Bayang-Bayang Empat Mitos Paradoksal pada Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual


  • Thursday, 24 March 2022 09:13
  • Artikel , Publikasi
  • Telah di baca 997x oleh pengunjung

Oleh : Muhammad Naziful Haq

Keberagaman motif dan modus kekerasan seksual jelas melanggar rasa aman individu, kedaulatan otonomi diri dan hak asasi seseorang. Dalam hal ini, perempuan adalah pihak yang paling rentan dirugikan daripada laki-laki, baik secara sosial, psikologis dan biologis. Di Indonesia, upaya untuk menyediakan payung hukum bagi korban kekerasan seksual telah diinisiasi sejak tahun 2014, walaupun kelancaran prosesnya mengalami maju-mundur hingga tahun 2022.

Dengan adanya payung hukum, maka proses pemulihan dan penyajian keadilan bagi korban, perancangan model penanganan kasus, penentuan hukuman bagi pelaku, dan ketegasan sikap terhadap bias-bias patriarki dapat dilakukan secara lebih pasti dan leluasa. Namun, cita-cita tersebut masih sulit digapai, di samping karena adanya kontra dari fundamentalisme agama baik melalui jalur akar rumput ataupun institusional, juga karena masih mengakarnya empat paradoks yang masih menjadi mitos dalam konstruksi gender dan persepsi seksual di Indonesia.

Pertama, mitos religiusitas yang menafikkan kebanalan. Walaupun agama masih menjadi bagian dari kontrol sosial, namun tren saat ini mengarah pada situasi paradoks. Konservatisme agama naik (van Bruinessen, 2013). Begitu juga angka kekerasan seksual. Keduanya tidak terkait secara langsung, namun beberapa hasil studi menunjukkan kesimpulan yang memantik tanda tanya.

Riset tahun 2013 tentang konsumsi pornografi dan perilaku non-marital seks yang melibatkan 556 responden mahasiswa usia 18-23 tahun di Indonesia, menunjukkan, meskipun iklim Indonesia lebih religius, memiliki aturan ketat anti-pornografi dan berpenduduk mayoritas muslim, tapi pornografi sama luas dan diterimanya sebagaimana pornografi di negara-negara liberal sekuler (Hald & Mulya, 2013).

Dalam Statistik Kriminal tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar sepuluh provinsi dengan laporan kejahatan asusila (perkosaan dan pelecehan seksual) tertinggi. Dari sepuluh daerah tersebut, empat di antaranya merupakan provinsi dengan penduduk muslim tertinggi versi Kata Data (Kusnandar, 2021). Riset INFID tahun 2020 yang melibatkan 2.210 responden dari 34 Provinsi di Indonesia, mengungkap 71.8% responden, atau 5 dari 7 orang, pernah mengalami kekerasan seksual baik pada diri sendiri, keluarga, ataupun kerabatnya. Diskrepansi antara religiusitas dan kebanalan di Indonesia dapat ditelusuri pada aneka faktor praktik beragama, seperti: masih dominannya penafsiran ayat dengan bias patriarki; dominannya narasi surga-neraka dalam membingkai hubungan seks; dan terpisahnya narasi agama arus utama dari wawasan sosial dan psikologis, khususnya bila menyangkut perihal sisi gelap manusia.

Kedua, mitos ekonomi dan kehormatan yang mengesampingkan resiko kekerasan. Selain dipandang sebagai wahana sakral, institusi pernikahan juga diyakini sebagai indikator kesuksesan seseorang memasuki fase dewasa. Di institusi pernikahan jugalah seks yang mulanya tabu mendapat kenormalan dan kehormatan.

Kompleksitas muncul ketika salah satu―atau beberapa―dari variabel usia, demografi, ekonomi, kelas sosial dan kesiapan psikologis terlihat lebih rendah dibanding ekspektasi yang diidealkan. Hamil di luar nikah dan kekerasan rumah tangga misalnya, adalah dua kompleksitas ikonik yang dekat dengan resiko kekerasan.

Dalam kasus hamil di luar nikah, banyak pernikahan tetap dilangsungkan walaupun membuka resiko lebih besar yang muncul dari ketidak-idealan usia, ketidakpastian pekerjaan, dan ketidaksiapan psikologis pasangan. Hal ini disebabkan masih tingginya stigma sosial terhadap keluarga korban dan pelaku: Lebih baik memperbesar resiko kekerasan dari pernikahan yang tidak ideal, daripada mengalami stigma tidak hormat dari sekitar.

Dalam KDRT, motif ekonomi adalah faktor signifikan―di samping beberapa faktor potensial lain seperti psikologis dan intrik sosial. Di masa pandemi, hal ini terjadi secara terang. LBH APIK misalnya, mendapat rata-rata 290 laporan kekerasan tiap bulan di masa pandemi. Menurut Siti Mazumah, Direktur LBH APIK Jakarta, angka laporan sebelum masa pandemi sekitar 50-60 laporan per-bulan (Iswara, 2020).

Pernikahan kadang dilakukan karena adanya kebutuhan mobilitas kelas sosial, meskipun jika harus membuka diri pada resiko ketidaksiapan organ reproduksi akibat faktor usia, resiko terlantarnya anak karena ketidaksiapan mental pasangan, ataupun resiko berhentinya self-development karena mengalami domestifikasi mendalam pasca-menikah. Ketiga, mitos perlindungan yang mengabaikan bias maskulin-patriarkis. Seks, ketelanjangan, pornografi dan sejenisnya ditutup rapat di Indonesia. Namun, bila terbuka sedikit maka mudah untuk menyingkap keberadaan standar ganda: satu sisi dikutuk, tapi di lain sisi, dikejar. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, korban sering dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan privat, penghakiman cara berpakaian dan pelintiran perasaan dari sebagian institusi keamanan dengan gestur tradisi maskulin-patriarkis. Implikasinya, pengalaman traumatik yang idealnya memperoleh bingkai empati, justru sering terbingkai sebaliknya.

Keempat, mitos akses kemajuan yang memelihara kemunduran perempuan. Sejak meritokrasi modern mempersyaratkan kompetensi individu―dibanding identitas ataupun kekeluargaan―untuk menggapai mobilitas sosial, perempuan adalah salah satu kelompok yang mendapat dorongan agar berdaya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Akan tetapi, walaupun dorongan itu banyak diamini, namun kepercayaan terhadap pembagian kerja konvensional―seperti anggapan bahwa kodrat perempuan ada di dapur dan melayani suami, perempuan kurang bisa memimpin, perempuan harus tetap taat setelah menikah, dan lain-lain―masih mendalam. Riset INFID tahun 2020 misalnya menemukan, meskipun 91.1% responden mengafirmasi pentingnya perempuan mendapat pendidikan tinggi, tapi di saat yang sama juga meyakini bahwa kedudukan perempuan adalah untuk mengurus rumah tangga (91.4%) dan mengurus anak serta suami (84.8%). Kecenderungan data ini menyiratkan bahwa perempuan boleh maju dan berdaya, selama tidak lebih daripada laki-laki dan tidak melewati batas standar menurut ukuran patriarki.

Mitos-mitos paradoksal tersebut perlu ditangani sampai pada capaian penurunan angka kekerasan seksual yang signifikan. Setidaknya ada dua manfaat dari penanganan tersebut bagi pra- dan post-pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pertama, Di tengah situasi belum tersedianya payung hukum, pengikisan mitos paradoksal tersebut dapat memberikan penyegaran gradual bagi institusi ataupun stakeholder yang berkepentingan pada masalah kekerasan seksual ke arah yang lebih empatik, egaliter, adil dan jeli.

Kedua, peluang efektifitas UU TPKS dalam mengeliminasi kekerasan seksual menjadi lebih besar, karena basis budaya kognitif tak sadar (unconscious cognitive habit) telah dikondisikan lebih awal. Upaya pengkondisian ini nampaknya juga berpacu dengan kemajuan fleksibilitas dan keterbukaan akses konten seksual di era digital, yang belum tentu sepenuhnya sehat dan terarah.

Daftar Pustaka