INFID Dukung Peluncuran Regulasi KLHS-RPJMD



INFID, Jakarta – INFID mendukung kegiatan Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018, Rabu (16/05/18). Acara ini diadakan Kemendagri untuk meluncurkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang resmi diundangkan pada 4 April 2018. KLHS sendiri merupakan salah satu alat dan prasyarat perencanaan dalam membuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Momen jelang Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah dianggap sebagai waktu yang tepat untuk penerbitan aturan ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah terpilih memang wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 dalam waktu 6 bulan setelah dilantik.

Regulasi ini memiliki arti positif bagi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia. Pasalnya, dalam aturan baru pemerintah dituntut untuk merumuskan skenario pencapaian 17 tujuan SDGs dalam penyusunan RPJMD di daerah masing-masing.

“Diharapkan instrumen regulasi ini menjadi solusi penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” terang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam pembukaannya.

Mendagri mengungkapkan ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Pertama, penyusunan RPJMD Teknokratik 2019-2023 oleh Pemda yang sedang melaksanakan Pilkada. Kedua, dukungan penuh dan konsisten dari berbagai asosiasi pemerintah daerah. Ketiga, kontribusi yang efektif dari akademisi termasuk asosiasi profesi. Keempat, peran aktif dari organisasi masyarakat sipil, NGO, filantropi serta pelaku usaha.

Kontribusi INFID dalam kegiatan yang diikuti lebih dari 700 dan dihadiri pula oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mendorong implementasi SDGs hingga ke level kebupaten/kota.