INFID berhasil melaksanakan lebih dari 95% mandat Pertemuan Anggota/General Assembly INFID pada 2017. Mandat tersebut di antaranya untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong pelaksanaan SDGs, mengurangi ketimpangan dari berbagai aspek dan mengawal penegakan HAM & Demokrasi di Indonesia. Tentunya, dukungan dan partisipasi kamu sekecil apapun adalah kunci keberhasilan ini! Jangan lelah ya untuk kawal bersama INFID penegakan Demokrasi & HAM, pelaksanaan SDGs, dan Keadilan sosial dan gender di sekitarmu.
INFID KEMBALI AKAN MENGGELAR KONFERENSI & SIDANG UMUM ANGGOTA
Juli 2022 jadi momentum penting bagi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Karena setelah empat tahun (plus satu tahun penundaan karena sejumlah krisis akibat pandemi COVID-19), di bulan ini adalah waktunya INFID untuk kembali menggelar Konferensi dan Sidang Umum Anggota. Sidang Umum tahun ini sekaligus menjadi perayaan yang membanggakan lho bagi anggota INFID! INFID berhasil melaksanakan lebih dari 95 persen mandat program, mandat kelembagaan, dan mandat politik pada Sidang Umum 2017. BRAVO!
INFID merupakan lembaga non-profit yang memiliki mekanisme kepengurusan dan peraturan organisasi yang jelas dan berorientasi pada dampak. Agenda utama penyelenggaraan Sidang Umum, di antaranya adalah mengesahkan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas INFID periode 2022-2026, serta memutuskan mandat program, mandat kelembagaan, dan mandat politik INFID selama empat tahun ke depan.
Rangkaian Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pra-Konferensi (11-14 Juli 2022) yang terbuka untuk publik, serta Konferensi SDGs & Sidang Umum Anggota pada 19-20 Juli 2022 di Jakarta.
APA BUKTI NYATA KERJA INFID EMPAT TAHUN KEMARIN?
INI DI ANTARANYA..
Pembangunan dan Pembiayaan
- Berhasil menghadirkan renovasi sanitasi dan air bersih di Kab Tangerang untuk 800 Pondok pesantren putra putri pada 2018
- Kota Semarang dan Kabupaten Banggai terpilih sebagai Local Open Government dalam Open Government Partnership global atas pendampingan sejumlah pihak, termasuk INFID
- Terbentuknya Rancangan Perpres Pendanaan Civil Society Organisation di Indonesia
- Partisipasi dalam kegiatan SDGs di tingkat regional dan global, seperti APFSD UNESCAP Asia Pacific, Partners for Review GIZ, HLPF SDGs United Nations, Open Government Partnership global dan nasional pada 2018-2021
Keadilan Sosial dan Gender
- UU TPKS sah pada 2022 setelah melalui kerja keras advokasi berbagai pihak termasuk INFID melalui berbagai riset, kampanye, hingga dialog bersama multipihak (masyarakat sipil hingga pemerintah)
- Terbentuknya Skill Development Centre (SDC) Kulonprogo, DIY, yang berisi berbagai perwakilan masyarakat sipil, pemerintah dan pihak swasta dengan SK Bupati
- Masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagakerjaan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Kabupaten Bojonegoro dan Wonosobo
- Advokasi penurunan Ketimpangan perempuan dan anak muda melalui publikasi buku hingga forum diskusi
Demokrasi dan HAM
- Festival Kabupaten/Kota HAM di Wonosobo (2018), Jember (2019), Banjarmasin (2020) dan Semarang (2021) yang dihadiri lebih dari 50 pemerintah daerah, lebih dari 6,000 narasumber dan peserta dari dalam dan luar negeri
- Pelatihan Kabupaten/Kota HAM secara nasional dan berbasis kota/kabupaten, yang dihadiri oleh lebih dari 50 kabupaten/kota berasal dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat sipil
- Memperluas kapasitas masyarakat sipil mencegah ekstremisme dan memajukan toleransi moderasi Beragama melalui berbagai kegiatan dan produksi riset
- Lahirnya Rancangan Perpres Bisnis dan HAM yang terus didorong INFID melalui serangkaian dialog/konsultasi multipihak hingga pembuatan sejumlah makalah dan kertas kebijakan
Keberhasilan patut dirayakan, tapi jangan pongah..
Kawal terus penegakan HAM & Demokrasi, Pembangunan & Pembiayaan Berkelanjutan, serta Keadilan Sosial & Gender, jangan sampe kendor!
