Rencana Aksi Open Government Indonesia Dinanti



INFID, Jakarta – Sebagai negara pendiri sekaligus anggota steering committee, Indonesia memiliki beban moral, intelektual, dan sosial untuk menjadi teladan bagi negara lain dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo saat membuka workshop penyusunan RAN Open Government Indonesia, Senin (21/05/18).

Open Government adalah sebuah inisiatif dan komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif yang diluncurkan pada 20 September 2011 lalu oleh sejumlah negara. Indonesia bersama Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat adalah delapan negara pertama yang menjadi anggota sekaligus pendiri inisiatif ini.

“Ada beban intelektual dan beban sosial agar Indonesia menjadi contoh dan lokomotif di dalam negeri maupun di Asia Tenggara, Asia, dan juga di dunia,” ujar Sugeng Bahagijo dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Sugeng, perkembangan Open Government di Asia masih kurang jika dibandingkan dengan benua-benua lain. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi contoh dan sumber inspirasi dalam penerapan dan percepatan open government. Apalagi pemerintah juga telah mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil (CSO).

“Di benua Asia, hanya sedikit negara yang menjadi anggota Open Government Partnership (OGP), bahkan jika dibandingkan dengan benua Afrika dan Amerika Latin. Kabar baiknya selama ini teman-teman CSO sudah aktif sekali mendesakkan dan berpartisipasi, sehingga kita berharap rencana aksi ini tidak miss lagi,” katanya.

Menurutnya ada dua indikator yang menjadi ukuran keteladanan dalam pelaksanaan Open Government Indonesia. Pertama, Indonesia perlu menyelesaikan dan mengirimkan rencana aksinya tepat waktu. Kedua, rencana aksi yang dikeluarkan juga harus memiliki kualitas yang baik.

“Ukuran teladan adalah mengirimkan rencana aksinya tepat waktu, yang kedua tentu kualitas dari rencana aksi itu sendiri,” tegas Sugeng.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia 2018-2020 ditargetkan selesai pada bulan Juli 2018 atau tepatnya sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership Kelima (The 5th OGP Global Summit) di Tbilisi, Georgia, 17-19 Juli 2018 mendatang.

Baca juga:

Penyusunan RAN Open Government Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional (Seknas) OGI dan diharapkan dapat mencakup empat sektor penting yaitu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan desa. INFID sendiri terlibat aktif dalam ko-kreasi RAN Open Government Indonesia bersama Transparency International (TII), PATTIRO, YAPPIKA, Seknas FITRA, IBC, PWYP, ICEL, ICW, Perludem, IPC, KOPEL, Wahana Visi Indonesia, MediaLink dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.

Draf RAN OGI yang disusun oleh CSO akan dielaborasikan dengan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Kemudian diselaraskan bersama Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait, sebelum memasuki tahap konsultasi publik dan finalisasi.

Sebagai informasi, inisiatif OGI telah berkontribusi dalam mendorong lahirnya beberapa inovasi kebijakan publik di Indonesia seperti LAPOR!, Portal Satu Data, dan inisiatif Satu Peta.