SIARAN PERS PELUNCURAN RISET BISNIS DAN HAM INFID “BISNIS DAN HAM DI SEKTOR PERIKANAN: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budidaya Udang”



SIARAN PERS PELUNCURAN RISET BISNIS DAN HAM INFID

“BISNIS DAN HAM DI SEKTOR PERIKANAN: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budidaya Udang”

Rabu, 27 April 2022 13.30 - 15.30 WIB via Zoom Webinar dan Kanal Youtube INFID

Sektor perikanan budidaya udang diprediksi menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan menyokong kebutuhan pasok udang di masa depan. Saat ini lebih dari 53% konsumsi dunia berasal dari budidaya perikanan (akuakultur). Dalam hal perikanan, di Indonesia sendiri 35-40% ekspor perikanan didominasi komoditas udang. Selain itu, sudah sejak tahun 2016 Indonesia juga menjadi produsen udang terbesar kedua di dunia, totalnya hampir 900 ribu ton per tahun. Keadaan ini terus meningkat, terlihat dari pertumbuhan rata-rata produksi udang dari 2014 hingga 2018 sebesar 11,8% (FAO, 2020).

Potensi pertumbuhan perikanan budidaya direspon baik oleh Pemerintah. Melalui Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah berencana melakukan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang melalui Major Project Revitalisasi Tambak di Sentra Udang dan Bandeng. Targetnya mencapai 250% pada tahun 2024. Rencana ini direspon oleh kementerian terkait dan melalui Direktorat Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah dilakukan implementasi di beberapa daerah. Namun, dirasa perlu untuk memastikan pembangunan budidaya perikanan yang berspektif hak asasi manusia terutama mendorong ketahanan perubahan iklim dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Melihat latar tersebut, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama dua peneliti, Yanu Endar Prasetyo dan Era Purnama Sari, telah menyelesaikan riset “BISNIS DAN HAM DI SEKTOR PERIKANAN: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budidaya Udang”. Riset ini berupaya melihat lebih jauh tentang isu perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di sektor bisnis akuakultur, khususnya budidaya udang. Harapannya, riset dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk bisa digunakan bersama dalam mendorong implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam sektor bisnis budidaya perikanan.

Dalam peluncuran riset, Abdul Waidl selaku Senior Program Officer INFID menyampaikan bahwa pada tahun 2008, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengesahkan Kerangka Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs). Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM di mana pun mereka beroperasi dan apapun ukuran atau jenis industrinya. Dan negara harus memiliki regulasi yang efektif untuk mencegah pelanggaran HAM yang terkait dengan bisnis dan memastikan akses ke pemulihan yang efektif bagi mereka yang haknya telah direnggut.

INFID melaksanakan penelitian ini untuk menyediakan basis bukti isu perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di sektor bisnis akuakultur, khususnya budidaya udang. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi siapa saja kelompok rentan dalam rantai tata niaga budidaya udang di tengah kebijakan revitalisasi tambak dan rencana pengembangan tambak terintegrasi skala besar (shrimp estate) yang dicanangkan oleh Pemerintah. Kepentingannya untuk mencegah berbagai pengalaman buruk sebelumnya dari proyek-proyek besar akuakultur di masa lalu.

Perikanan budidaya menjadi fokus penelitian karena merupakan salah satu sumber penghasil protein. Selain itu juga sekaligus sebagai sumber ekonomi masa depan: (a) Lebih dari separuh ikan (53%) yang dikonsumsi di seluruh dunia, berasal dari akuakultur, (b) Total potensi ekonominya diperkirakan mencapai US$ 1,3 triliun per tahun atau lebih dari enam kali lipat APBN 2021 yang senilai US$ 196,43 miliar, (c) Kinerja penerimaan pajak sektor perikanan (2018) mencapai Rp 1,6 triliun, naik 22,6% dibandingkan tahun 2017 (Rp 1,3 triliun), dan (d) Pada tahun 2020, dari 283 perusahaan budidaya ikan berstatus aktif di Indonesia, keseluruhan menyerap 11.413 orang pekerja, sayangnya hanya 14,46% (1.650 orang) yang merupakan pekerja perempuan, sisanya 85,54% (9.763 orang) adalah laki-laki.

Tingginya potensi perkembangan sektor budidaya udang ini perlu diiringi dengan memastikan penegakkan hak asasi manusia dalam semua prosesnya. Urgensi ini terlihat dalam analisis riset di mana terdapat setidaknya 28 regulasi yang secara langsung terkait dengan budidaya perikanan. Namun demikian, belum ada kebijakan spesifik untuk budidaya udang. Dalam sektor budidaya udang, Pemerintah hanya mengandalkan UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal ini dilihat kurang mendukung karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan dukungan regulasi yang minim, sektor budidaya udang rentan terdampak pelanggaran HAM. Ditemukan dalam analisis bahwa terdapat tiga (3) kelompok rentan dalam sektor ini, yaitu 1) perempuan; 2) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal trawl pengambil ikan rucah (trash fish) untuk dimasukkan ke perusahaan untuk diolah lebih lanjut menjadi tepung sebagai bahan pembuatan paka; dan 3) dan petambak/petani/produsen.

Hajerati, Direktur Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan bahwa sistem dan sertifikasi di industri perikanan merupakan wujud dari usaha pemerintah untuk memenuhi perlindungan HAM di sektor perikanan. Namun, memang tidak dipungkiri ada hal yang masih perlu diperhatikan seperti kurangnya perlindungan pekerja di atas kapal, rekrutmen penuh tipu muslihat, eksploitasi pekerja, upah yang tidak layak.

Kemenkumham, sebagai focal point Bisnis dan HAM yang saat ini sedang aktif dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM dan sedang memproses draft final Strategi Nasional Bisnis dan HAM untuk menjadi regulasi. Ibu Hajerati menjelaskan bahwa saat ini sudah ada rencana aksi untuk mengintegrasikan regulasi yang ada. Untuk bisa mencapai praktik budidaya perikanan yang berspektif HAM, Kemenkumham melihat penggunaan PRISMA bisa menjadi langkah awal dan terbuka jika KKP bersedia bekerja sama membagun pemahanan sektor budidaya perkanan terkait penggunaan PRISMA dan implementasi kerangka bisnis dan hak asasi manusia.

TB Haeru Rahayu, Direktur Perikanan Budidaya menyetujui potensi besar budidaya perikanan bahkan jika dibandingkan sektor perikanan tangkap. Merespon hasil riset, beliau menyampaikan bahwa KKP juga berupaya memaksimalkan potensi luar biasa yang ada di perikanan budidaya. Komitmen lingkungan yang coba dikawal oleh KKP juga dilakukan dengan mengutamakan pendekatan ekologi yang dijunjung tinggi. Harapannya isu yang diangkat dalam hasil riset ini perlahan bisa diperbaiki melalui pendekatan tersebut. Merespon Shrimp Estate di Kebumen yang seluas 100 Ha, beliau menjelaskan bahwa tambak sebenarnya hanya sebesar 50%, sisanya adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tandon, dan vegetasi. Beliau menekankan bahwa rencana ini menjadi salah satu komitmen KKP dalam menyeimbangka ekonomi dan ekologi.

Selain regulasi, penelitian ini melihat aspek peran gender dalam budidaya udang. Di dalam budidaya udang, perempuan memiliki pekerjaan ekstra, seperti aktivitas menyalakan genset, kincir, membersihkan pinggiran hama, dan menyiapkan kebutuhan panen. Namun, seringkali perempuan tidak dilibatkan dalam hal penentuan harga. Belum lagi dampak kesehatan reproduksi yang rentan para pekerja perempuan. Meskipun peran yang cukup banyak, hanya 14.46% (1.650) pekerja perempuan yang tercatat dari total 11.413 pekerja di sektor budidaya. Hal tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan sosial perempuan di budidaya udang.

Reiny Maryko Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, menyampaikan bahwa Komnas Perempuan juga pernah melakukan penelitian yang sama, hanya berfokus pada hak pekerja perempuan secara umum saja dan memang keadaan umum perempuan di dunia bisnis sama kurang baiknya. Beliau juga menyampaikan harapan ke depannya perlu ada rekomendasi dan upaya bersama yang sejalan dalam mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dan bisnis. Dalam usaha ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bisa menjadi jalan untuk mencapai bisnis yang mengedepankan lingkungan dan hak perempuan.

Tidak hanya isu ketimpangan gender, sebagai sektor yang berhubungan langsung dengan lingkungan, budidaya udang memiliki beberapa dampak dan catatan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekitarnya. Ditemukan bahwa masih ada tambak yg tidak mengutamakan lingkungan yang mengakibatkan degradasi ekosistem mangrove, padahal dampaknya bisa sangat kompleks dan merugikan.

Begitu juga masalah limbah, posisi budidaya udang yang dekat dengan pesisir bahkan rumah warga berpotensi mencemari apabila tidak memperhatikan penanganan dan pengolahan limbah. Hal ini tambak udang memiliki beban limbah budidaya yang terbuang ke lingkungan perairan, mencemari sumber air warga, dan sebagainya. Apabila ini tidak diurus dengan baik, tidak hanya mengancam warga dan sumber daya alam tetapi juga keberlangsungan bisnis budidaya udang itu sendiri.

Pemilihan metode panen juga dilihat dapat mempengaruhi perairan sekitar. Semakin cepat proses budidaya dan panen dilakukan, efeknya terhadap lingkungan cenderung lebih buruk. Dengan memperhatikan hal-hal tsb, tidak hanya dapat memastikan keberlanjutan lingkungan tetapi juga keberlanjutan bisnis budidaya perikanan.

Dalam menanggapi isu lingkungan, Parid Ridwanuddin dari WALHI menyampaikan beberapa poin desakan dalam isu bisnis dan HAM di budidaya perikanan. Parid menjelaskan, dengan nilai strategis dan prospek budidaya perikanan dalam perekonomian, diperlukan usaha yang sepadan untuk bisa meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan dan pelanggaran HAM, terutama dengan ancaman perubahan iklim yang nyata saat ini.

Selain peran negara, bagaimana dengan peran perusahaan di sini? Skema kerjasama yang terbentuk di budidaya perikanan kebanyakan belum menguntungkan petambak. Belum lagi sistem sertifikasi yang menjadi alat monitoring dan evaluasi proses budidaya seringnya dianggap sebagai alat untuk memberikan nilai tambah. Sayangnya, nilai tambah ini masih belum menyentuh persoalan keadilan gender dan perlindungan HAM di lapangan.

Sebagai penutup, penanggap dan peneliti setuju pentingnya integrasi antar kementerian dan kerja multipihak untuk mendorong implementasi kerangka bisnis dan HAM di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam UNGPs on BHR, peran Negara dan bisnis sama pentingnya dalam implementasi nilai HAM di sektor bisnis yang kompleks. Namun, dalam prosesnya, peran Negara menjadi kunci untuk bisa mendorong praktik bisnis berbasis hak asasi manusia. dokumen ini bisa memiliki nilai guna sebagai sumbangan untuk memastikan dan memperlancar implementasi kerangka bisnis dan HAM di Indonesia. Terutama di sektor perikanan budidaya bisnis yg masih perlu lebih diperhatikan.

Rekaman Peluncuran Riset Bisnis dan HAM dapat dilihat melalui link berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=STP89Of0tfc

Narahubung: Alyaa NZ ([email protected])