Berantas Tuntas Pelanggaran HAM di Sektor Bisnis


  • Thursday, 17 February 2022 09:02
  • Artikel
  • 0 Berkas di unduh
  • 2540x dibaca.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain, mengusut dan menuntaskan kasus HAM berat seperti peristiwa 1965 dan penculikan aktivis 1998, kasus yang tidak kalah urgen untuk diberantas adalah pelanggaran HAM di sektor bisnis.

Meskipun isu bisnis terkesan berjarak dengan hak asasi manusia, tapi sektor ini banyak melahirkan kasus yang merenggut hak asasi. Menurut data dalam laporan tahunan Komnas HAM tahun 2020, sektor korporasi termasuk pihak yang paling banyak diadukan. Dari total 2.639 kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM, korporasi menempati urutan kedua paling banyak dilaporkan dengan 455 jumlah kasus, sedangkan posisi pertama ditempati institusi Polri dengan 758 kasus. Selain kedua lembaga tersebut, pemerintah daerah juga menjadi pihak ketiga yang paling banyak dilaporkan dengan 276 kasus.

Bahkan jika melihat data dari tiga tahun sebelumnya, korporasi masih menjadi sektor terbanyak kedua yang melakukan pelanggaran HAM. Pada 2017 sebanyak 168 kasus yang dilaporkan. Pada 2018 angkanya melonjak drastis hingga mencapai 1021 kasus. Di tahun 2019 kasusnya menurun di angka 483 kasus.

Dengan angka kasus di atas, kondisi korporasi di Indonesia dapat dibilang sangat mengkhawatirkan. Kasus pelanggaran HAM paling banyak dirasakan kelompok masyarakat dan adat yang tinggal di sekitar lahan produksi milik perusahaan.

Kasus pelanggaran yang kerap terjadi berupa perampasan tanah milik masyarakat, pemindahan paksa, tidak mengindahkan lingkungan, kekerasan terhadap masyarakat adat, pelecehan, kriminalisasi hingga bahkan menyebabkan korban jiwa bagi mereka yang berjuang mempertahankan tanah dan hutannya.

Parahnya lagi, menurut laporan media dan organisasi masyarakat lokal, sebuah perusahaan terkemuka terdata telah melakukan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan paling buruk, termasuk juga melakukan perampasan tanah, intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan.

Dengan maraknya kasus pelanggaran HAM tersebut, laporan dari Environmental Paper Network (EPN) tahun 2019, memaparkan dari 5 provinsi di Indonesia, ada 107 desa atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik dengan perusahaan. Bahkan ada 544 desa lain yang diidentifikasi memiliki potensi konflik dengan perusahaan.

Ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam melihat apakah sebuah perusahaan melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Misalnya, ketika pihak perusahaan main mata dengan aparat keamanan dan penegak hukum untuk membasmi mereka yang protes dengan cara kekerasan hingga diusir dari lahan mereka. Padahal, lahan yang mereka tinggali memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah. Hal serupa juga terjadi di kawasan yang hendak dibangun mall atau hotel, seringkali pemerintah tidak menyediakan tempat tinggal pengganti bagi mereka yang digusur.

Selain kasus eksternal perusahaan, pelanggaran di lingkup internal juga tidak kalah mengkhawatirkan. Pekerja cenderung menggantungkan hidupnya dan keluarganya di perusahaan tempatnya bekerja, sehingga ketika perusahaan tidak menghormati hak asasinya sebagai pekerja, mereka tetap menerima tanpa protes dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup.

Kasus pelanggaran HAM yang biasanya menimpa pekerja berupa pembayaran di bawah upah minimum, lembur tidak dibayar, dokumen pribadi seperti KTP atau ijazah asli ditahan, dan bekerja secara outsourcing. Kondisi seperti ini membuat pekerja serba salah dan tidak bisa berbuat banyak untuk membela haknya. Jika mereka protes kepada perusahaan, maka ancamannya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Memitigasi Pelanggaran HAM melalui STRANAS BHAM

Pemerintah tidak berpangku tangan melihat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Untuk memitigasi terjadinya kasus yang mencederai hak manusia tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Meskipun hingga saat ini Stranas tersebut masih dalam proses finalisasi dan belum diedarkan ke publik.

Selain pengarusutamaan isu hak asasi manusia, Stranas BHAM ini juga mengatur mengenai pengembangan regulasi dan pemberian akses pemulihan terhadap korban. Tepatnya terdapat 3 (tiga) strategi prioritas dalam dokumen STRANAS BHAM[ https://ham.go.id/2021/10/25/ditjen-ham-finalisasi-strategi-nasional-bisnis-dan-ham/ ], yaitu 1) peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi dan dari semua pemangku kepentingan; 2) pengembangan regulasi atau kebijakan yang mendukung penghormatan HAM; serta 3) menjamin akses terhadap keadilan bagi korban dugaan pelanggaran HAM terkait dunia usaha. Dengan begitu, kelahiran Stranas ini akan sejalan dengan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang lebih dulu disahkan.

Selain melalui Stranas BHAM, upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pemenuhan HAM dalam sektor bisnis ialah dengan meluncurkan aplikasi berbasis website bernama Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA). Aplikasi ini bersifat voluntary self assessment, jadi perusahaan bisa melakukan penilaian sendiri mengenai apakah praktik bisnis mereka telah memperhatikan HAM atau tidak. Dalam praktiknya penggunaan aplikasi ini juga tidak diwajibkan kepada perusahaan dan sedang dalam proses pengenalan.

Kehadiran Stranas BHAM dan PRISMA menjadi bukti keseriusan pemerintah Indonesia setelah mengadopsi Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGPs on BHR) sebagai panduan dalam mewujudkan HAM di sektor bisnis. UNGPs on BHR mengatur tiga pilar utama, yakni pemerintah wajib melindungi hak asasi setiap warganya. Kedua, perusahaan wajib menghormati hak asasi serta mencegah dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam bisnis. Ketiga, memenuhi hak pemulihan korban pelanggaran HAM yang menjadi tugas negara dan perusahaan.

Meski bersifat self assessment, aplikasi PRISMA tidak bertujuan untuk menilai baik buruknya penghormatan HAM di perusahaan, akan tetapi penilaian tersebut untuk membantu dan memberikan petunjuk pada perusahaan agar dapat memenuhi dan menghormati HAM di lingkungan bisnis mereka. Dengan begitu, kehadiran aplikasi PRISMA ditujukan sebagai medium konsultasi dan koordinasi perusahaan agar bisa menerapkan penghormatan HAM di dalam bisnisnya.

Oase Baru Penegakan HAM di Sektor Bisnis

Meskipun Stranas BHAM belum dipublikasi dan aplikasi PRISMA belum secara maksimal digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun,dengan adanya kedua produk pemerintah tersebut bisa menjadi angin segar dan harapannya memberikan dampak positif bagi penegakan HAM di sektor bisnis dan korporasi. Dengan adanya regulasi dan kontrol sistem, perusahaan bisa lebih sadar dan berkomitmen menegakkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan bisnisnya.

Menempati urutan kedua menjadi pihak yang paling kerap melakukan pelanggaran HAM seharusnya membuat sektor korporasi berbenah diri. Mekanisme self assesment yang dimiliki PRISMA dapat menjadi ajang evaluasi perusahaan. Akan tetapi, aplikasi ini sebaiknya tidak hanya berhenti pada tataran penilaian diri, tapi juga menjadi rujukan bagi penegak hukum untuk menegur dan bila perlu memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar hak asasi manusia.

Referensi:

  1. Fitri Arianti. Menghancurkan Kehidupan dan Merampas Lahan. Rainforest Action Network. 2020. https://www.ran.org/the-understory/menghancurkan-kehidupan-dan-merampas-lahan/
  2. WALHI. Laporan baru mencatat berbagai pelanggaran HAM di dalam industri minyak sawit Indonesia yang memasok perusahaan-perusahaan terbesar didunia. 2021. https://www.walhi.or.id/laporan-baru-mencatat-berbagai-pelanggaran-ham-di-dalam-industri-minyak-sawit-indonesia-yang-memasok-perusahaan-perusahaan-terbesar-didunia
  3. KOMNAS HAM. Laporan Komnas HAM tahun 2020.
  4. Diki Trianto. Cara Swasta Atasi Pelanggaran HAM Yang Masih Terjadi Di Sektor Bisnis. RMOL.ID. 2020. https://politik.rmol.id/read/2020/12/15/465980/cara-swasta-atasi-pelanggaran-ham-yang-masih-terjadi-di-sektor-bisnis
  5. Ahmad Sofian. Akuntabilitas Pelanggaran Ham Pada Sektor Bisnis. https://www.researchgate.net/publication/311908909_AKUNTABILITAS_PELANGGARAN_HAM_PADA_SEKTOR_BISNIS
  6. Kemenkumham RI. Luncurkan aplikasi PRISMA, Kemenkumham Kawal Pemenuhan HAM dalam Praktik Bisnis. https://www.kemenkumham.go.id/berita/luncurkan-aplikasi-prisma-kemenkumham-kawal-pemenuhan-ham-dalam-praktik-bisnis
  7. Hukumonline.com. Sejumlah Masukan untuk Aplikasi Risiko Bisnis dan HAM. https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-masukan-untuk-aplikasi-risiko-bisnis-dan-ham-lt5f7c0d216f601/?page=2