Empat Kunci Penyempurna RUU TPKS


  • Friday, 08 April 2022 01:04
  • Artikel , Publikasi
  • 1 Berkas di unduh
  • 427x dibaca.

Di tengah naiknya angka kasus kekerasan seksual di berbagai daerah, Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Walaupun masyarakat telah lama mengajukan aturan ini, tapi antusiasme pemerintah dan komitmen legislatif terhadap RUU ini tergolong baru. Implikasinya adalah, ada beberapa kerentanan dari RUU ini yang alih-alih bertujuan melindungi, tapi justru berpotensi sebaliknya.

Kerentanan tersebut ialah: masalah sempitnya pengertian jenis-jenis kekerasan seksual; masalah kurang dipertegasnya perspektif gender; masalah kematangan jaminan pemulihan korban kekerasan seksual berbasis online (KSBO); dan masalah kemantapan perlindungan bagi kelompok difabel. Oleh karena itu setidaknya ada empat catatan penting bagi proses penyempurnaan RUU TPKS.

Pertama, pentingnya menghimpun jenis-jenis kekerasan seksual yang komprehensif dalam substansi RUU. Dari hasil kristalisasi aneka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, RUU ini mulanya menghimpun 14 jenis pengertian kekerasan seksual, namun berkurang secara gradual dalam pembahasan-pembahasan di parlemen: dari 9 pengertian, menjadi 4 pengertian (Irianto, 2022).

Efektivitas regulasi tidak hanya melatarbelakangi hal tersebut, tetapi juga melatarbelakangi selisih pasal antara naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU TPKS. DPR mengatakan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi ‘pengulangan’ aturan yang sebenarnya sudah tercakup dalam kebijakan lain.

Padahal, aturan yang tersedia saat ini sepertinya belum mampu memberikan efektifitas dan akurasi terkait cakupan ‘kekerasan seksual’. KUHP Pasal 285 tentang kejahatan terhadap kesusilaan misalnya, pasal ini melihat perkosaan dan pencabulan hanya sebagai penyerangan terhadap kesusilaan atau moral publik, dan tidak melihat penyerangan atas integritas tubuh yang seharusnya menjadi pengertian dari kekerasan seksual.

Penelitian SAFEnet tahun 2022 yang berkolaborasi dengan Kementerian PPPA, ICJR dan UK Aid juga menunjukkan beberapa masalah mendasar dari aturan-aturan yang telah ada, seperti: belum dimasukkannya perspektif gender dalam pasal-pasal yang ada, muatan kata-kata yang terlalu umum, serta beberapa pasal yang dapat menjadi resiko bumerang terhadap korban kekerasan seksual, dan lain-lain (SAFEnet, 2022).

Keterbatasan-keterbatasan tersebut tampaknya berkorelasi secara tidak langsung pada penanganan kasus kekerasan seksual. Riset INFID bersama IJRS tahun 2020 menunjukkan bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian. Dari hasil laporan INFID dan IJRS, 57% korban kekerasan seksual mengaku bahwa kasus yang mereka alami berakhir tanpa kepastian. Kemudian, sebanyak 39,9% korban mengaku bahwa kasus selesai karena diberikan sejumlah uang. Lalu 26,6% korban terpaksa menikah dengan pelaku kejahatan seksual. Hanya 19,2% kasus berhasil di kawal sampai pengadilan dan berakhir penjara bagi pelaku. Di sisi lain, 23,8% memilih jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara tersebut (INFID, 2022).

Oleh karena itu, penyertaan pengertian jenis kekerasan seksual yang menyeluruh dalam substansi RUU TPKS dapat berperan sebagai ‘panacea’ bagi kelemahan aturan-aturan yang telah ada. Selain itu, penyertaan ini juga minimalnya dapat memberikan akurasi pada proses identifikasi kasus kekerasan seksual secara adil dan lebih terperinci. Catatan yang kedua adalah, pentingnya mempertegas perspektif gender bagi rancangan implementasi RUU TPKS agar dapat memberikan rasa aman kepada korban secara memadai selama menjalani proses olah kasus.

Penanganan kasus kekerasan seksual masih belum optimal dalam menyajikan rasa aman bagi korban. Ketidaknyamanan, atau bahkan trauma, datang dari lingkungan sosial dan kesadaran patriarkis yang mewarnai proses penyidikan kasus. Misalnya, Korban kerap menerima pengulangan pertanyaan yang mengorek trauma kejadian dari pelayan masyarakat. Sifat kasus kekerasan seksual yang memuat sensitivitas dan kerentanan membutuhkan perspektif penanganan non-stigmatis dan non-patriarkis.

Beberapa kasus meninggalkan dampak negatif pada korban, walaupun kasusnya telah selesai (Surya, 2022). Pengalaman kejadian dan proses penyelidikan kerap menempatkan korban pada kondisi stress, malu, dan tekanan. Kasus Bripda Randy di Jawa Timur misalnya, bahkan sampai mendorong korban melakukan bunuh diri di makam ayahnya (Pratama, 2021). Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengakomodir kepentingan dan menjamin keamanan serta kenyamanan korban kekerasan seksual, khususnya dari aspek implementasi hukum.

Catatan ketiga adalah, pentingnya memberikan perhatian ekstra pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang difabel. “Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview” yang dirilis oleh Center for International Governance Innovation dan UN Women misalnya menghimpun 15 varian jenis kekerasan seksual berbasis elektronik dari mulai scamming, cyber harassment, cyber stalking, sexploitation, hingga meniru orang lain dengan bentuk elektronik dan sumber daya informasi maya (Dunn, 2010).

Diversitas tersebut membutuhkan prediksi kemungkinan modifikasi ataupun kombinasi yang mungkin terjadi dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, RUU TPKS harus memiliki tingkat akuntabilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam menghadapi kemungkinan tersebut sambil memastikan rasa aman dan menjamin pemulihan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, meskipun tersangka telah menyelesaikan proses peradilan, tapi konten yang terlanjur tersebar di ruang maya memberikan beban dan ketidak-adilan tersendiri bagi korban. Harkat dan kondisi psikologis korban perlu dipulihkan dengan ketersediaan mekanisme penarikan dan pembersihan konten di ruang maya.

Catatan keempat, pentingnya memberikan perhatian ekstra bagi kasus kekerasan seksual di kalangan penyandang difabel. Reportase milik Project Multatuli mengungkap bahwa penyandang disabilitas masih berada dalam posisi rentan secara sipil. Mereka kerap mengalami pengasingan, diskriminasi, pengusiran, dan diaibkan oleh keluarga. Sementara itu, negara juga masih jauh dari optimal menyajikan perlindungan dan kepastian bagi mereka (Bey, 2022).

Kondisi tersebut menempatkan penyandang disabilitas pada posisi ekstra rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sipora Purwanti, Koordinator Advokasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), menuturkan bahwa kasus kekerasan seksual turut terjadi di kalangan penyandang disabilitas. Pelaku umumnya melakukan sodomi, pemaksaan alat kontrasepsi, perkosaan, dan penayangan film porno secara paksa (Purwanti, 2022). Hal-hal yang dikemukakan dalam catatan di atas penting untuk dipastikan dari hulu konseptual hingga hilir implementasinya agar cita-cita menciptakan ruang aman melalui RUU TPKS dapat segera terlaksana dan berlangsung lama atau tidak usang oleh kemajuan modus kekerasan seksual yang selalu berevolusi seiring kemajuan zaman.

Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS telah melakukan harmonisasi substansi draft pada tanggal 4 April 2022. Forum Pengada Layanan, Jaringan Masyarakat Sipil dan beberapa penyintas mencatat ada enam kemajuan progresif dalam harmonisasi tersebut, yang sebagian besar berada pada ranah mekanisme pemenuhan hak dan pemulihan korban (Sultan, 2022).

Namun, ranah lain seperti misalnya belum masuknya tindak pidana perkosaan dalam RUU TPKS. Padahal perkosaan merupakan salah satu kasus kekerasan seksual paling populer di Indonesia. Hal lain yang belum mendapat perhatian signifikan adalah cakupan istilah atau pengetian dalam ranah kekerasan seksual online. Draft hasil harmonisasi tersebut memuat kata kunci lebih sedikit mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dibanding varian-varian yang telah dipetakan oleh “Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview” yang dirilis oleh Center for International Governance Innovation dan UN Women.

Referensi