G20 Empower: Harapan bagi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan


  • Thursday, 31 March 2022 06:44
  • Artikel , Publikasi
  • Telah di baca 995x oleh pengunjung

Tahun ini Indonesia resmi mendapat mandat Presidensi G20 2022. Dengan amanat baru ini Indonesia berkomitmen mendorong pemberdayaan dan kemajuan perempuan di sektor swasta. Melalui adanya G20 Empower Indonesia akan meningkatkan keterwakilan perempuan di level pengambil keputusan, terutama di dunia bisnis.

Keanggotaan G20 Empower diwakili oleh focal point yang berasal dari instansi pemerintah, organisasi bisnis dan perwakilan dari pelaku bisnis. Focal point Indonesia dalam G20 Empower ini adalah Kementerian PPPA, XL Axiata dan IWAPI. Ketiganya bertugas mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan di sektor bisnis maupun pemerintahan.

Dalam mengupayakan peningkatan peran dan posisi kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender, G20 Empower punya tiga isu prioritas untuk mendukung hal tersebut. Pertama, melakukan peningkatan akuntabilitas perusahaan dalam mencapai Key Performance Indicator (KPI) untuk meningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran aktif pelaku UMKM perempuan sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, membangun dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.

Pemberdayaan perempuan sebelumnya telah menjadi strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Program ini telah banyak dilakukan dengan menitikberatkan pada pemberian akses untuk meningkatkan pendapatan kelompok miskin. Salah satu program yang dilakukan ialah memberikan penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia melalui usaha ekonomi produktif.

Hingga saat ini telah banyak skema pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah maupun pihak swasta agar perempuan kelompok miskin bisa mandiri. Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini masih banyak yang belum memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari target sasaran program yang belum tepat, cakupan program yang belum luas, kurangnya partisipasi kelompok sasaran dalam perencanaan program, dan masih banyak lagi.

Suminah, dalam disertasinya berjudul “Pengaruh Self Efficacy terhadap Kemandirian Perempuan Rumah Tangga Miskin dalam Usaha Ekonomi Produktif di Eks Karesidenan Surakarta” menjelaskan bahwa program pemberdayaan perempuan yang ada belum dilengkapi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi perempuan kelompok miskin. Mereka juga perlu dibekali mengenai keterampilan untuk merencanakan usaha, menjalin kerjasama, dan juga mengembangkan usahanya.

Kegiatan pemberdayaan perempuan memang seharusnya dibuat sefleksibel mungkin. Setiap kegiatan pemberdayaan perempuan dijalankan berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat yang mencakup a) human dignity, b) empowerment, c) partisipatoris, dan d) adil. Keempat konsep ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perempuan yang menjadi target pemberdayaan (Handajani, 2015).

Sejauh ini tidak ada aturan baku bagaimana program pemberdayaan perempuan seharusnya dilakukan, pun tidak ada batasan sejauh mana program ini akan bergerak. Tujuan utama dari program ini digadang untuk memberikan perempuan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi dan strukturisasi. Melalui program ini, perempuan diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakat di bidang yang mereka kuasai agar bisa bersaing dengan zaman.

Praktik Baik Pemberdayaan Perempuan

Tahun 2017, para mahasiswa Universitas PGRI Semarang melangsungkan program Pemberdayaan Perempuan di salah satu desa nelayan, Desa Bendar, Kota Pati. Permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan program ini adalah para ibu rumah tangga yang ditinggal melaut selama berbulan-bulan tanpa memiliki keahlian produktif. Ekonomi keluarga hanya bertumpu pada hasil tangkapan suami. Sedangkan hasil tangkapan suami belum tentu cukup memenuhi kebutuhan dapur mereka.

Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Bendar fokus untuk membimbing para ibu rumah tangga untuk mengembangkan keahlian ekonomi. Para mahasiswa membekali mereka kemampuan untuk memanfaatkan komoditas laut yang melimpah di kawasan tersebut, yakni cumi-cumi. Mahasiswa merasa nilai jual cumi akan meningkat jika diolah, dikemas lalu dipasarkan. Ekonomi keluarga nelayan juga akan ikut terdongkrak. Atas dasar itu dibentuklah program industri rumah tangga dengan memproduksi Krumi (keripik cumi). Program pemberdayaan ini telah mampu meningkatkan pendapatan istri nelayan. Keuntungan bersih yang mereka dapatkan tiap bulan mencapai Rp300.000 per orang.

Selain meningkatkan pendapatan, faktor lain yang perlu diperhatikan dalam program pemberdayaan perempuan adalah pendampingan yang berkelanjutan. Seperti program yang dilakukan oleh Saugi dan Sumarno (2015) di Dusun Pagerjirak, Purbalingga. Para ibu rumah tangga diberikan pelatihan industri rumah tangga dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti membuat nata dan makanan ringan. Program tersebut tidak hanya berhenti di pelatihan massal yang dilakukan akhir 2014, namun juga melakukan pendampingan di pertengahan 2015 ketika usaha minuman nata yang sudah dikelola mengalami kerugian akibat penutupan rumah produksi oleh pemerintah setempat.

Pendampingan yang diberikan tidak hanya lewat pembekalan tentang akar masalah, namun juga pendampingan dari segi mental dan materi. Setiap tim yang terlibat dalam program harus siap menghadapi segala risiko. Maka dari itu, diperlukan juga pendampingan secara berkala untuk memastikan program masih terus berjalan dan memberikan manfaat bagi para perempuan yang terlibat.

Dalam program pemberdayaan, dukungan sosial memang mutlak diperlukan karena bisa berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Dukungan sosial dan proses pembelajaran bisa berdampak positif terhadap perempuan dalam menjalankan program dan usaha. Meskipun telah banyak program pemberdayaan yang berjalan, kenyataannya belum mampu mengatasi masalah kemiskinan, terutama untuk perempuan rumah tangga miskin.

Dengan menjadi Presidensi G20, pemerintah bersama masyarakat sipil perlu meningkatkan lagi program pemberdayaan perempuan, baik dari segi perencanaan hingga pendampingan pasca program. Proses pemberdayaan tidak bisa selesai dalam beberapa kali pertemuan pelatihan, melainkan perlu dilakukan secara berkala hingga sasaran program benar-benar mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.

Referensi