Seminar & Lokakarya Hasil Riset “Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Kota Bandung dan Kota Surabaya”

  • Thursday, 24 September 2020 13:30
  • Artikel
  • 208x dibaca.

Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, CSO dan Ormas harus ditingkatkan dalam Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak.

INFID mendiseminasikan temuan risetnya yang berjudul “Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Kota Bandung dan Kota Surabaya” kepada delapan perwakilan K/L dan dua perwakilan ormas keagamaan, di antaranya Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), dan Lembaga Kerjasama Hubungan Internasional Pimpinan Pusat (LKHI PP) Muhammadiyah. Kegiatan penyampaian hasil riset ini diturunkan dalam bentuk kegiatan seminar pada Kamis 24 September 2020 dihadiri oleh sekitar 95 peserta (51 perempuan dan 44 laki-laki), mewakili pemerintah pusat dan pemerintah daerah, CSO dan Ormas keagamaan dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dalam studi pemetaan ini, INFID bekerjasama dengan Peneliti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu Debbie Affianty. Proses penggalian data dilakukan di tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya dan berlangsung sejak bulan Juni sampai dengan September 2020. Riset ini menemukan bahwa payung hukum regulasi di Indonesia selama ini tidak cukup, karena belum ada regulasi yang spesifik di tingkat nasional maupun daerah untuk melakukan penanganan dan pendampingan deportan dan returni. Hal ini berdampak pada lemahnya koordinasi dan sinergi antar stakeholders dalam penanganan dan pendampingan deportan dan returni khususnya perempuan dan anak. Temuan lainnya proses rehabilitasi yang sangat singkat sekitar 2 - 4 minggu menjadi sulit bagi seseorang untuk menerima identitas.

Sementara itu, lokakarya tindak lanjut hasil riset dilaksanakan pada hari Jumat, 25 September 2020 dihadiri oleh 55 peserta (40 perempuan dan 15 laki-laki), yang dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu pemerintah pusat dan daerah, organisasi keagamaan & akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan peran-peran pemangku kepentingan dalam penanganan dan pendampingan deportan & returni.

Di akhir acara, Riri Khariroh, sebagai fasilitator utama dalam lokakarya menyimpulkan bahwa di tingkat rehabilitasi domainnya ada di pemerintah pusat yakni di Densus 88, BNPT, Satgas FTF, Kemensos, dan BRSAMPK Handayani. Ketika tahap rehabilitasi telah selesai, dilanjutkan dengan tahap reintegrasi yang domain utamanya ada pada Pemerintah Daerah. Karena deportan returni ini akan dikembalikan ke wilayah mereka masing masing, maka idealnya pemerintah daerah memiliki skema untuk penerimaan deportan dan returni. Namun hal tersebut saat ini belum maksimal. Sementara CSO dan Ormas yang ada di masyarakat sudah mulai melakukan upaya membantu pemerintah dengan mengambil peran untuk memberikan penyadaran dan meyakinkan masyarakat agar proses reintegrasi bisa berjalan dengan baik agar deportan dan returni bisa diterima dan tidak mendapatkan stigma masyarakat yang berdampak pada penolakan.

Laporan riset dan hasil diskusi akan menjadi dasar bagi INFID dan PW Fatayat NU Jabar & PW Fatayat NU Jatim untuk mengembangkan buku panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam melakukan penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak di Bandung Jawa Barat dan Surabaya Jawa Timur.