Memperjuangkan Kesejahteraan Kelompok Rentan


  • Monday, 27 June 2022 11:00
  • Artikel , Publikasi
  • Telah di baca 597x oleh pengunjung

Oleh: Bintang W. Putra

Dalam beberapa dekade mendatang Indonesia akan memiliki populasi lansia meningkat. Data Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan jumlah lansia saat ini sekitar 25 juta orang. Angka tersebut diprediksikan meningkat tiga kali lipat menjadi 80 juta orang di tahun 2050. Tingginya populasi generasi tua akan menyebabkan rasio dependensi mengalami peningkatan. Saat ini, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia lanjut dan usia anak-anak. Akan tetapi, populasi usia produktif tersebut akan menurun pada 2035-2040 dan penduduk lanjut usia akan meningkat drastis.

Populasi lansia di dunia saat ini sedang meningkat. Rerata umur populasi dunia meningkat dari 26,7 tahun pada 2000 menjadi 38,1 tahun pada 2050 mendatang. Hal serupa juga diperkirakan terjadi di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2045 median age penduduk di Indonesia meningkat dari 30,7 tahun menjadi 36,7 tahun.

Kelompok lansia yang tinggal di perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik tersendiri. Perbedan karakter inilah yang membuat keduanya memerlukan kebijakan dan penanganan berbeda. Di kawasan perkotaan lansia rata-rata hidup sebagai kelas menengah yang lebih mandiri, mampu mengurus keperluannya sendiri. Sedangkan di pedesaan, lansia acapkali masih bergantung dan tinggal bersama anak-anaknya. Bahkan di beberapa daerah masih ada lansia yang tinggal bersama tiga generasi dalam satu rumah.

Kondisi hidup lansia saat ini masih banyak yang belum sejahtera. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2019, terdapat 12,9 juta lansia berada di bawah garis kemiskinan. Jika merujuk pada kerangka perlindungan sosial yang dirumuskan oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan sosial kepada Lansia masih jauh dari standar internasional.

Selain itu, lansia juga belum mendapat perlindungan kesehatan dan sosial. Data BPS 2019 menunjukkan baru 3 dari 5 lansia yang memiliki jaminan kesehatan. Sementara dari segi sosial ketenagakerjaan, hanya 50 persen lansia yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal dengan upah di bawah satu juta rupiah.

Masih sedikit lansia yang mendapatkan perlindungan sosial. Dari data SUSENAS 2017 menunjukkan hanya 13 persen lansia yang dapat mengakses program perlindungan sosial seperti Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, dan sebagainya.

Padahal program perlindungan lansia bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga untuk penurunan angka kemiskinan. Hal ini terbukti dari data yang dilaporkan TNP2K pada 2017 yang menyebutkan bahwa program perlindungan sosial dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan lansia.

Skema bantuan sosial di beberapa daerah telah berperan menurunkan angka kemiskinan pada lansia usia 70 tahun ke atas. Seiring dengan meningkatnya populasi lansia, penting bagi Indonesia untuk menyiapkan regulasi dan kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan lansia.

Mengukur kesejahteraan lansia dapat menggunakan perspektif OECD atau disebut juga dengan OECD Framework for Measuring Well-being. Perspektif ini memiliki penilaian yang lebih terukur dalam menganalisis kesejahteraan lansia yang berdasarkan kepada kualitas hidup.

Sementara itu, Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai lansia (UN Principles for Older Persons) melihat lansia sebagai kelompok yang telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, maka dari itu PBB berharap pemerintah suatu negara memberikan perlindungan dan penghargaan bagi lansia. Selain itu, menyediakan program prioritas pemerintah sehingga kemajuan sosial dan kesejahteraan lansia bisa terwujud.

Menurut UN Principles for Older Persons ada lima prinsip yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, di antaranya adalah kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan martabat. Kesejahteraan pada diri lansia dapat dimaknai sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Program yang Tepat bagi Kesejahteraan Lansia

Sebelum masa bonus demografi habis dan rasio dependensi meningkat, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan lansia. Sebab, jika layanan dan akses bagi kelompok rentan seperti lansia, bisa berdampak pada kesejahteraan mereka. Lansia rentan ditelantarkan dan hidup miskin.

Maka dari itu, program ataupun kebijakan yang dihasilkan, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Hal tersebut sesuai dengan pesan yang tertuang dalam UN Principles for Older Persons yang menyebutkan bahwa pembuatan program untuk lansia merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah untuk lansia, jadi tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup tapi juga meningkatkan martabat lansia.

Sejauh ini program-program yang dijalankan untuk lansia cukup membantu dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan lansia. Program-program tersebut di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH Lansia), BANTU-LU (Bantuan Bertujuan Lanjut Usia), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut banyak menemui kendala. Masih banyak lansia yang tidak mendapat bantuan karena tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

Selain masalah administrasi, masalah pendataan juga jadi masalah klasik dalam penyaluran program bantuan sosial. Proses pendataan yang salah menjadi penyebab lansia tidak mendapatkan manfaat program.

Selain faktur teknis lapangan, penghambat program lansia lainnya adalah lemahnya payung hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lansia di Indonesia. Adanya payung hukum yang kuat bisa menjadi legitimasi suatu lembaga untuk membuat program yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan lansia.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia, pemerintah perlu memperluas penerima manfaat program. Perlindungan sosial untuk lansia juga perlu diperluas tidak hanya untuk kalangan miskin, tapi juga bagi lansia secara keseluruhan. Program yang inklusi dapat mencegah lansia dari diskriminasi. Sebelum bonus demografi ini berakhir, kita perlu mendorong pemerintah menyediakan kebijakan dan program yang pro lansia jauh-jauh hari. Jangan sampai kita yang masih muda dan produktif saat ini menjadi tidak berdaya di masa tua nanti.

Referensi:

  • BPS. (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat Welfare Statistic 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
  • BPS. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
  • TNP2K. (2018). Konferensi Internasional tentang Perlindungan Sosial bagi Lansia . (TNP2K, Pemain) Jakarta.
  • Prakarsa. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
  • Prakarsa. (2020). Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
  • OECD. (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-Being. OECD. Diambil kembali dari www.oecd.org/measuringprogress