Mengenal Persetujuan Paris



Pertemuan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama (2009-2017) dengan Presiden China Xi Jinping pada 11 November 2014 barang kali, pada awalnya, memang hanya ditujukan untuk mengumumkan perjanjian bilateral AS dan Cina dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang memberi banyak sumbangan pada pemasanan global, yang ditimbulkan oleh kedua negara tersebut. Namun, pengumuman ini justru mengetuk pintu negara-negara lain untuk bersama-sama turut mengurangi pemanasan global. Setahun setelah perjanjian bilateral tersebut diumumkan, tepatnya pada 12 Desember 2015, Persetujuan Paris (Paris Agreement) diadopsi di Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Persetujuan ini kemudian dinegosiasikan oleh 195 perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Perancis. Sampai Juli 2021, Perjanjian Paris telah ditandatangani oleh 197 negara dan diratifikasi oleh 195 negara (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en).

Pertanyaannya kemudian, apakah itu Persetujuan Paris? Persetujuan Paris merupakan dokumen perjanjian global negara-negara di dunia mengenai kewajiban negara untuk turut serta melakukan kontribusi penurunan kenaikan suhu global. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa masing- masing negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan dana dan teknologi untuk mendampingi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Setiap negara yang menandatangani kesepakatan tersebut, harus menentukkan target dan langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan agar suhu bumi tidak naik dan sesuai dengan target bersama. Target-target tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen yang disebut The Nationally Determined Contributions (NDC)

Secara spesifik, Persetujuan Paris dimaksudkan untuk menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan tujuan menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2⁰ C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5⁰ C di atas tingkat pra-industrialisasi. Angka batas pemanasan hingga 1,5° C sendiri merupakan usulan yang dianjurkan oleh negara terbelakang dan negara berkembang pulau kecil dengan alasan negara-negara tersebutakan menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika pemanasan melebihi 1,5°C.

Secara garis besar, Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Guna merealisasikan apa yang diharapkan, Persetujuan Paris mensyaratkan adanya kerja kolaboratif dan aksi saling dukung antar negara. Dalam dokumen ini tertulis kerangka kerja bagi negara maju untuk membantu negara berkembang dalam membangun infrastruktur yang bersih dan memiliki ketahan iklim melalui transfer teknologi, dukungan peningkatan kapasitas, dan sejenisnya. Ini pula termasuk bantuan dari negara maju untuk berbagi teknologi bersih kepada negara berkembang, serta membantu negara-negara berkembang secara finansial untuk memperoleh dana investasi untuk proyek pembangunan yang tahan terhadap iklim.

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Persetujuan Paris pada 22 April 2016 dan meratifikasinya menjadi Undang-undang No..16 Tahun 2016. Selain itu, Indonesia sudah mengirimkan NDC dengan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan syarat dari emisi business as usual (BAU) per 2030.

Kendati pemerintah Indonesia telah mengirimkan tahapan strategi untuk mencapai target-target yang hendak dicapai dalam NDC, keberhasilan implementasi NDC tidak bisa dipikul sendiri oleh pemerintah. Ini juga berkaitan dengan napas dari Pesetujuan Paris, di mana komitmen tidak hanya dipegang oleh pemerintah-pemerintah di tingkat global, melainkan aktor non-negara, termasuk korporasi. Dilibatkannya korporasi sebagai aktor yang turut bertanggungjawab dalam realisasi komitmen ini dinilai masuk akal, mengingat perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim. Laporan CDP (2017) mengidentifikasi 100 perusahaan energi bertanggung jawab atas 71% dari semua emisi industri. Tidak hanya dari sektor energi, 15 perusahaan makanan dan minuman teratas asal Amerika Serikat bahkan menghasilkan hampir 630 juta metrik ton gas rumah kaca setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi NDC di Indonesia memerlukan sinergi antara Kementerian/Lembaga, sektor bisnis, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat secara umum. Selain itu, pemerintah juga harus menyelaraskan implementasi NDC dengan kebijakan pembangunan semua sektor, termasuk kebijakan pembangunan di daerah.

Referensi:

  1. Kania M.G. & Roichatul Aswidah. (2021). Kertas Kebijakan: Pengintegrasian Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia. Jakarta: INFID
  2. Dr. Paul Griffin. (2017). The Carbon Majors Database: CDP Carbon Majors Report 2017. London: CDP
  3. Keith E. Peterman, Gregory P. Foy, & Matthew R. Cordes (Eds). (2019). Global Consensus on Climate Change: Paris Agreement and Path Beyond. Washington, DC: American Chemical Society
  4. Ross J.S. et. al. (2017). Paris Agreement: Beacon of Hopes. Switzerland: Springer Nature
  5. Paris Agreement. United Nations. Retrieved from: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_ agreement.pdf (accessed Nov 1, 2018
  6. Wei, D.; Cameron, E., Harris, S., Prattico, E., Scheerder, G., and Zhou, J. (2016). The Paris Agreement: What it Means for Business. New York: We Mean Business. Retrieved from: https://www.bsr.org/reports/BSR_WeMeanBusiness_Business_Climate_Paris_Agreement_Implications.pdf
  7. Joshua Axelrod. (2019, February 26). Corporate Honesty and Climate Change: Time to Own Up and Act. Retrieved from: https://www.nrdc.org/experts/josh-axelrod/corporate-honesty-and-climate-change-time-own-and-act