Sanitasi dan Air Bersih di Pondok Pesantren



SIARAN PERS

INFID DAN GP ANSOR KABUPATEN TANGERANG

“Pentingnya Pemerintah Pusat Memprioritaskan Sanitasi dan Air Bersih di Pondok Pesantren untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030”

Jakarta, 23 April 2018

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia saat ini sampai pada hadirnya regulasi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pencapaian SDGs.

Tujuan ke-6 dari SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Di level nasional, perihal sanitasi dan air bersih telah masuk dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Buku III. Terkait hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah menjalankan “Gerakan 100-0-100”. Tujuan program ini antara lain tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen, dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Melihat kepada RPJMN dan Gerakan 100-0-100, tujuan sanitasi dan air bersih berada pada pemenuhan sarana dan standar pelayanan minimum di kampung, desa, wilayah terisolir dan perbatasan, serta standar pelayanan perkotaan yang layak huni. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam dengan pola asrama untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam, tentunya juga harus masuk dalam lokasi proses pemenuhan standar sarana sanitasi dan air bersih. Menurut Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul 'Ulama (RMI NU), terdapat 24.000 jumlah pesantren di Indonesia (2013), dengan dominasi 13.477 pesantren salaf/tradisional. Hal ini menjadi penting dan perlu diketahui bahwa terdapat bagian-bagian di masyarakat yang akan tertinggal jika tidak memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat terkait usaha sanitasi dan air bersih, yaitu di pesantren.

Survei keadaan sanitasi dan air bersih berbasis pondok pesantren dilakukan kepada 829 pesantren dari jumlah total sekitar 1.000 pesantren yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Survei ini dilaksanakan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang (GP Ansor), bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash), dan Bappeda Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu dari Oktober – Desember 2017 dengan metode wawancara dan kunjungan lapangan. Survei ini melibatkan 21 tim surveyor lapangan, 3 orang tim supervisor dari Ansor, dan 4 orang tim monitoring dari Bappeda.

Temuan survei ini antara lain menunjukkan bahwa :

  1. Sebagian besar pesantren tidak tersentuh dan tidak menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten. Rata-rata pesantren yang diteliti mengasuh santri kurang lebih antara 30-50 orang santri.

  2. Sebagian besar kondisi pesantren masih memprihatinkan, antara lain: (i) masih banyak yang menggunakan jamban; (ii) perbandingan ketersediaan jumlah jamban dengan penggunaannya yang masih kurang memadai. Adapun 35 persen pesantren belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak, MCK tersebut masih ada yang dilakukan di sungai maupun di kolam.

  3. Di samping keterbatasan sanitasi, terdapat juga keterbatasan asrama tinggal/kobong yang dapat membantu proses belajar para santri. Sekitar 7 persen dari jumlah pesantren yang dikunjungi belum memiliki kobong sama sekali. Separuh dari pesantren yang memiliki asrama pun dalam kondisi yang tidak layak, yaitu seperti ada yang semi permanen, kurangnya ventilasi dan pencahayaan jendela serta standar bangunan yang kurang layak (dari bambu).

  4. Sebagai tambahan, problem sanitasi ini juga diperparah dengan minimnya dana dari pesantren, khususnya kesejahteraan guru dan pengasuhnya. Pada umumnya pesantren tidak memiliki kemampuan keuangan yang berkelanjutan untuk merawat dan memperbaiki fasilitas pendidikan, sanitasi air bersih dan bangunan asrama.

  5. Ada stigma di masyarakat bahwa lingkungan pesantren sebagai lingkungan yang kurang sehat dan kurang bersih. Hal ini berakibat pada kurangnya minat masyarakat untuk mengirimkan anaknya belajar di pesantren.

Namun demikian ada kabar baik bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah berkomitmen untuk membangun fasilitas sanitasi di seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Sebagai langkah awal, di tahun 2018 telah dianggarkan 6 miliar untuk pembangunan sanitasi MCK di 50 pesantren.

Kedua, Kabupaten Tangerang juga telah berhasil meloloskan peraturan daerah mengenai pemberdayaan pesantren di bulan Desember 2016, sebagai bentuk kesepakatan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tangerang untuk mendukung pondok pesantren. Isi dari perda tersebut yaitu dukungan pemda kepada pesantren melalui adanya dukungan dana (Bantuan Operasional Santri).

Khoirun Huda, Ketua Tim Peneliti yang juga sekretaris Ansor Banten, menyatakan: “Kita berharap bahwa program Sanitasi Pesantren ini didukung pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan. Jika pemda kabupaten/kota telah membereskan MCK dan sanitasi, maka pemerintah pusat melalui kementerian dapat membantu mendukung, memperbaiki asrama/kobong dan juga kesejahteraan para guru dan pengasuh pesantren.”

Sugeng Bahagijo, Direktur INFID, menyatakan: “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, dan dalam hal tujuan sanitasi dan air bersih, pemerintah telah memasang target cakupan 100 persen. Maka sudah semestinya semua pihak tidak boleh tertinggal, termasuk sanitasi dan air bersih di pesantren. Sangat penting agar Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan melakukan pengecekan keadaan di lapangan dan memprioritaskan sanitasi dan air bersih di pesantren serta fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA).”

M. Imdadun Rahmat, Direktur Eksekutif Said Aqil Siradj Institute, menyatakan: “Pemerintah pusat perlu lebih peka kepada komunitas pondok pesantren sebagai aset penting Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan hasil swadaya rakyat, yang mendukung agenda pendidikan bagi semua. Perlu afirmative action dari pemerintah. Presiden Joko Widodo, perlu memberi perhatian agar terdapat program dan dukungan kepada pesantren, terutama bagi pondok pesantren yang menengah ke bawah di daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten.”

Narahubung :

Khoirun Huda / Sekretaris Ansor Banten - 0813-8518-5929 Bona Tua / Major Event Officer INFID – 0812.9641.4142