Mungkinkah Menyemai Keadilan Gender dan Anti Kekerasan Seksual di Pesantren?


  • Thursday, 07 July 2022 09:00
  • Artikel , Publikasi
  • Telah di baca 532x oleh pengunjung

Oleh: Muhammad Naziful Haq

Baru-baru ini, muncul sebuah kasus kekerasan seksual (KS) yang melibatkan seorang putra kyai dari pondok pesantren ternama di Jombang. Keadilan bagi korban sulit digapai sebab terjadi perbedaan kacamata kebenaran antara kepolisian dan warga pesantren. Kejernihan penyidikan pun sulit digapai sejak subjektifitas religi dan wibawa otoritas kyai memantik gerakan warga pesantren.

Di Depok, kasus KS telah menelan 11 korban santriwati. Pelaku terdiri dari 4 orang ustadz dan 1 orang kakak kelas. Kasus KS di pesantren bukan hal baru. Tahun 2021 silam, 12 santriwati diperkosa oleh seorang pengajar di salah satu pesantren di Jawa Barat. 12 santriwati tersebut adalah pucuk dari gunung es yang selama ini tersembunyi. Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, mengungkap ada 12 laporan ihwal kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir yang tersebar di berbagai daerah, seperti Tasikmalaya, Trenggalek, Bandung, Kuningan, Cilacap, Kulonprogo, Bantul, Lhokseumawe, Mojokerto, Jombang dan lain-lain [1].

Mengapa pesantren tidak terkecuali dari kasus-kasus kekerasan seksual? Pertama, narasi keadilan gender belum sepenuhnya merata di semua pesantren. Ketidak-merataan narasi keadilan gender membuka peluang kemunculan konteks kejadian kekerasan seksual di pesantren-pesantren yang belum mengadopsi wawasan keadilan gender.

Kedua, materi fiqh, khususnya bab tentang kesehatan reproduksi dan relasi antar gender, masih terkonsentrasi pada kitab-kitab klasik tanpa upaya dialektika dengan sumber pembanding, khususnya yang berbahasa non-arab. Salah satu problem mendasar dari keberlangsungan tersebut adalah, terwarisnya nalar patriarkal beberapa penafsir atau ulama kelahiran budaya Arab lama ke dalam konteks kehidupan Indonesia modern.

Ketiga, adanya kesenjangan aktivisme antar pesantren dalam menggawangi isu publik. Beberapa pesantren memiliki tokoh nasional, intelektual terkemuka, dan terhubung dengan dinamika isu masyarakat, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat perguruan tinggi. Sementara, sebagian pesantren lainnya masih bekerja keras pada pengajaran agama secara tradisional dan melakukan konservasi internal dari dinamika dunia luar.

Keempat, masih terpinggirnya topik relasi antar gender dan kekerasan seksual dari prioritas materi primer ataupun materi komplemen bagi pendidikan santri. Dua topik tersebut kalah pamor dengan topik nasionalisme, anti-radikalisme, kesalehan asketis, dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Implikasinya, navigasi seksual santri masih mengandalkan kontrol dari doktrin langit yang bisa melunak ketika berhadapan dengan situasi sosial yang di luar perbendaharaan pelajaran di pesantren.

Kelima, kerentanan muncul ketika digitalisasi dan gawai ikut membebaskan santri untuk berimajinasi di ranah-ranah yang melampaui prediksi batasan kontrol doktrin agama. Di lain pihak, pembatasan dari pengurus ataupun keamanan pondok pesantren pun sulit untuk membendung penjelajahan imajinasi santri, sebab ini adalah bagian tak terhindar dari era digital.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas rentan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan eksploitatif, baik oleh sesama santri ataupun oleh figur yang lebih tinggi. Dalil yang menyatakan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan, atau dalil tentang imbalan pahala bagi pelayanan total seorang istri kepada suami misalnya, rentan menghasilkan dampak sosial negatif pada perempuan ketika disampaikan tanpa kontekstualisasi dan ketelitian lapisan makna dalam bahasa Arab.

Di beberapa pondok pesantren yang memiliki aktivisme intelektual atau yang terlibat pada penggawangan isu publik, eksploitasi tersebut sering mendapat kecaman atau bahkan tidak mendapat tempat sama sekali.

Sementara itu, pesantren tanpa penguatan khazanah keadilan gender dan agenda anti-kekerasan seksual rentan mereplika situasi sosial desa Kafr El Tin, sebuah latar fiksional yang digambarkan oleh novel Matinya Sang Penguasa karya Nawal El Sadaawi sebagai sarang persekongkolan penyamun dengan jabatan luhur―kepala desa, kepala keamanan dan tokoh agama―yang memanfaatkan jabatan dan ayat agama untuk menikahi putri petani miskin atau untuk menutupi kasus perkosaan yang mereka lakukan.

Sejak rasa aman dari kekerasan seksual adalah bagian mendasar dari hak asasi manusia, maka tindak pengawasan pada indikasi-indikasi kekerasan seksual adalah kerja kolektif setiap individu di pesantren, terlepas dari posisi dan otoritasnya di institusi yang bersangkutan. Hal ini penting untuk menunjang terciptanya lingkungan aman.

Penyemaian khazanah keadilan gender di pesantren dapat dimulai dengan menguji kembali teks-teks klasik atau memperkayanya dengan sumber pembanding, baik berupa kitab kontemporer ataupun buku bacaan dari aneka peradaban. Dengan demikian, santri terlatih tidak hanya terbatas menghafal doktrin, namun terlatih membacanya dengan irisan-irisan ataupun pengecualian yang teliti.

Penyemaian khazanah keadilan gender juga dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan korespondensi dengan pondok pesantren yang telah lebih dulu menggagas hal serupa. Beberapa pondok pesantren di Cirebon misalnya, seperti Ponpes Dar Al Fikr asuhan KH Husein Muhammad dan Ponpes Kebon Jambu Al Islami, terlibat dalam kerja bersama membangun khazanah kajian gender yang memiliki pengaruh nasional.

Upaya teoritis salah satunya juga muncul dari KH Faqihuddin Abdul Qodir dengan gagasan Qiro’ah Mubadalah. Qiro’ah Mubadalah dapat dikatakan sebagai tandingan dari tafsir-tafsir partriarkal yang sering kali luput mempertimbangkan konteks sosial dan dinamika perubahan makna bahasa Arab dari satu zaman dan tempat ke lainnya. Kata ganti (dhomir) dalam teks suci mendapat perhatian khusus agar diksi-diksi maskulin bisa ditempatkan dalam kerangka keadilan gender dan pengertian yang lebih inklusif.

Berkaca dari upaya-upaya tersebut, tidak hanya korespondensi dan kerja-kerja kolektif antar pesantren yang penting bagi pemerataan khazanah keadilan gender dan agenda anti-kekerasan seksual di pesantren-pesantren, tetapi juga pengembangan gagasan beserta kerangka berpikir untuk menciptakan produk tafsir yang mendukung perubahan status-quo yang lebih baik.

Ide tentang keadilan gender memang masih diperdebatkan, tidak hanya di kalangan Islam secara umum, melainkan juga di kalangan pesantren, utamanya karena dinilai mengandung nilai-nilai Barat. Meski demikian, perbedaan pendapat antar masing-masing pihak dapat diuji mana yang lebih kokoh argumentasi ilmiahnya dan mana yang lebih memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, penyemaian gagasan keadilan gender dan agenda anti-kekerasan seksual di pesantren membutuhkan upaya kolaboratif dan intensif.

Di lain pihak, aturan khusus untuk kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan agama Islam telah disusun oleh Kementrian Agama. Inisiasi Kementerian Agama perlu disambut dengan komitmen, baik dalam bentuk pengembangan gagasan, kebijakan internal pesantren, ataupun kedewasaan dalam bersikap, agar semua warga pesantren bisa mendapat rasa aman dari kekerasan seksual.