Reformasi Belum Selesai



Jakarta – Reformasi 1998 telah membawa sejumlah perubahan signifikan bagi Indonesia yang selama tiga dekade lebih berada di bawah bayang-bayang orde baru. Dicabutnya lima paket undang-undang politik dan hadirnya sistem multipartai yang kita rasakan sampai saat ini adalah beberapa buah reformasi.

Kini setelah dua puluh tahun bergulir, tak dapat dinafikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai termasuk peradilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini dikemukakan oleh Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Mugiyanto dalam diskusi bertajuk “Ngopi (Ngobrol Pintar): Anak Muda di Masa Reformasi & 20 Tahun Setelahnya” yang digelar di Gedung YLBHI Jakarta (18/05/18).

“Indonesia masih dalam transisi, tidak stabil. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan bahwa 20 tahun setelah reformasi ini ada indikasi-indikasi yang tidak baik bagi demokrasi,” ungkap Mugiyanto.

Salah satu indikasinya, Mugiyanto mencontohkan, adalah kemunculan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi konservatif yang menjustifikasi ekstremisme dengan kekerasan. Di sisi lain, penyintas peristiwa penghilangan paksa 1998 ini juga mengaku resah dengan respons pemerintah yang represif.

“Sayangnya lagi hal-hal tersebut direspons oleh pemerintah hari ini dengan cara-cara yang sangat represif. Sangat mungkin membuka peluang militer, yang dengan sangat keras kita tolak, untuk masuk di wilayah sipil itu muncul kembali. Itu saya pikir salah satu kekhawatiran,” kata pria yang akrab disapa Mugi.

“Bagaimana pemerintahan Jokowi menghidupkan komando operasi gabungan dan sebagainya, yang walaupun itu untuk pemerintah hari ini dinyatakan sebagai tindakan-tindakan ad hoc atau temporer. Tapi berdasarkan pengalaman pergerakan selama ini dan sebelumnya, militer ini kalau sudah maju tidak mungkin mundur,” lanjutnya.

Perjuangan ke Depan

Pada momentum 20 tahun reformasi, Mugiyanto menggarisbawahi setidaknya tiga hal. Pertama, tentang pentingnya mengingat konteks sejarah. Menurutnya perlu dibangun dialog antar-generasi untuk merawat dan mengomunikasikan sejarah perjuangan para aktivis HAM layaknya Marsinah, Udin, Munir, Wiji Thukul, dan sebagainya dengan anak muda masa kini.

“Kita perlu menatap wajah mereka yang menjadi martir, yang menjadikan Indonesia seperti sekarang ini.”

“Saya pikir pengalaman Jerman dalam menarik batas dengan nazisme, holocaust, dan sebagainya dengan cara-cara seperti itu, selalu mengingat sejarah-sejarah masa lalunya. Karena kalau tidak, saya khawatir kita selalu permisif. Seperti tadi misalnya, kalau kita lihat sekarang presiden membuat satuan gabungan untuk meng-counter terorisme kita akan permisif,” tegasnya.

Kedua, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ini juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Ini tahun keempat Presiden Jokowi, dan akan menghadapi pemilu tahun depan. Ini seperti suasana tahun 2009-2008 ketika SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sedang menuju atau mempersiapkan pemilu untuk periode yang kedua. Jadi saya menganggapnya seperti de javu, ini suasananya sama.”

“Selama 4 tahun Presiden Jokowi dalam Nawacita menyebutkan bahwa akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu misalnya, sudah tahun keempat tidak dilakukan apa-apa, belum. Le foundation untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu saja belum, apalagi menyelesaikannya,” tandas Mugi.

Terakhir, Mugi berharap adanya sinergi antara aktivis yang sekarang duduk di pemerintahan dan aktivis yang berjuang di luar pemerintahan.

“Bayangan saya adalah ada sinergi di antara kawan-kawan yang pada 20 tahun lalu memimpin gerakan demokratik di Indonesia, yang berhasil menumbangkan Suharto. Oke, kalian di sana (pemerintahan) kalau itu pilihan politik tidak apa-apa. Kita bisa argue soal justifikasi kawan-kawan yang berada di sana, tetapi harus tetap ada koneksi dengan gerakan yang berada di luar,” pungkasnya.

Selain menghadirkan Mugiyanto, acara “Ngopi (Ngobrol Pintar): Anak Muda di Masa Reformasi & 20 Tahun Setelahnya” yang diselenggarakan INFID bersama Youth Proactive, Amnesty International Indonesia, GEOTIMES, LBH Jakarta, Pamflet, Radio KBR, dan Komite Bersama 20 Tahun Reformasi ini juga menghadirkan tujuh pembicara lainnya.

Mereka adalah Budiman Sudjatmiko (Politisi PDIP), Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Ilhamsyah (Ketua Konfederasi Buruh Indonesia), Tsamara Amany (Politisi PSI), Cania Citta Irlanie (GEOTIMES), Lalola Easter (Indonesia Corruption Watch), Nining Elitos (Kongres Aliansi Serikat Buruh Se-Indonesia).