Belajar dari Negara-negara yang Telah Mengimplementasikan UNGPs


  • Friday, 24 December 2021 12:15
  • Artikel , Publikasi
  • Telah di baca 1120x oleh pengunjung

Tahun 2021 jadi momen tepat merefleksikan sejauh mana implementasi United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) dipromosikan dan diterapkan. Sepuluh tahun lalu, tepatnya bulan Juni, 2011, PBB mengesahkan peraturan yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mempertemukan kepentingan bisnis dan hak asasi manusia. Pengesahan ini tidak lepas dari peran Profesor John Ruggie yang telah bertahun-tahun menyusunnya.

Sepuluh tahun lalu, tepatnya bulan Juni, 2011, PBB mengesahkan peraturan yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mempertemukan kepentingan bisnis dan hak asasi manusia atau yang disebut dengan UNGP on BHR.Dalam implementasinya, UNGPs mendorong pendekatan inklusif dan tidak ada seorangpun yang tertinggal (no one left behind).

UNGPs on BHR mempunyai tiga pilar utama yang menjadi fondasi dasarnya. Pertama, pemerintah wajib melindungi hak asasi setiap warganya. Kedua, perusahaan wajib menghormati hak asasi serta mencegah dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam menjalankan bisnis. Ketiga, memenuhi hak pemulihan korban pelanggaran HAM menjadi tugas negara dan perusahaan.

Disahkannya prinsip-prinsip panduan ini telah berkontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia dalam bisnis. Nilai-nilai kemanusian yang termuat di dalamnya telah banyak diadaptasi dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan digunakan sebagai alat advokasi oleh masyarakat sipil. Sejak pertama kali disahkan, sampai saat ini sudah ada 24 negara yang telah menerapkan UNGPs ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM. Mayoritas dari 24 negara tersebut berasal dari negara Eropa, selebihnya dari Afrika dan Asia. Di Asia baru Jepang dan Thailand yang pertama melahirkan RAN Bisnis dan HAM.

Sebagai negara pelopor, Inggris menjadi negara pertama di dunia yang merilis RAN Bisnis dan HAM dengan judul Good Business: Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights pada 2013, dua tahun setelah UNGPs disahkan. Dokumen RAN Bisnis dan HAM tersebut disusun langsung oleh Kementerian Luar Negeri Inggris.

Good Business menjadi komitmen Pemerintah Inggris dalam melindungi HAM dan membantu pelaku bisnis mengelola serta menerapkan aspek HAM dari kegiatan usaha mereka. Dari dokumen tersebut menunjukkan bahwa dengan benar-benar menghormati HAM dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pertama, perusahaan akan memiliki citra positif dan nilai bisnis bisa meningkat. Kedua, konsumen akan lebih memilih produk yang dihasilkan dari perusahaan yang memperhatikan hak asasi pekerjanya. Ketiga, pegawai atau pekerja perusahaan jadi merasa dihormati dan dilindungi harga dirinya sehingga bisa menimbulkan loyalitas tinggi terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Keempat, perusahaan terhindar dari segala konflik internal karena adanya ketidakpuasan dari sistem kerja perusahaan. Kelima, bisa mengundang minat investor karena praktik usaha menghormati HAM. Terakhir, bisa lebih mudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang sama-sama melindungi hak asasi manusia.

Turunan peraturan yang lahir dari Good Business adalah ditetapkannya Undang-Undang Perbudakan Modern (Modern Slavery Act). Pemerintah Inggris sangat fokus dalam pencegahan terjadi perbudakan di era modern yang mencederai hak asasi. Dalam UU Perbudakan Modern tersebut Inggris mewajibkan setiap perusahaan yang omzetnya mencapai 36 juta euro atau lebih untuk mencantumkan pernyataan di situs resmi mereka. Pernyataan tersebut harus dibarengi dengan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya perbudakkan dalam bisnis mereka.

Tidak berhenti sampai disitu, Pemerintah Inggris juga meluncurkan Instrumen Asesmen Perbudakan Modern (Modern Slavery Assessment Tool) untuk memudahkan lembaga negara untuk mengevaluasi dan memantau jalannya usaha agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Perusahaan juga diberikan cara untuk terhindar dari praktik bisnis yang memperbudak pekerja.

Selain Inggris, Belanda juga telah secara resmi mengesahkan RAN Bisnis dan HAM di tahun 2013. Penyusunan kebijakan ini dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan kementerian terkait dalam pembahasannya, seperti kementrian ekonomi, keamanan dan hukum, dan sosial ketenagakerjaan. Salah satu poin menarik dari dokumen RAN HAM dan Bisnis milik Belanda yakni adanya ACCESS Facility yang merupakan sebuah program pengembangan pengetahuan dan perbaikan akses terhadap penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. ACCESS Facility mengatur penyelesaian konflik baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Praktik baik penerapan UNGPs juga terjadi di Australia. Komnas HAM Australia dan Institut HAM Australia telah meringkas dan melaporkan bagaimana penerapan Panduan Bisnis dan HAM di negara tersebut. Ada beberapa isu krusial dan telah melahirkan kebijakan, diantaranya perlawanan terhadap perbudakan, menerapkan aspek HAM dan praktik bisnis, menghormati hak kawasan suku Aborigin, dampak HAM terhadap perubahan iklim, dan memastikan akses pemulihan korban pelanggaran HAM.

Seperti Apa Penerapan UNGPs di Indonesia?

Saat ini, Indonesia termasuk dalam 23 negara yang sedang menyusun RAN Bisnis dan HAM, bersamaan dengan India, Malaysia, Myanmar, dan Pakistan. Meskipun belum mengesahkan RAN Bisnis dan HAM, Indonesia setidaknya punya 3 peraturan yang menjadi tonggak perkembangan peraturan bisnis dan HAM.

Lahirnya inisiatif Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Peraturan tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap pengusaha perikanan wajib melaksanakan sistem HAM di sektor perikanan. Dalam Permen tersebut juga ditetapkan bahwa pengusaha perikanan wajib mengidentifikasi, menilai dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis.

Tahun 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menerbitkan sejumlah rekomendasi mengenai penerapan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa RAN Bisnis dan HAM berfungsi sebagai pedoman dalam pencegahan, penanganan, penyelesaian dan pemulihan pelanggaran HAM dalam sektor bisnis. Melalui peraturan tersebut, Komnas HAM berwenang melakukan asesmen HAM terhadap semua perusahaan di Indonesia.

Pada tahun yang sama, Prabianto Mukti Wibowo (Kemenko Perekonomian) ditunjuk sebagai focal point bisnis dan HAM di Indonesia. Melanjutkan upaya ini, pada April 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015 – 2019. Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 secara resmi menyebut isu bisnis dan HAM menjadi bagian dari Aksi HAM. Perpres tersebut cukup berhasil dalam memajukan Bisnis dan HAM, beberapa di antaranya karena menghasilkan Buku Panduan tentang Bisnis dan HAM dan Buku Panduan Pelatihan Bisnis dan HAM pada akhir 2018.

Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia, pada September 2020, Kementerian Hukum dan HAM mengambil alih peran sebagai National Focal Point on Business and Human Rights. Hal tersebut dilakukan atas ketersediaan Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia (terdapat 217 kanwil) yang dapat bermanfaat untuk pemberdayaan kegiatan terkait bisnis dan HAM.

Sebagai acuan implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, RANHAM 2021-2025 ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021. Dalam RANHAN 2021-2025 yang sudah disahkan terdapat 4 fokus sasaran, yakni 1) perempuan, 2) anak, 3) masyarakat, dan 4) orang dengan disabilitas. Sayangnya, pada RANHAM generasi ke-5 ini, isu bisnis dan HAM tidak masuk sebagai sasaran dan tidak secara eksplisit disebutkan, melainkan hanya akan diintegrasikan melalui empat fokus sasaran yang telah ada.

Meskipun Bisnis dan HAM tidak secara eksplisit disebutkan, ada beberapa hal yang sudah dilakukan pada tahun 2021 untuk memastikan pemajuan isu Bisnis dan HAM di Indonesia. Melalui Kemenkumham, Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Gugus tugas ini berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM di tingkat nasional, terdiri dari Kementerian, Lembaga, dan Lembaga non Pemerintah. Salah satu yang sedang menjadi fokus adalah penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. . Menyambut baik usaha ini, perlu adanya upaya aktif bersama dari masyarakat dan pemerintah untuk mendorong agar praktik bisnis dan HAM dapat diimplementasikan demi menghormati hak asasi setiap manusia didalamnya.

Referensi: