Hasil-Survei-Warga-dan-OMS



Menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Pada kerangka regulasi, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82/2020, tentang pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Terakhir, pemerintah telah menyediakan dana sekitar Rp. 695,2 triliun yaitu Rp. 87,55 triliun untuk bidang kesehatan dan Rp. 607,65 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), melakukan dua studi sebagai bentuk kontribusi dan komitmen dalam meningkatkan layanan publik, terutama dalam situasi pandemi. Studi yang dilakukan adalah: (1) Survei warga secara nasional dengan 2.201 responden di 34 provinsi, bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) berjudul "Survei Persepsi Warga Terhadap Layanan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 "; dan (2) Studi terhadap 157 pimpinan OMS nasional dan daerah bekerja sama dengan Tempo Institute, berjudul “Riset Persepsi OMS Terhadap Layanan Pemerintah Saat Pandemi COVID-19 dan Dampak Pandemi terhadap Kinerja Organisasi OMS”.

Diseminasi hasil studi kepada publik dilakukan pada Kamis, 4 Februari 2020. Sugeng Bahagijo dari INFID membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa kegiatan penelitian bertujuan untuk memberikan masukan dari para warga dan pimpinan OMS kepada pemerintah. 2.201 warga telah mengisi survei, dan 157 pimpinan OMS memberikan pendapat mereka. Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah respon COVID-19 dari tingkat terendah yaitu RT RW, peran aktif pemerintah kabupaten/kota, dan peran CSO.

USAID Indonesia menghargai INFID atas kedua studi dan Pemerintah Indonesia yang menerima INFID untuk membahas dan mempertimbangkan temuan dan rekomendasi dari hasil studi. USAID menegaskan komitmennya untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat di Indonesia Tim peneliti dari INFID, Universitas Indonesia, dan Tempo Institute menemukan 71% responden tidak mengetahui nomor telepon untuk bertanya dan mengadu seputar layanan kesehatan pandemi COVID-19. Temuan yang meresahkan adalah bahwa media online dan media sosial (55%), bukan otoritas kesehatan, adalah sumber informasi yang paling sering digunakan untuk protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini cukup memprihatinkan karena media sosial adalah salah satu sumber berita palsu yang menyebabkan disinformasi dan misinformasi. Rekomendasi lain dari 89% responden survei adalah agar bantuan barang sembako diubah menjadi bantuan tunai.

Survei OMS menunjukkan bahwa 72% OMS terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Dimana 23% CSO berada pada fase kritis, yang kemungkinannya mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pendanaan pada pihak eksternal, dan biaya tambahan akibat pandemi (seperti pengadaan alat komunikasi jarak jauh/internet, biaya alat perlindungan diri atau APD, tes rapid/swab COVID-19, dan pengadaan alat transportasi individu untuk menghindari penyebaran COVID pada transportasi publik). OMS di Sumatera paling terpapar, diikuti OMS di kawasan Indonesia Timur (Bali, Nusra, Papua). Berdasarkan isu area kerja, sektor toleransi (52%) dan lingkungan (44%) menjadi area kerja paling terdampak.

INFID merekomendasikan bahwa penting di masa mendatang untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam penanganan dan pemulihan COVID-19. OMS seharusnya masuk dalam kelompok terdampak dan menerima bantuan sosial COVID-19. Mekanismenya tidak dalam bantuan langsung bagi OMS, tetapi mendorong pengadaan barang publik melalui mekanisme kemitraan antara pemerintah dan OMS. Misalnya, pemerintah memberikan peluang kepada keterlibatan OMS lokal untuk melakukan verifikasi data kemiskinan pemerintah, Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Data DTKS yang digunakan untuk bantuan sosial COVID-19, saat ini cenderung tertutup untuk pemantauan dan tidak selalu akurat, data ini tentunya dapat diperbaiki dengan melibatkan OMS akar rumput dalam pemverifikasian data.

“Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), mendukung lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dan sangat yakin bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat,” kata Direktur Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan USAID Indonesia. Walter Doetsch, "Saya mengucapkan selamat kepada INFID yang telah berbagi hasil survei COVID-19 dan berharap informasi berharga ini bermanfaat untuk lebih memperkuat kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam memberikan respons COVID-19 saat ini.”