekerja perempuan di industri pasca panen udang.

Upaya membasmi praktik pelanggaran HAM di sektor bisnis sudah mulai dilakukan pada 2008 dengan disahkannya Panduan Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan untuk Bisnis dan HAM (UNGPs). Singkatnya, panduan ini menegaskan kepada negara untuk melindungi hak asasi warganya dari pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi atau sektor bisnis.

Selama ini pelanggaran HAM yang terjadi di sektor perikanan masih didominasi oleh kasus-kasus perdagangan orang, penyelundupan manusia, perbudakan ABK, hingga adanya kerja paksa tanpa bayaran yang layak. Akan tetapi, sangat jarang pemberitaan atau pembahasan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sektor budidaya perikanan.

Praktik Pelanggaran HAM di Sektor Akuakultur

Dalam riset yang dilakukan INFID tentang Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budidaya Udang, disebutkan bahwa praktik pelanggaran HAM di sektor akuakultur kerap menimpa pekerja perempuan, petani/petambak, serta merusak lingkungan sekitar.

Hal tersebut tentu berkebalikan dengan tiga pilar utama Panduan HAM dan Bisnis (UNGPs on BHR) yang mengatur bahwa negara wajib melindungi, perusahaan menghormati, dan memulihkan jika terjadi pelanggaran HAM.

Di dalam sektor akuakultur, ada peristiwa kelam yang harus dijadikan refleksi, yakni konflik tambak di Lampung, Dipasena dan Bratasena. Kedua tambak yang dikatakan terbesar di Asia Tenggara itu memiliki sejarah hitam dengan melakukan produksi serupa perbudakan dan pemerasan kepada petambak lokal.

Masalah lain yang hingga kini masih terjadi adalah belum diakuinya keberadaan petambak perempuan. Hal ini menyebabkan mereka rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Sebagian besar petambak perempuan bekerja di sektor pengolahan dan lingkungan kerja mereka berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan karena kendala kebersihan, bahan kimia, serta kondisi licin yang membahayakan keselamatan mereka. Ditambah ruangkerja yang tanpa jendela dan ventilasi.

Dalam hal ini, Indonesia perlu belajar banyak dari Vietnam dan Thailand. Meskipun secara jumlah produksi kalah dari Indonesia, Vietnam punya kebijakan dan peraturan perikanan yang pro terhadap penegakan HAM. Kedua negara tersebut sudah mulai menempatkan masyarakat sebagai penentu harga sehingga tidak mudah didikte oleh mekanisme pasar. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Indonesia, petani atau petambak kita saat ini belum punya nilai tawar dalam menentukan harga jual sehingga masih didikte oleh pasar. Sejauh ini masih belum ada aturan jelas dari pemerintah yang mengatur tentang sektor akuakultur agar semua pihak mendapatkan keuntungan yang adil, terutama bagi petambak. Dan yang paling penting semua pihak yang berkepentingan mau bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul di sekitar tambak.

Dampak lingkungan yang perlu diantisipasi yakni limbah dan kualitas tanah yang menurun karena penggunaan zat kimia. Tercemarnya lingkungan berdampak pada kualitas tambak dan munculnya penyakit udang. Masalah ini akan semakin merugikan petambak jika dibiarkan karena perusahaan yang bekerja sama dengan mereka tidak mau bertanggung jawab atas dampak lingkungan di wilayah tambak.

Pemerintah perlu memastikan bisnis budidaya perikanan sejalan dengan penegakan HAM dan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menjalankan Undang-undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Terutama yang menyangkut pemberian skema perlindungan kepastian usaha, pemberdayaan, asuransi dan lain-lain.

Selain itu, para pelaku bisnis perlu memperhatikan aspek lingkungan dan HAM dalam praktik bisnisnya. Masyarakat sipil bisa turut serta mengawasi dan memberikan sanksi kepada korporasi pelanggar HAM dengan tidak mengkonsumsi udang atau ikan hasil olahan mereka.

Referensi: