Konsinyering Survei Kebutuhan Anak Muda dan Perempuan Mengenai Kerja Layak


  • Monday, 26 February 2018 17:55
  • Artikel , Berita
  • 0 Berkas di unduh
  • 2209x dibaca.

INFID, Yogyakarta – INFID menjadi salah satu peserta dalam acara ”Konsinyering dan Sintesis: Survei Penilaian (Need Assesment) Kebutuhan Anak Muda dan Perempuan Mengenai Kerja Layak di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prakarsa didukung oleh Yayasan TIFA.

Selain dihadiri oleh perwakilan Koalisi Ketenagakerjaan yang terdiri dari INFID, Lakpesdam PCNU (Wonosobo), Lakpesdam PCNU (Kulonprogo), IDFOS (Bojonegoro), RUMPUN (Malang), dan IRE (Yogyakarta) kegiatan yang diadakan di Yogyakarta selama dua hari ini pula dihadiri oleh Dr. Arie Sujito (Universitas Gadjah Mada) sebagai pengisi capacity building.

Dari kegiatan ini ditemukan, 62,5 persen dari total responden tidak mendapatkan upah untuk magang kerja. Selain itu, 80,2 persen dari total responden bekerja mengaku tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasi gaji. Di sisi lain, dari 5 Kabupaten dan Kota yang disurvei, hanya 52 persen responden dari Kabupaten Bojonegoro yang mengetahui adanya skema kenaikan gaji, sementara responden dari empat Kabupaten dan Kota lainnya mengaku tidak ada dan tidak mengetahui skema kenaikan gaji.

Tindakan lanjutan dari survei ini direncanakan berupa advokasi, buku penelitian, dan kampanye mengenai kerja layak. Kendati demikian, di beberapa daerah, semisal Bojonegoro, advokasi mesti ditunda terlebih dahulu dan lebih difokuskan pada kampanye mengenai pelatihan kerja. Ini disebabkan oleh masih adanya miss-match dalam desain pelatihan kerja itu sendiri. Hal ini juga dipertegas melalui hasil survei Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan 50 persen responden merasa keterampilan yang diberikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) tidak sesuai dengan kebutuhan kerja.

“Skema VET yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan belum menyentuh sektor-sektor informal,” ungkap Dr. Arie Sujito. Dengan demikian, menurut Arie, perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai orientasi Kementerian Ketenagakerjaan, apakah berorientasi formal, informal, atau keduanya.

Sedangkan untuk advokasi, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan menurut Arie, yakni regulasi, kelembagaan, dan bujet. “Jadi, ide besarnya pengembangan model dan pola dalam advokasi,” ungkapnya.