INFID, Jakarta – Untuk mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara optimal, diperlukan perencanaan kerangka fiskal yang sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah. Dalam rangka menjawab tantangan ini, INFID menyelenggarakan dialog kebijakan yang betema “Kerangka Fiskal yang Diperlukan untuk Mendukung Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Kabupaten/Kota.”
Dialog ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mengetahui perkembangan regulasi SDGs khususnya terkait kerangka fiskal dan mengindentifikasi kebutuhan, kendala, serta peluang yang dimiliki daerah. Selain itu, pertemuan ini juga dirancang untuk mengumpulkan dan membahas inisiatif serta usulan untuk penyusunan kerangka fiskal SDGs di Indonesia.
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengungkapkan pentingnya membuat regulasi fiskal yang tepat untuk pelaksanaan SDGs di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting supaya alokasi dana yang dimiliki pemerintah lebih tepat sasaran.
“Persoalannya bukan tidak ada dana, tapi lebih tentang bagaimana dana itu diarahkan supaya lebih sesuai dengan SDGs atau bisa mengarah ke sana,” tutur Sugeng Bahagijo dalam sambutannya.
Ia juga berharap agar acara ini dapat menjadi perantara bagi seluruh pihak untuk berbagi peluang-peluang dan cara-cara yang baik demi mempercepat usaha-usaha pencapaian SDGs.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 25 April 2018 ini menghadirkan Joko Tri Haryanto (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan), Kodrat Wibowo (SDGs Center Universitas Padjajaran), Abdul Gaffar (Kepala Bappeda Pangkep), Fahmi Hidayat (Bappeda Wonosobo), serta Yenny Sucipto (FITRA) sebagai narasumber.
Dialog kebijakan SDGs ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan. Sebelumnya, INFID juga telah mengadakan dialog kebijakan serupa pada bulan Januari dan Maret lalu. Dialog pertama membahas Tim Koordinasi Nasional, sementara dialog kedua fokus untuk merumuskan bentuk kerja sama antar pemangku kepentingan.
