APFSD 2022: Praktik Baik dan Implementasi Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam Menyelesaikan Persoalan Masyarakat Rentan dan Pandemi COVID-19


  • Monday, 18 April 2022 04:19
  • Artikel , Publikasi
  • 1 Berkas di unduh
  • 1667x dibaca.

Oleh: Rinto Leonardo Siahaan & Grace Joanessa Kuncoro Putri

Dua tahun sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, pemerintah, dan kelompok lain untuk menanggulangi dampak dari pandemi ini. Upaya penanggulangan dan global collective action didiskusikan dalam Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD).

APFSD diadakan pada 28 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022 secara hybrid (daring dan luring). Forum regional ini dihadiri oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang membahas pelaksanaan agenda SDGs tahun 2030 dengan tema “Building Back Better from COVID-19 while Advancing the Full Implementation of the 2030 Agenda in Asia and the Pacific.” Tahun ini, APFSD berfokus pada beberapa tujuan yaitu SDGs 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality), 14 (Life below Water), 15 (Life on Land), and 17 (Partnerships for the Goals). Terdapat Programme Events yang menjadi forum utama APFSD dan beberapa Side Events yang dilakukan untuk mengkaji implementasi SDGs yang akan digunakan sebagai bahan diskusi dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2022.

Capaian SDGs di Kawasan Asia Pasifik

Sejak agenda SDGs disahkan pada tahun 2015, upaya pembangunan yang berkelanjutan masih sangat jauh dijalankan di kawasan Asia Pasifik, oleh karenanya dibutuhkan strategi dan komitmen khusus untuk mengatasi tantangan pembangunan yang hanya tersisa delapan tahun lagi. Pandemi COVID-19 yang terjadi, bencana dan konflik kawasan yang terjadi menyebabkan sumber daya menjadi terbatas, dan perlu di re-alokasi untuk beradaptasi dengan kondisi normal baru, maupun menggantikan infrastruktur yang rusak.

Berdasarkan Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022 kemajuan yang signifikan tampak pada Tujuan 7 (Affordable and Clean Energy) dan Tujuan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) dimana terdapat peningkatan anggaran internasional untuk program-program yang berkaitan dengan energi terbarukan, keberhasilan dalam menyediakan listrik untuk penduduk perkotaan dan pedesaan, pencapaian dalam memperluas jaringan internet dan peningkatan bantuan bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Tren negatif ditunjukkan pada Tujuan 13 (Climate Action) dan 12 (Responsible Consumption and Production) dimana emisi gas rumah kaca di kawasan Asia Pasifik terus meningkat dan dampak dari bencana alam yang sangat berpengaruh pada masyarakat dan ekonomi. Selain itu, pada tujuan 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality), 6 (Clean Water and Sanitation), 8 (Decent Work and Economic Growth), 11 (Sustainable Cities and Communities) dan 14 (Life Below Water) menunjukkan sedikit bahkan tidak ada kemajuan.

Dampak Pandemi COVID-19 pada Kelompok Marjinal

Salah satu fokus perhatian APFSD adalah dampak COVID-19 terhadap kelompok marjinal yang semakin memperlebar risiko dan ketimpangan bagi mereka (anak-anak, perempuan, pengungsi dan migran, penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia dan masyarakat miskin). Menurut data United Nations Economic and Social Council pada 17 Januari 2022, hanya 21,6 persen jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan langsung tunai dalam menghadapi COVID-19. Indonesia masuk ke dalam negara yang memberikan bantuan langsung tunai kepada penyandang disabilitas di bawah 10 persen, bersama dengan India, Iran, Laos, Filipina, dan Turki. Berdasarkan survei yang terdapat dalam laporan yang sama, setengah dari jumlah kelompok lanjut usia di Indonesia, Bangladesh, India, Pakistan, dan Filipina mengalami kesulitan untuk mengakses pengobatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini menjelaskan bagaimana disrupsi yang dialami kelompok marjinal, khususnya pada fasilitas dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini memperkuat kebutuhan dan pentingnya implementasi dari SDGs.

Perempuan juga mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam situasi pandemi COVID-19. Hasil survei UN Women tahun 2021 di 8 negara menunjukkan terjadinya peningkatan pencarian bantuan oleh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan atau orang yang dekat dengan korban di Malaysia sebesar 70 persen dan Filipina sebesar 10 persen. Sedangkan Indonesia mengalami penurunan sebesar 1 persen.

Sebagai informasi, tingkat pelaporan yang dilakukan dalam data ini, sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh perilaku pelaku kekerasan dan pengendalian pelaku kekerasan. Data ini diambil melalui Generated Across Social Media Platforms and Search Engines.

Sementara itu, masalah perubahan iklim juga berdampak pada peran perempuan. Berdasarkan laporan Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2022, perempuan di Asia-Pasifik memegang peran penting dalam kehidupan dan ekonomi di suatu wilayah. Di Laos misalnya terdapat 64 persen perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Selain Laos, 60 persen perempuan di Nepal dan 50 persen perempuan di Bangladesh juga bekerja di sektor pertanian. Tidak hanya bekerja di sektor pertanian, perempuan memiliki peran ganda di rumah setelah bekerja, mulai dari memasak dan kegiatan lainnya. Peran tersebut sangat bergantung pada kondisi alam, lingkungan, dan dampak dari perubahan iklim. 72 persen perempuan di Kamboja, 59 persen di Myanmar, dan 67 persen perempuan dan anak di Vietnam terdata memiliki peran di rumah yang mendapatkan dampak dari perubahan iklim.

Dukungan Pemerintah Indonesia dalam APFSD 2022

APFSD juga menjadi medium bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan praktik baik di Indonesia dan secara global misalnya peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) berperan sebagai Supreme Audit Institution (SAI). Pada kegiatan Strengthening Follow-up and Review to Accelerate Implementation of the 2030 Agenda-VNRs, BPK melakukan review terhadap dokumen Voluntary National Review (VNR) Indonesia, agar apa yang disampaikan Indonesia terkait implementasi SDGs pada APFSD dapat dibuktikan dan berbasis data. Tidak hanya BPK, BAPPENAS beserta Kemendikbud Ristek, KemenPPPA, KLHK dan KKP juga ikut serta dalam APFSD untuk memaparkan upaya implementasi SDGs dan praktik baik lainnya dari Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) juga mengambil peran dalam Side Event “Means to Reach the Climate Change SDGs Ambition: Financing Options, Research, and Technology to Advanced Local Governments efforts in Turning Commitments into Reality”. BAPPENAS menjelaskan beberapa upaya pemerintah, salah satunya mengenai skema pembiayaan riset dan teknologi dalam menghadapi krisis iklim.

Upaya implementasi SDGs baik dalam bentuk kegiatan dan program memerlukan dukungan pembiayaan. Perencanaan pembiayaan yang disampaikan Bappenas mencakup: Pertama, Sosialisasi dan peningkatan kualitas dan SDM pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi SDGs. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manajemen dan tata kelola yang dibentuk oleh pemerintah pusat, serta koordinasi kebijakan ke pemerintah daerah; Kedua, Kolaborasi dan kerjasama multipihak dalam memaksimalkan praktik baik SDGs yang melibatkan peran stakeholders di luar pemerintahan, seperti: sektor swasta, non-governmental organization, universitas/akademisi, dll. Dukungan pembiayaan ini membantu kolaborasi antar aktor untuk mencapai SDGs; Ketiga, Pembiayaan riset dan teknologi, sebagaimana yang disampaikan oleh BAPPENAS dapat melibatkan aktor multipihak contohnya pendanaan OMS, bantuan pembiayaan riset dan advokasi isu-isu prioritas SDGs, seperti krisis iklim, riset akademisi di universitas, maupun pengembangan teknologi; Keempat, upaya lainnya untuk implementasi SDGs sehingga praktik baik dapat terus berjalan dengan melibatkan partisipasi multipihak.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam APFSD adalah cara produksi dan distribusi vaksin secara global. Sampai pada pertengahan Januari 2022, sebanyak 9,65 persen dosis vaksin sudah dikelola secara global. 67,6 persen masyarakat di negara-negara maju sudah mendapatkan dosis pertama sedangkan di negara berkembang hanya 11,36 persen masyarakat yang mendapatkan akses vaksin.

Ketimpangan dan kesenjangan terhadap akses atas vaksin pada akhirnya membuat durasi pandemi COVID-19 semakin panjang.

Melalui prinsip “Leaving No One Behind”, proses distribusi vaksin harus terus dilakukan secara berkeadilan. APFSD dimanfaatkan sebagai medium membuktikan komitmen dan kolaborasi, agar distribusi vaksin dapat disebarkan kepada negara yang membutuhkan, hal ini agar akses dan hak atas kesehatan tercapai, serta mengakhiri pandemi COVID-19. Harapannya, dengan segala skema yang sudah diupayakan melalui organisasi dan institusi internasional, pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kondisi kesehatan serta ekonomi negara-negara secara global dapat dipulihkan.

Dalam sesi Review of Regional Progress on SDGs, Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkolaborasi secara multipihak dalam mempercepat dan memastikan implementasi dan pencapaian SDGs sesuai dengan prinsip inklusivitas (No One Left Behind), antara lain:

  • Mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan mendorong dukungan finansial yang selaras dengan Taksonomi Hijau (pengelompokkan jenis usaha yang berkaitan dengan lingkungan).
  • Memperbaiki infrastruktur jaringan internet dan memperkuat teknologi digital yang mendukung kualitas pendidikan di Indonesia.
  • Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional
  • Mempercepat penurunan kematian ibu dan stunting
  • Mendukung pendidikan vokasi dan pelatihan untuk industri 4.0
  • Mendukung keterampilan yang kreatif, inovatif dan atraktif pada pekerja untuk meningkatkan daya saing dalam tantangan megatrend global (mekatronika)
  • Meningkatkan anggaran yang responsif gender untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender
  • Mengimplementasikan Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2020 - 2023 sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan rendah karbon
  • Memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaan good government untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi
  • Memprioritaskan peningkatan investasi dalam pembangunan berkelanjutan

Peran INFID Mewakili OMS di Indonesia dalam APFSD 2022 Sebagai bentuk komitmen dan mewakili OMS di Indonesia, INFID berpartisipasi aktif dalam sesi side event, People’s Scorecard (PSC) negara-negara di APFSD 2022. Denisa Amelia Kawuryan mewakili INFID memaparkan hasil temuan survei terkait implementasi SDGs di Indonesia.

Berdasarkan People’s Scorecard 2022 yang dilakukan INFID, Indonesia memiliki skor tinggi pada kerangka hukum namun rendah pada transparansi dan akuntabilitas, serta terdapat kesenjangan dalam implementasi SDGs di tingkat nasional dan lokal. Hasil lainnya, 66,7% responden menilai pencapaian SDGs di Indonesia cenderung biasa atau sedang (mediocre) dimana secara peringkat Indonesia berada pada urutan 97 dari 165 negara dalam Indeks Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 2021.

Pembuatan People’s Scorecard Indonesia melewati empat tahap yaitu Pengumpulan Data, Focus Group Discussion (FGD), Expert Review, dan Peluncuran Laporan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan Google Form terhadap 90 responden (40 Laki-Laki, 46 Perempuan dan sisanya memilih untuk tidak menyebutkan jenis kelamin). 70% dari responden survei daring ini berasal dari OMS lokal dimana 57,8% diantaranya adalah direktur (pengambil keputusan) di lembaga masing-masing. FGD dilakukan bersama 17 pakar dari OMS nasional dan lokal. Proses expert review dilakukan bersama empat pakar dari OMS yang ahli di bidang Hak Asasi Manusia, Gender dan lainnya.

Laporan People’s Scorecard 2022 Indonesia diluncurkan secara publik pada 29 September 2021. Laporan memuat gambaran makro implementasi SDGs di Indonesia seperti kendala, peluang dan isu prioritas untuk meningkatkan capaian SDGs. BAPPENAS selaku leading sector untuk SDGs mengapresiasi laporan People’s Scorecard karena memiliki narasi yang netral dan kritis dalam akselerasi SDGs di Indonesia

INFID dalam sesi side event forum People’s Scorecard (PSC) negara-negara di APFSD 2022 menyampaikan bahwa sangat penting untuk menindaklanjuti dan mengumpulkan dukungan untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi dalam analisis People’s Scorecard dari seluruh komunitas di dunia. Selain itu, penting untuk mendokumentasikan praktik-praktik baik di setiap negara untuk menjadi bahan pembelajaran bersama. Dalam konteks nasional, Indonesia juga sedang mendorong untuk merevisi Perpres No 59 Tahun 2017 tentang amanat pelaksanaan SDGs agar tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi tetapi juga di kota/kabupaten karena memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih dekat dengan masyarakat.

Rekomendasi dalam APFSD 2022:

  • Tujuan 4 (Quality Education) Melanjutkan pembukaan kembali sekolah, melakukan pemulihan dan perbaikan terhadap strategi belajar mengajar; Penguatan sumber daya pengajar dan support system pengajaran untuk mendukung cara belajar yang baru; Membangun dan membentuk skema pembelajaran yang baru, fleksibel, dan lintas sektor di keluarga maupun komunitas; disertai perlindungan dan efisiensi anggaran pendidikan; serta membentuk mekanisme monitoring yang inklusif dan dapat memberikan pembelajaran terkait krisis iklim dan lainnya.
  • Tujuan 5 (Gender Equality) Memperhatikan pekerjaan yang layak dan standar kenyamanan bekerja berbasis gender; Sosialisasi dan mainstreaming ekosistem yang responsif terhadap perempuan di berbagai sektor; Memberikan respon dan pemulihan COVID-19 bagi korban kekerasan seksual dan praktik berbahaya, serta mendukung kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk menyediakan kebutuhan bagi penyandang berkebutuhan khusus dan kelompok marjinal; Memprioritaskan transformasi strategi dalam mengatasi kekerasan berbasis gender; Memberdayakan perempuan dan memberikan akses partisipasi bagi perempuan untuk menjalankan kepemimpinan di pemerintahan dan pengambilan kebijakan, dan lainnya.
  • Tujuan 14 (Life below water) Peningkatan pengumpulan data dan diseminasinya; Peningkatan desain kebijakan dan implementasinya; Menyediakan pembiayaan terhadap kebijakan yang berkelanjutan; Menegakkan peraturan dan perjanjian di level domestik maupun internasional, dan lainnya.
  • Tujuan 15 (Life on Land) Transformasi sistem pertanian, perikanan, dan kehutanan yang positif, regeneratif, dan tangguh; Pelaksanaan kebijakan berdasarkan pendekatan One Health Holistic pada masa dan pasca pandemi COVID-19; Pembiayaan untuk sumber daya alam dari sektor privat, publik, dan funding; Pengarusutamaan keanekaragaman hayati pada sektor pemerintah; Peningkatan pengetahuan dan kebijakan berdasarkan SDGs 15, sekaligus sosialisasi lintas sektoral pemerintahan dan publik, dan lainnya.
  • Tujuan 17 (Partnership for the Goals) Membangun ekonomi yang berdasar pada hak asasi manusia dan kesetaraan; Investasi pada tata kelola, inovasi data nasional, dan penatagunaan. Kemudian, melibatkan kegiatan tersebut dengan partisipasi masyarakat agar menjamin aksesibilitas dan kepemilikan; Manajemen dan pemanfaatan pembiayaan swasta kepada implementasi Goals SDGs; dan lainnya.

Asesmen data dalam dokumen Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities Amidst COVID-19, menunjukkan bahwa untuk mengakselerasi kemajuan capaian SDGs, kawasan Asia Pasifik perlu membuat langkah signifikan menuju kesetaraan melalui investasi yang meningkatkan kehidupan masyarakat termarjinalkan untuk memastikan inklusivitas.

Kebutuhan yang paling mendesak adalah meningkatkan kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan, menghapus kesenjangan gender, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengelola sumber daya air yang langka secara efektif dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman. Setiap orang juga harus memiliki akses terhadap kesempatan kerja yang layak untuk memastikan laju pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya mengurangi polusi perkotaan, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, melindungi kehidupan di bawah air dan meningkatkan praktik perikanan yang berkelanjutan.

Laporan dan diskusi implementasi SDGs di tiap negara, serta rekomendasi maupun tindak lanjut yang muncul pada forum APFSD baiknya dapat diserap dalam berbagai kebijakan maupun tindakan praktis untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan. Hal ini juga akan sangat bermanfaat guna menyelesaikan, serta menghadapi masa krisis pandemi COVID-19.