HARAPAN PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN TAHUN 2016


  • Thursday, 21 January 2016 03:07
  • Siaran Pers
  • 0 Berkas di unduh
  • 330x dibaca.

Siaran Pers: Catatan Awal Tahun INFID HARAPAN PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN TAHUN 2016 Jakarta, 20 Januari 2016

Jakarta, INFID—Merefleksikan perkembangan yang terjadi selama tahun 2015, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat sejumlah hal di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pada awal tahun ini INFID menyusun daftar Harapan Perubahan Perbaikan Kebijakan Tahun 2016 terkait isu Pembangunan Berkelanjutan, Penurunan Ketimpangan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Partisipasi Publik. Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, mengatakan, “Diharapkan Daftar Perubahan Perbaikan Kebijakan ini dapat menjadi patokan guna melihat kemajuan perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik untuk tahun 2016.”

Tahun 2016 adalah tahun pelaksanaan SDG. Memasuki tahun pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG), INFID selain terus mendorong bentuk kepanitiaan bersama dan Perpres SDG, INFID juga mengingatkan pentingnya peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana SDG. “Untuk menunjang pelaksanaan dan keberhasilan SDG di Indonesia, pemerintah mesti menyediakan dukungan teknis dan insentif fiskal kepada 500 kota dan kabupaten di Indonesia, khususnya Kabupaten dan Kota yang memiliki angka kematian ibu tinggi, angka kematian balita tinggi, dan daerah dengan cakupan sanitasi dan air minum yang rendah,” terang Hamong Santono, Senior Program Officer program SDG, INFID.

Sementara itu, untuk program penurunan Ketimpangan, Nikmah, Program Manager INFID, menjelaskan perlunya percepatan aksi penurunan ketimpangan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) 2015-2019. Pemerintah diharapkan segera menyusun Rencana Aksi konkret untuk menangkal dan mengatasi penghindaran pajak, yang telah merugikan negara sebesar Rp 2.000 triliun selama 2003-2013.

“Di sisi lain, untuk mendukung penurunan ketimpangan, pemerintah perlu mengingkatkan akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah; memperbesar alokasi anggaran untuk belanja sosial dan jaminan sosial; serta memperluas dan memperbaharui program-program pemagangan kerja, pelatihan kerja, dan informasi kerja untuk menyerap angkatan kerja muda yang jumlahnya lebih dari 2 juta orang per tahunnya,” tambah Nikmah.

Nikmah, juga menekankan isu kesetaraan gender dalam hal penurunan ketimpangan, karenanya perlu bagi pemerintah untuk mengusulkan Rancangan Undang-undang Kesetaraan Gender. “Terkait itu pemerintah perlu memperkuat personalia dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar lebih mampu dan berdaya mengimplementasikan UU Kesetaraan Gender,” jelas Nikmah.

Senior Program Demokrasi dan Hak Aasai Manusia (HAM) INFID, Mugiyanto, menghimbau agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres) serta mengeluarkan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM. Mugiyanto menekankan, “Diharapkan pada tahun ini Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri yang merevisi Permenkumham No.25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang lebih menyeluruh dan komprehensif sebagaimana yang diusulkan oleh CSO. Selain itu, INFID juga mengapresiasi upaya pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan gugatan hukum kepada perusahaan swasta dan BUMN yang melakukan pelanggaran hukum—termasuk pengemplangan pajak, pembakaran hutan, dan pembakaran hukum lingkungan.”

Beka Ulung Hapsara, Manager Advokasi INFID, mengharapkan bahwa adanya regulasi pemerintah Indonesia terkait pelembagaan partisipasi publik. “Selain itu, pemerintah perlu segera meluncurkan Rencana Aksi Open Government 2016-2018. Pemerintah pun juga perlu memperhatikan masalah konflik kepentingan di institusi utama masyarakat dalam upaya menegakkan integritas dan menurunkan korupsi, karenanya pada tahun 2016 pemerintah diharapkan dapat merumuskan regulasinya.” []