[Opini] Belajar Pembangunan Inklusif Melalui Festival HAM



#HRCFellow – Berangkat dari pengalaman Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2018 yang diadakan pada 13-15 November 2018 di Wonosobo, banyak makna penting terkait HAM yang bisa dirasakan. Sebagai seorang pemuda yang belum memahami betul ilmu-ilmu sosial, HAM mungkin hanya direpresentasikan sebagai sikap toleran terhadap antar umat beragama, atau bisa saja HAM diartikan sebagai menghormati atas kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain. Festival HAM memberikan sikap dan dedikasi luar biasa terhadap pengetahuanku tentang pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kabupaten Wonosobo, tuan rumah festival, menjadi salah satu kabupaten yang berani mendeklarasikan diri sebagai Kota Ramah HAM. Beberapa praktik ramah HAM sering dijumpai selama berada di Wonosobo. Penghormatan terhadap berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya sangat kental terasa jika berada di Wonosobo, pasalnya masyarakat di Wonosobo memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap kebebasan menganut kepercayaan.

Berbicara masalah Hak Asasi Manusia, patutnya juga tidak boleh dilepaskan dari pembangunan inklusif. Pembangunan yang memperhatikan kelompok rentan seperti kelompok penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, dan lansia. Wonosobo telah berhasil menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain sarana-prasarana yang ramah disabilitas, Wonosobo juga memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Indahnya keberagaman sangat terasa selama perayaan Festival HAM di mana semua kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti acara tersebut.

Fenomena unik yang bisa disaksikan di Wonosobo berkenaan dengan konteks ramah HAM akan ditemui pada trotoar di pusat kota yang lebih lebar dibanding badan jalan. Hal tersebut merupakan salah satu sudut unik di Wonosobo, mengingat HAM tidak hanya berbicara tentang kebebasan memiliki kepercayaan namun HAM juga berbicara masalah pemberian hak terhadap akses publik atau barang publik. Tentu sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara akan muncul tuntutan kebutuhan terhadap layanan fasilitas umum yang memberikan ruang ekspresi dan interaksi.

Praktik baik lainnya yang bisa ditemukan di sudut Kota Wonosobo yang mencerminkan identitas sebagai Kota Ramah HAM adalah ruang yang aktif di alun-alun kota. Kata aktif yang dimaksud adalah ramai atraksi wisata, ramai pedagang kaki lima, dan sebagainya. Sudut-sudut alun-alun kota di Wonosobo menjadi ruang yang nyaman bagi masyarakat dalam berekspresi dan melakukan interaksi. Pemandangan yang unik dari alun-alun kota yang ada di Wonosobo bisa dilihat saat sore hari dan pagi hari di mana lapangan alun-alun dimanfaatkan untuk olahraga dan interaksi sosial yang lainnya. Pada zaman sekarang ini banyak sekali kepala daerah yang berlomba-lomba menciptakan ruang publik baik Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kota, Museum, Creative Hubs, maupun ruang-ruang aktif lainnya yang digunakan oleh komunitas yang ada di kota untuk menggali dan menciptakan kreativitas. Hal itu menjadi kabar positif tentunya, karena juga masuk dalam pemenuhan HAM. Banyak kota lain yang juga telah menerapkan hal yang sama dalam pembangunannya, yaitu dengan memperhatikan kelompok rentan, misalnya seperti Kota Surabaya yang menciptakan ruang jalan inklusif, menyediakan lift pada setiap jembatan penyeberangan, atau kota lain seperti Balikpapan yang telah menciptakan banyak kampung ramah anak.

Selain praktik baik di Wonosobo dalam mewujudkan kota yang ramah HAM, Festival HAM telah memberikan edukasi penting terkait penegakan HAM dan yang utama menjadi interest bagi saya adalah terkait penegakan HAM berbasis lingkungan dan pengadaan ruang publik di dalam kota. Perlu menjadi kesadaran bagi bersama bahwa ruang publik merupakan kebutuhan empiris masyarakat baik yang tinggal di desa maupun kota. Ruang publik tidak hanya menjadi sarana bersosialisasi, tapi ruang publik juga memberikan kesempatan yang luas dalam menemukan ide dan inovasi. Biasanya kreativitas muncul dari hasil pengamatan sudut-sudut penting di kota, nah oleh sebab itu, ruang publik menjadi begitu berarti dalam memunculkan kreativitas masyarakat yang ada di kota.

Namun, perlu menjadi perhatian pula, agar kepala daerah dapat menciptakan ruang publik, misalnya taman kota, yang tepat sasaran. Mungkin akan menjadi lebih baik jika setiap ruang publik yang ada di kota dibuat aturan, bukan untuk membatasi masyarakat dalam berekspresi, namun demi meminimalisir dampak negatif yang mungkin muncul misalnya, kriminalitas, kerusakan akibat pemanfaatan ruang publik yang tidak tepat atau bahkan tumpukan sampah. Tentu tujuan dari dibuatnya ruang publik diharapkan memberikan suatu dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya bukan dampak negatif.

Sebagai perwujudan menciptakan kota yang ramah HAM dibutuhkan kepala daerah yang memiliki segudang inovasi untuk menciptakan kota yang ramah HAM. Membutuhkan pula komitmen dari jajaran pemerintahan untuk bergerak secara bersama-sama tidak hanya secara sektoral agar usulan-usulan kolektif dalam menciptakan ruang yang ramah HAM dapat lebih komprehensif dan beragam. Pelibatan pemuda juga begitu penting dalam perwujudan Kota Ramah HAM. Mengingat pemuda merupakan agent of change yang harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Penulis: Veni Ayu Kartika Sari Editor: Nindhitya Nurmalitasari

*Artikel opini dalam seri #HRCFellow ditulis oleh peserta Human Rights Cities Youth Fellowship 2. Artikel merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap atau pendapat INFID.