Kertas Kebijakan Urgensi Kebijakan untuk Menangani Ketimpangan Gender Digital


  • Wednesday, 15 December 2021 04:52
  • Kertas Kerja
  • 5 Berkas di unduh
  • 283x dibaca.

PESAN KUNCI:

  • Visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur akan dapat dicapai jika manusia Indonesia unggul, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Pilar 1); dalam konteks era digital yang menjadi arah masa depan tren teknologi dunia, artinya manusia Indonesia yang berdaya dan dapat terlibat penuh dalam masyarakat digital, ekonomi digital, dan demokrasi digital.

  • Perempuan membentuk nyaris separuh total manusia Indonesia (49.42%). Hal ini meniscayakan pentingnya pemberdayaan dan pelibatan penuh perempuan dalam transformasi digital untuk memastikan kesuksesan pembangunan nasional menuju visi Indonesia 2045.

  • Mengingat besarnya potensi strategis keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, perempuan perlu mendapat prioritas kebijakan publik. Mengabaikan perempuan dalam prioritas kebijakan berpotensi besar membuat Indonesia gagal mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2036, dan tidak pernah keluar dari middle income trap.

  • Prioritas kebijakan untuk perempuan sangat mendesak, mengingat hambatan-hambatan “khas perempuan” yang berakar pada kuatnya budaya patriarki di berbagaiaspek kehidupan menyebabkan ketimpangan gender yang sudah lama terjadi di ranah “offline ” berlanjut ke ranah “online”, mengakibatkan ketimpangan gender digital yang memerlukan solusi struktural melalui kebijakan.

  • Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah melakukan berbagai inisiatif baik untuk mengurangi ketimpangan gender digital melalui pendidikan, pendampingan, dan advokasi literasi digital kepada berbagai kelompok perempuan rentan dan marginal agar dapat mengakses dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk misi perbaikan sosial, ekonomi, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam demokrasi di era digital. Akan tetapi, inisiatif ini dilakukan dalam lingkup terbatas karena keterbatasan sumber daya OMS.

  • Pemerintah perlu membuat prioritas kebijakan untuk memperkuat peran OMS dalam mengurangi ketimpangan gender digital dan mengakselerasi inisiatif baik OMS dalam skala nasional melalui kebijakan; 1) kolaborasi pemerintah-OMS dalam Gerakan Nasional Literasi Digital, 2) Mengesahkan Peraturan Presiden untuk Pendanaan OMS, 3)Membuat platform kemitraan nasional pemerintah-OMS, dan 4) Riset lanjutanuntuk mendukung kebijakan berbasis bukti di masa depan.