Judul: Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia
Tanggal Rilis:
April 2018
Ukuran File:
8,79 MB
Rangkuman:
Pemerintah perlu menyusun sebuah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs). Pembentukan kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat agenda-agenda pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan memastikan kegiatan bisnis tidak berdampak buruk pada hak asasi manusia (HAM), kehidupan sosial dan kerusakan lingkungan.
Buku-Kertas Kebijakan-UNGP-final
