Hari HAM Sedunia: Momentum Menegakkan Hak Asasi Perempuan Pejuang HAM


  • Friday, 10 December 2021 04:42
  • Artikel , Publikasi
  • 0 Berkas di unduh
  • 1083x dibaca.

Hari ini, 10 Desember 2021, seluruh negara anggota PBB memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Momentum ini menjadi waktu yang tepat untuk merenungi kembali sejauh mana hak-hak dasar yang dimiliki manusia dihormati. Tidak terlepas dari perbedaan warga kulit, ras, agama, bahasa, politik, gender, dan sebagainya.

Memiliki identitas sebagai perempuan bisa menjadi penghambat terhadap integritas diri seseorang. Hambatan tersebut terjadi karena adanya teror atau intimidasi bernuansa seksual, pelecehan, dan kadangkala menyasar perannya sebagai seorang ibu atau istri.

Padahal, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan merupakan tanggung jawab banyak pihak, mulai dari negara, penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga individu warga negara pun wajib menghormati hak asasi perempuan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan komitmen internasional dalam deklarasi PBB tahun 1993.

Dalam kasus HAM, perempuan menjadi kelompok yang rentan direnggut hak asasinya. Terlebih jika dia adalah seorang perempuan pejuang hak asasi manusia. Tapi, sebelum lanjut, kita perlu tahu, siapakah perempuan pejuang HAM itu? Bagaimana istilah perempuan pejuang HAM ini muncul? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke dekade 1960-an. Masa itu, tiga perempuan aktivis Mirabal bersaudara dibunuh oleh pemerintahan diktator Republik Dominika, Rafael Trujillo. Terbunuhnya 3 aktivis perempuan tersebut memantik emosi dunia sekaligus menyadarkan betapa rentannya kondisi perempuan pejuang hak asasi manusia dalam melaksanakan kerjanya.

Istilah Women Human Right Defender atau perempuan pejuang HAM disematkan kepada para perempuan pembela HAM. Mereka adalah para perempuan yang membela hak-hak asasi perempuan dan hak-hak yang berkaitan dengan gender dan seksualitas.

Meskipun sudah sudah ada peraturan kebijakan yang melindungi perempuan pejuang HAM, dalam praktiknya mereka kerap mengalami diskriminasi dan intimidasi. Bentuk kekerasan yang umum mereka alami adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, pembunuhan karakter dengan dicap sebagai perempuan tidak baik, provokator, dan sederet stigma negatif lainnya. Memiliki identitas sebagai perempuan membuat mereka lebih rentan dibungkam, dipolisikan oleh pelaku kekerasan atau aparat, hingga dihilangkan sumber kehidupannya. Kondisi ini selaras dengan data Komisi Nasional Perempuan yang menyebutkan sepanjang 2020 tercatat 36 kasus penyerangan berupa kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan pejuang HAM di Indonesia. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2019 yang berjumlah 5 kasus.

Komnas Perempuan meyakini meningkatnya kekerasan terhadap perempuan pejuang HAM tidak lepas dari menjamurnya fundamentalisme, premanisme, menajamnya politik identitas dan kekerasan berbasis budaya yang terjadi belakangan ini.

Pelaku kekerasan dan ancaman terhadap perempuan pembela HAM bisa dilakukan siapa saja, termasuk oleh aparat negara, preman, komunitas profesi, warga masyarakat, keluarga atau bahkan sesama aktivis HAM. Aksi kekerasan terhadap perempuan pembela HAM bertujuan agar mereka tidak lagi mendampingi korban dan menyuarakan ketidakadilan yang dialami. Padahal kebebasan berbicara adalah hak semua orang termasuk perempuan pembela HAM, namun sampai sekarang belum ada skema yang mendukung terlindunginya hak mereka. Kondisi ini akhirnya membuat perempuan pembela HAM terus berjuang dalam kerentanan. Kondisi kerentanan para perempuan pejuang HAM sudah menjadi fokus kajian Komnas Perempuan sejak 2007 silam. Bentuk kekerasan yang dialami nyaris sama, yakni menyerang ranah personal, mengancam keluarga dan kerabat dekat. Namun, dalam periode 2010-2019, sejak meningkatnya teknologi digital, muncul satu jenis ancaman baru berupa kekerasan berbasis cyber.

Ancamannya berupa video dan foto menyerupai diri perempuan pejuang HAM. Disebar dan diviralkan, mereka dituduh selingkuh padahal tidak benar terjadi. Dalam kasus seperti ini yang diserang adalah integritas perempuan pejuang HAM.

Ancaman Global

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap pembela HAM tidak lepas dari konstelasi di tingkat global yang kian sengit. Sejak deklarasi pembela HAM disepakati pada 1998 hingga 2017, telah terjadi tidak kurang dari 3500 pembunuhan terhadap pembela HAM di seluruh dunia. Penyebab utamanya karena meningkatnya militerisme, kapitalisme dan fundamentalisme yang menjadi ancaman bagi para perempuan pembela HAM. Selain itu, ada juga upaya pelemahan terhadap lembaga-lembaga yang bergerak di isu HAM. Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniarti, ada politisasi dana atau anggaran untuk memperlemah kerja-kerja perempuan pejuang HAM. Dana organisasi mereka dikurangi untuk mempesempit ruang geraknya. Hal ini seperti yang terjadi di Filipina dan Afrika.

Lembaga perempuan pejuang HAM di Filipina hanya dianggarkan beberap dolar saja setelah mengungkap adanya sel tahanan mewah di negara tersebut. Sedangkan di Afrika, lembaga pejuang HAM-nya tidak dikasih anggaran sedikitpun, alasannya karena negara sudah bangkrut dan tidak punya dana. Padahal, itu hanya alasan untuk mematikan lembaga HAM di sana.

Memberikan Perlindungan

Pada 2018 berlangsung perumusan Marakech Declaration di Maroko, Komnas Perempuan juga menjadi bagian di dalamnya. Pertemuan tersebut membahas mengenai menyempitnya ruang bagi ruang gerak para pembela HAM karena demokrasi yang kian memburuk dan militerisme yang menguat. Marakech Declaration diadakan untuk membangun iklim kondusif dan aman bagi para pekerja HAM, serta menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan aksesibel.

Negara harus memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada perempuan pembela HAM, membuka penyadaran dan narasi positif tentang pentingnya pembala HAM. Serta memperkuat jaringan nasional, regional, sampai internasional untuk mendorong dijalankannya rekomendasi dalam Deklarasi Marakech tersebut.

Berbicara mengenai kebijakan dan upaya penegakan HAM di Indonesia sebenarnya sudah banyak peraturan yang bisa digunakan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga turunannya. Meski isu perempuan pembela HAM masih baru, tapi insturmen hukum yang mewadahinya sudah ada sejak negara ini berdiri.

Akan tetapi, penyelesaian perkara HAM tidak bisa hanya dengan mengandalkan peraturan dan kebijakan di atas kertas aja, melainkan perlu adanya kemauan politik (political will) dari stakeholder untuk benar-benar menerapkan dan menjamin hak asasi perempuan pejuang HAM. Dengan begitu, perempuan bisa dengan lantang menyuarakan hak-haknya tanpa khawatir dikriminalisasi dan diintimidasi.

Referensi