Hari Disabilitas Internasional 2021


  • Friday, 03 December 2021 11:25
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 567x dibaca.

Refleksi Kondisi Perempuan Disabilitas di Dunia Bisnis

Tanggal 25 November kemarin dunia memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan. Momen peringatan ini berlangsung hingga 10 Desember yang diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. Kampanye ini berlangsung selama 16 hari atau yang lebih dikenal dengan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP).

Kampanye yang dilakukan secara maraton ini merupakan upaya mendorong penghapusan kekerasan yang terjadi pada perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini pertama kali disusun oleh Women’s Global Leadership pada tahun 1991. Sejak hari itu, 25 November digunakan sebagai hari untuk menyuarakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu agenda dari 16 HAKTP adalah peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati tiap tanggal 3 Desember. Isu mengenai perempuan dan disabilitas tidak kalah penting untuk dibahas. Perempuan punya kerentanan mengalami kekerasan, tapi kondisi lebih rentan lagi dialami oleh perempuan disabilitas. Mereka tidak hanya mengalami kerentanan ganda, tetapi juga tripel hingga bahkan multipel kerentanan. Kerentanan berlapis yang dihadapi perempuan disabilitas terjadi karena, pertama dia seorang penyandang disabilitas yang rentan didiskriminasi dan diperdaya. Kedua, karena dia seorang perempuan yang rentan menjadi korban seksisme. Dengan kondisi ini, UN Women menyebutkan bahwa perempuan disabilitas memiliki kerentanan yang tinggi dan ini terjadi di berbagai bidang dan lapisan masyarakat.

Imbas dari kerentanan yang dihadapi perempuan disabilitas terjadi di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, hukum, hingga diskriminasi di layanan kesehatan. Dalam posisi ini, perempuan disabilitas bahkan lebih rentan dibanding laki-laki disabilitas.

Berdasarkan studi yang dilakukan UN Women di 51 negara menunjukkan bahwa hanya 47 persen perempuan dengan disabilitas yang bisa merasakan pendidikan dasar, sementara terdapat 56 persen laki-laki dengan disabilitas yang bisa menikmati pendidikan dasar. Hasil studi ini selaras dengan studi yang dilakukan UNESCO di 49 negara menyebutkan bahwa perempuan dengan disabilitas punya akses literasi tiga kali lebih rendah dibanding laki-laki dengan disabilitas. Data di atas baru seputar isu pendidikan. Fakta lebih mengejutkan juga terjadi di bidang ketenagakerjaan, data UN Women menunjukkan hanya 19 persen perempuan dengan disabilitas yang bisa mendapat pekerjaan, cukup jauh jika dibandingkan dengan akses terhadap lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh 52 persen laki-laki dengan disabilitas.

Pembahasan mengenai keterlibatan orang dengan disabilitas dalam dunia kerja menjadi isu krusial yang penting dibahas. Pendekatan seperti charity based yang mengandalkan bantuan tunai harus segera dibatasi. Pendekatan yang penting bagi mereka adalah penyediaan ruang dan akses yang setara dengan non-disabilitas atau pendekatan human rights based. Keterbatasan fisik dan mobilitas masih menjadi kendala bagi instansi atau pemberi kerja untuk merekrut pekerja disabilitas. Hal ini membuat penyandang disabilitas kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, pekerjaan bagi penyandang disabilitas amatlah penting, sebab bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata, tapi juga berpengaruh besar dalam kehidupan sosialnya.

Instansi pemerintah maupun swasta, seharusnya memberikan ruang bagi pekerja disabilitas. Hal ini sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tahun 2011 lalu. Aturan ini diperkuat lagi dengan disahkannya UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Secara data, angka penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam dunia kerja masih terbilang minim. Hasil studi Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan hanya 51.12 persen penyandang disabilitas yang bekerja. Fakta ini jauh berbeda dengan pekerja non-disabilitas yang mencapai 70.40 persen. Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pekerja penyandang disabilitas dalam dunia kerja beragam, diantaranya karena kesenjangan keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya sikap diskriminatif terhadap pekerja disabilitas.

HAM dan Disabilitas

Diskriminasi masih banyak dialami pekerja disabilitas, salah satu penyebabnya karena belum terintegrasinya isu hak asasi manusia dengan isu penyandang disabilitas. Baik praktisi, akademisi, maupun pemerintah masih menganggap HAM dan disabilitas adalah dua dunia berbeda. Isu disabilitas masih dipandang dalam isu perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan sosial semata. Padahal, lebih dari itu, dalam membahas isu disabilitas kita perlu memastikan partisipasi aktif orang dengan disabilitas dalam pembuatan kebijakan. Dengan begitu, harapannya mereka memiliki kehidupan dan kesempatan sama seperti yang lain Diskriminasi pada pekerja disabilitas terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian upah yang tidak setara dengan pekerja non-disabilitas, tidak mendapatkan akomodasi yang layak, hingga PHK sepihak karena kondisi disabilitasnya.

Pada 2019 dokter gigi Romi yang merupakan seorang disabilitas fisik dibatalkan kelulusan CPNS-nya karena kondisinya yang menggunakan kursi roda. Kelulusannya dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Badan Kepegawaian Negara. Alasannya, dokter gigi Romi dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani karena menggunakan kursi roda. Padahal, hak dan tanggung jawab pekerja disabilitas sudah diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 11 secara khusus mengatur bahwa baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan akses pekerjaan pada penyandang disabilitas tanpa perlakuan diskriminatif.

Pasal tersebut juga menyebutkan penyandang disabilitas berhak mendapat penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

Undang-undang disabilitas juga mengatur instansi pemerintah wajib mempekerjakan paling minimal 2 persen disabilitas dari jumlah pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.

Kekerasan pada Perempuan Disabilitas

Banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan disabilitas tapi tidak terselesaikan secara hukum karena penegak hukum tidak memiliki pemahaman dan perspektif disabilitas. Tidak sedikit juga korban yang ditolak dalam mendapatkan hak dan keadilannya.

Hasil survei yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) selama pandemi menunjukkan dari 55 responden, ada sebanyak 80 persen yang mengalami kekerasan berbasis gender. Bentuk kekerasan yang dialami berupa diskriminasi, pelecehan seksual dan kekerasan psikis. Sementara itu, menurut data yang dihimpun Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada 2019 menunjukkan bahwa akses layanan keadilan belum memihak pada perempuan disabilitas. Dari 28 kasus kekerasan yang mereka tangani, hanya 14 kasus yang divonis pengadilan. Sisanya kasus hukumnya dihentikan karena dianggap kurang bukti dan saksi.

Keterangan dan kesaksian disabilitas kerap diragukan oleh hakim, terutama bagi disabilitas tuli wicara, disabilitas netra, dan/atau disabilitas mental. Mereka dianggap tidak cakap secara hukum dan tidak mampu memberikan kesaksian yang utuh. Padahal, dari beberapa kasus, pelaku kekerasan bahkan telah mengakui perbuatannya.

Permasalahan mendasar munculnya diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada penyandang disabilitas tidak lepas dari stigma negatif yang melekat pada mereka. Stigma ini muncul di masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga dekat mereka. Masih banyak pandangan yang muncul di masyarakat yang menganggap mereka sebagai beban keluarga, tidak mampu menghidupi diri sendiri. Dan, jika berkeluarga pun dianggap tidak mampu melayani suami hingga dituduh akan melahirkan anak disabilitas juga. Pandangan negatif seperti itu lalu menjelma dalam kebijakan dan peraturan yang diskriminatif pada perempuan disabilitas. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perempuan disabilitas boleh untuk dipoligami jika tidak mampu melayani suami.

Faktor lain yang menyebabkan kekerasan pada perempuan dengan disabilitas karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang tidak terungkap. Kasus pelecehan dan pemerkosaan bahkan dengan sengaja disembunyikan oleh pihak keluarga karena dianggap aib keluarga. Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Hal tersebut memang tidak hanya dialami perempuan dengan disabilitas tetapi keadaan mereka membuat semakin sulit untuk mengungkapkan kebenaran secara mandiri dan mendapatkan keadilan. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan ketiadaan hukum yang berperspektif disabilitas. Mulai dari aturan, kebijakan hingga petugas atau tenaga penegak hukum yang benar-benar paham menangani perkara yang menyangkut disabilitas.

Momen perayaan Hari Disabilitas Internasional ini menjadi momentum untuk menguatkan dan menyinergikan isu disabilitas ke dalam berbagai aspek kehidupan. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat yang dijamin hak konstitusinya.

Referensi: