Peluncuran Kertas Kebijakan Bisnis dan HAM



INFID, Jakarta – INFID meluncurkan Kertas Kebijakan (Policy Paper) “Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia.” Peluncuran ini diadakan di kawasan Menteng, Jakarta, hari Kamis, 19 April 2018.

Kertas kebijakan ini merupakan salah satu upaya INFID bersama dengan Oxfam di Indonesia dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) untuk mendorong implementasi Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP on BHR) di Indonesia.

UNGP sendiri adalah panduan yang dikeluarkan oleh PBB bagi negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM di sektor bisnis, serta untuk memenuhi hak-hak korban dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bisnis.

Kertas kebijakan yang diluncurkan INFID ini diharapkan dapat melengkapi dan mendorong realisasi Perpres No. 33 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang baru disahkan Presiden Republik Indonesia dengan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN BHR).

Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, dalam sambutannya menyatakan bahwa sudah saatnya semua stakeholders melakukan tugasnya masing-masing untuk melaksanakan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia.

Arry Ardanta Sigit, Direktur Kerja Sama HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, juga menyambut baik Kertas Kebijakan tentang Bisnis dan HAM ini. Menurutnya keberadaan RANHAM dan juga Kertas Kebijakan yang diluncurkan INFID dapat mempercepat implementasi UNGP di Indonesia.

Dihadiri Anggota Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM

Peluncuran Kertas Kebijakan“Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia” dihadiri langsung oleh Profesor Surya Deva, anggota Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM (UN Working Group on Business and Human Rights/UNWG).

UNWG yang dibentuk pada tahun 2011 ini adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk PBB untuk isu bisnis dan HAM. Kelompok kerja ini terdiri dari lima orang ahli independen dari lima kawasan berbeda. Prof. Surya Deva sendiri merupakan representatif untuk kawasan Asia-Pasifik.

“Saya rasa Indonesia dalam beberapa tahun ini telah membuat komitmen publik untuk mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM,” kata Prof. Surya Deva ketika ditanya mengenai posisi Indonesia dalam implementasi UNGP (19/04/18).

“Untuk ke depannya, kami ingin agar pemerintah dapat menyusun sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM yang komprehensif untuk mengimplementasikan UNGP,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Surya Deva sempat pula memaparkan kuliah umum tentang Bisnis dan HAM. Associate Professor di Sekolah Hukum City University Hong Kong ini menggarisbawahi peran penting RAN dalam pelaksanaan UNGP.

Ia juga menyebut bahwa per April 2018 ini sudah ada 19 negara yang mengadopsi RAN Bisnis dan HAM. Sayangnya, belum ada satu pun yang berasal dari Asia. Negara-negara yang sudah memiliki RAN mayoritas berasal dari Eropa seperti Inggris, Belanda, Italia, Jerman, Irlandia, Swiss, Prancis, dan Lithuania, serta tiga negara di benua Amerika yaitu Amerika Serikat, Kolombia, dan Chili.

“Kami berharap pada 2020 atau dua tahun dari sekarang, beberapa negara di Asia akan memiliki RAN. Kami menyebutnya Target 2020,” ungkap Prof. Deva dalam kuliah umumnya.

Selain menghadirkan anggota Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan HAM secara khusus, INFID juga mengadakan sesi diskusi panel pada rangkaian acara peluncuran kertas kebijakan. Diskusi panel ini melibatkan beberapa narasumber yaitu Ramadansyah Hasan (Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI), Khalisah Khalid (WALHI), Sandra Moniaga (Komnas HAM), Y.W. Junardy (IGCN), dan Ifdhal Kasim (KSP).