Menyoal Perkawinan Anak, Pasca Dinaikkannya Batas Minimal Usia Kawin

  • Wednesday, 14 October 2020 04:05
  • Artikel
  • 260x dibaca.

Oleh: Intan Kusuma

Saat ini perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan di banyak negara. Pada tahun 2019, data UNICEF menunjukkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan menikah saat berusia anak, bahkan 1 dari 3 diantaranya menikah pada usia yang belum genap 15 tahun. Untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak, negara-negara di dunia telah berkomitmen dalam salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen tersebut terdapat pada tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dengan lebih spesifik, target ke-3 bertujuan untuk menghapuskan segala praktik-praktik yang membahayakan anak-anak termasuk perkawinan anak.

Perkawinan anak di Indonesia memang bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, karena sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya dan juga masalah ekonomi. Beberapa faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda).

Jika dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan anak, maka implikasinya akan menjadi sangat kompleks dan berdampak terhadap kelangsungan generasi penerus bangsa. Pasalnya, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Praktik ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Implikasi langsung dari perkawinan anak yang pertama adalah memperbesar potensi kegagalan melanjutkan pendidikan. Anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua, berpotensi meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dalam kajian yang dilakukan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIJP2) menemukan bahwa 24% kasus perceraian terjadi pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun.

Ketiga, perkawinan anak juga meningkatkan potensi angka kematian ibu dan bayi. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun, serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun, berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih tinggi resikonya jika dilahirkan oleh ibu yang berusia 20-30 tahun. Keempat adalah memperbesar potensi kerugian ekonomi. Perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi 1,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumberdaya manusia di masa depan.

Dalam upaya menekan jumlah angka perkawinan anak pemerintah telah merevisi batas minimal usia kawin untuk perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Selain itu adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga diharapkan dapat berkontribusi mengurangi angka perkawinan anak. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah menetapkan target penurunan angka perkawinan anak, yaitu dari 11,21% di tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Lantas bagaimana perkembangan praktik perkawinan anak di Indonesia setelah batas minimum usia kawin dinaikkan dan diberlakukannya PERMA No. 5 tahun 2019?

Kondisi Terkini Praktik Perkawinan Anak di Indonesia

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan Indonesia menikah di usia anak. Pada tahun yang sama perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 orang. Angka tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

Selain itu, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kasus perkawinan anak semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh KPPPA bahwa sejak pandemi COVID-19, perkawinan usia anak mencapai 24 ribu. Pandemi COVID-19 merupakan kondisi khusus yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaanya, hal tersebut kemudian berimplikasi pada praktik perkawinan anak, dimana sebagian orang tua ingin melepaskan beban ekonomi dengan mengawinkan anak mereka. Selain faktor ekonomi, pandemi juga mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara daring dan menambah waktu luang anak sehingga untuk menghindari Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sebagian orang tua menikahkan anak mereka.

Dinaikkannya batas minimum usia kawin pada UU Perkawinan pasal 7a, tidak serta merta menjamin perkawinan anak dapat dicegah. Karena, UU Perkawinan memperbolehkan permohonan dispensasi jika calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia kawin. Selain itu, pada beberapa kasus ada kemungkinan perkawinan anak tidak dicatatkan secara hukum karena tidak memenuhi persyaratan usia kawin.

Terkait dengan dispensasi perkawinan, terdapat kenaikan permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 sejumlah 13.815 perkara yang naik sebanyak 20 kali lipat sejak tahun 2005. Terlebih lagi, pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2018 menjadi 24.864 perkara. Menurut data temuan dari AIJP2, persentase pengabulan dispensasi kawin mencapai 99% kasus. Alasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi adalah: 1) anak-anak beresiko melanggar nilai sosial, budaya, dan agama, dan 2) kedua pasangan saling mencintai. Dari alasan tersebut dapat dilihat bahwa pengabulan dispensasi kawin berdasarkan subjektivitas hakim yang melibatkan nilai, norma dan budaya. Padahal, alasan-alasan pengabulan dispensasi tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang akan timbul dari praktik perkawinan anak.

Isu lain terkait dispensasi kawin adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks di luar nikah. Studi yang berjudul “Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan” mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran dan melanggar nilai, norma dan budaya. Sementara 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dispensasi untuk merespons kekhawatiran orang tua terhadap anaknya.

Minimnya informasi terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) juga membuat posisi anak semakin rentan. Nir informasi tentang HKSR berimplikasi pada kurangnya pengetahuan anak untuk melindungi diri dari perbuatan yang beresiko seperti seks bebas. Hal tersebut yang akan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan kemudian mendorong pada praktik perkawinan anak. Sehingga diperlukan pendidikan HKSR yang komprehensif untuk memperkuat pemahaman anak akan faktor risiko untuk mencegah perkawinan anak.

Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia

Selain beberapa faktor yang mempengaruhi, pemberian informasi HKSR yang komprehensif masih mushkil untuk dilakukan dan menjadi tantangan bagi upaya pencegahan perkawinan anak. Acap kali pemberian informasi terkait HKSR dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai ajang promosi hubungan seksual di luar nikah. Padahal, pada jajak pendapat yang dilakukan UNICEF di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 1.640 responden menyatakan keinginan untuk mendapatkan informasi terkait HKSR di usia 13-15 tahun. Hasil survei UNICEF juga menunjukkan bahwa isu perkawinan anak dianggap penting untuk dibahas pada pelajaran dengan persentase, bimbingan konseling (35%), pelajaran agama (27%), dan pelajaran biologi (26%).

Kajian literatur yang dilakukan oleh UNICEF juga mengungkapkan bahwa peraturan dan kebijakan pencegahan perkawinan anak kerap tidak konsisten dengan perspektif gender dan perlindungan hak anak. Kajian tersebut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan di tingkat desa memberi batasan dalam berpacaran, tetapi juga memberikan sanksi berupa denda atau juga sanksi sosial yang mencederai martabat dan hak anak. Dapat dilihat bahwa hukum dan regulasi yang seyogyanya melindungi, di saat yang bersamaan juga melanggar hak anak. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang berorientasi pada kepentingan anak sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak menjadi penting adanya.

Pada beberapa wilayah, pencegahan anak telah tersedia. Namun, kebijakan pada wilayah tersebut masih bergantung pada komitmen dan kemauan politik pemimpin daerah. Sering kali ketika tampuk kekuasaan berganti, upaya pencegahan perkawinan anak yang telah berjalan tidak dilanjutkan. Hal ini biasanya berlaku di tingkat Kabupaten/Kota. Kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah biasanya merupakan manifestasi dari komitmen kepala daerah atau dikenal dengan janji politik. Namun, kebijakan di tingkat daerah anak dapat menjadi senjata pamungkas untuk memerangi perkawinan anak, terutama pada daerah yang masih memiliki budaya yang melanggengkan perkawinan anak. Seperti di daerah Lombok yang memiliki istilah “mosot” yang merupakan sebutan berkonotasi negatif untuk remaja perempuan atau laki-laki yang belum menikah di bawah usia 17 tahun.

Rekomendasi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia

Berdasarkan kondisi praktik perkawinan anak dan tantangan pencegahan perkawinan anak di Indonesia, maka melakukan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat, daerah, dan desa untuk melindungi anak dari perkawinan anak serta mendukung penghapusan perkawinan anak menjadi penting. Lebih lanjut, harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut dibentuk dan diimplementasikan berdasarkan asas non-diskriminasi, berperspektif gender dan mengedepankan hak anak. Sehingga penjatuhan sanksi perlu ditinjau ulang. Pendekatan represif tidak disertai sinergi dalam aspek pencegahan oleh negara, justru berpotensi membuka celah perkawinan anak, terutama ketika kondisi sosial, ekonomi, dan politik tidak banyak memberikan pilihan bagi keluarga untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah memperjelas UU No. 16/2019 terkait cakupan alasan-alasan yang dapat dikategorikan mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik hakim maupun orangtua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anak memiliki acuan yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengajuan. Selain itu, memberikan pedoman teknis bagi hakim sebagai tindak lanjut dari adanya PERMA No.5 Tahun 2019 juga perlu direalisasikan. PERMA No. 5 sebetulnya sudah mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang perlu digunakan oleh hakim untuk mengabulkan/membatalkan dispensasi kawin. Namun, masih dibutuhkan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan dapat mencakup kebutuhan anak dan mengapa diperlukan pertimbangan tersebut agar kemudian memberikan perspektif kepentingan terbaik untuk anak bagi hakim.

Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong perkawinan anak juga hal yang perlu menjadi prioritas. Dalam hal intervensi ini tentunya harus dibarengi dengan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pola asuh orang tua, dan penguatan sistem kesejahteraan anak. Terakhir, dukungan lebih lanjut pada riset yang berfokus pada dampak perkawinan anak kepada anak di setiap daerah di Indonesia untuk mengidentifikasi perbedaan dampak yang dapat digunakan untuk merancang intervensi yang tepat pada tiap daerah yang berbeda.  


Daftar Pustaka

  1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018.

  2. AIJP2. 2020. Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia.

  3. Koalisi 18+. 2016. Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan.

  4. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018.

  5. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/36/2676/pencegahan-perkawinan-anak

  6. https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona

  7. AIJP2. 2020. Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia.

  8. Koalisi 18+. 2016. Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan

  9. UNICEF. 2019. Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.

  10. Suraya. 2018. Laporan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak.

  11. INFID. 2020. Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan.

  12. INFID. 2020. Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.