Problem Budaya Gender di Sekitar UU TPKS

Oleh: Muhammad Naziful Haq

Pengentasan kasus kekerasan seksual (KS) telah memasuki babak baru sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Tindak lanjut dari kebijakan ini yang membutuhkan kesiapan multi-sektor ternyata secara tidak langsung telah mengungkap masalah gender, tidak hanya di kebudayaan, melainkan juga di ranah birokrasi, kelembagaan, manajemen peran, dan pendidikan, yang sepertinya telah bergumul untuk waktu yang lama.

Pasca UU TPKS disahkan, presiden tengah menyiapkan Perpu dan Perpres sebagai referensi tindaklanjut. Elemen-elemen masyarakat juga mempromosikan narasi, mengonsolidasikan lembaga di lingkup mereka, dan menampung masukan-masukan dari banyak pihak, agar keoptimalan implementasi bisa digapai.

Akan tetapi, kerja-kerja ini nampaknya membutuhkan ketahanan (endurance) jangka panjang, mengingat: pertama, keragaman kondisi dan persepsi birokrasi di Indonesia; kedua, perbedaan kesiapan lembaga-lembaga di berbagai lapis masyarakat; ketiga, manajemen dan prioritas alokasi pendanaan untuk isu gender; dan keempat, keragaman konteks kultural di berbagai daerah.

Tiga yang pertama disebut telah menjadi prioritas sorotan. Tanpa birokrasi, kelembagaan dan pendanaan yang cakap dan harmonis, maka pelayanan, perlindungan dan penanganan yang memadai sulit digapai. Kompleksitas terdapat di sektor budaya. Ragam di Indonesia membutuhkan strategi pendidikan gender yang taktis, mengingat tidak semua budaya bisa menerima narasi gender berlanggam asing dari kelokalannya. Satu sisi, sektor ini jelas bukan sektor yang murah. Pencarian model pendekatan dan implementasinya akan membutuhkan sejumlah sumber daya manusia, kognitif, dan ekonomis.

Di lain sisi, budaya yang selama ini sering dipandang terbatas urusan masyarakat, ternyata juga memengaruhi langgam birokrasi, kelembagaan, dan prioritas pendanaan yang lebih besar. Beberapa birokrat misalnya menyangkal bila ada pelaporan soal kekerasan dalam pekerja rumah tangga. Sementara itu beberapa pemuka agama percaya bahwa kekerasan suami-istri mustahil terjadi bila seseorang telah menikah. Sebagian pemuka agama lain menafsirkan bahwa itu adalah bagian dari ‘pendidikan’.

Dalam kerja-kerja implementasi dan penguatan UU TPKS, di samping kebutuhan untuk mengarus-utamakan narasi keadilan gender di masyarakat, kualitas birokrasi dan kelembagaan sosial tersebut masuk dalam pekerjaan rumah yang penyelesaiannya jauh dari sekejap mata. Penyangkalan mungkin hanya satu ranah kecil dari bagian yang lebih besar.

Bayang-bayang paternalistik dan apa yang oleh Julia Suryakusuma sebut sebagai ‘Ibuisme Negara’ dapat secara tidak sadar menentukan bagaimana birokrasi dan lembaga beroperasi di depan tantangan-tantangan isu gender, yang pada gilirannya menentukan tata kelola, alokasi dana, standar operasional prosedur, etika penanganan, dan lain sejenisnya.

Selama 32 tahun, rezim Orde Baru merawat negara berbasis militer patriarkal dengan corak neo-tradisionalisme global yang menempatkan laki-laki pada peran aktif-asertif, dan menempatkan perempuan pada peran pasif-submisif di tataran sosial-politik-ekonomi, melalui serangkaian lembaga-lembaga di bawah naungan negara dan program-program pembinaan (bukan ‘pemberdayaan’) di daerah.

Hubungan hierarkis ala feodalisme menjadi elemen penting lain dalam kerangka sosial, politik, ekonomi, dan gender di masa Orde Baru. Saat angin politik berhembus untuk menyelaraskan Islam agar tidak memberontak terhadap visi dan agenda-agenda Orde Baru, maka terjadi hubungan resiprokal antara neotradisionalisme, langgam feodalisme, dan dalil-dalil patriarkal Islam.

Kelindan ketiganya dapat secara halus bersembunyi di balik kasus KS itu sendiri, mutu penanganan, keberpihakan pengambil kebijakan, sikap tokoh masyarakat, sikap pemuka atau organisasi keagamaan, respon masyarakat, ataupun di balik stigma yang diberikan oleh keluarga korban.

Kelindan ketiganya tidak selalu terjadi secara totaliter. Perubahan zaman selama dua dekade telah membawa banyak perubahan progresif pada pengikisan neotradisionalisme, langgam feodalisme, dan dalil-dalil patriarkal di masyarakat. Tetapi, ini tidak berarti sepenuhnya hilang.

Dalam tiga tahun terakhir, gerakan perempuan dan keadilan gender telah mengalami musim semi dan memberikan sumbangan progresif bagi pendidikan masyarakat, advokasi kebijakan, dan pengawalan praktik baik. Salah satu faktor dari keberhasilan ini mungkin adalah, sebab semakin banyaknya orang menyadari manfaat dari keadilan gender.

Sejumlah pejabat, tokoh ataupun figur berpengaruh (influential figure) yang masih mengamini salah satu (atau semuanya) dari neotradisionalisme, hierarki ala feodalisme, dan dalil-dalil patriarkal Islam adalah satu pekerjaan rumah tersendiri. Sedangkan edukasi keadilan gender pada masyarakat daerah dengan kultur yang berbeda, adalah pekerjaan rumah lain yang juga membutuhkan perhatian. Terutama, bila diarahkan untuk menjangkau generasi muda di berbagai daerah.

Kampanye digital mungkin menawarkan efektifitas dan efisiensi yang menjanjikan untuk menjangkau mereka. Berkaca dari bagaimana ideologi berbasis keagamaan menggunakan teknologi digital, banyak pihak dengan ragam motif dan tujuan sangat yakin pada kampanye digital. Tetapi, penting untuk dipertimbangkan soal bagaimana ruang gema berbasis algoritma mendistribusi pesan yang ingin disampaikan agar mencegah terjadinya ketidakmerataan distribusi kampanye.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kampanye digital yang tidak hanya fokus pada estetika visual, melainkan juga peka terhadap lingkaran pengaruh (circle of influence) yang berlaku di realitas sosiologis anak muda di suatu daerah. Sejak banyak organisasi dan komunitas promotor narasi keadilan gender berdomisili di kota-kota besar, maka penting untuk menelisik apakah distribusi konten di media sosial hanya tersebar di kalangan urban, sementara kedap dari audiens di daerah?

Sebuah eksperimen sederhana bisa dilakukan dengan menulis tiga atau empat huruf awal dari salah satu organisasi atau komunitas tertentu di kotak pencarian di platform media sosial milik beberapa orang dengan latar geografis, pekerjaan, ideologi, dan pendidikan yang berbeda. Pencarian itu biasanya menentukan apakah yang muncul di urutan teratas adalah organisasi atau komunitas yang dimaksud, atau justru akun produk?

Intervensi diskursif pada circle of influence dan ruang gema di media sosial sangat penting untuk menjangkau profil target audiens. Beberapa daerah dengan kasus kehamilan non-marital dan kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda juga memiliki penetrasi teknologi digital yang lumayan, Indramayu misalnya. Intervensi diskursif bisa dilakukan umpamanya dengan menggandeng influencer lokal pada pelatihan ataupun pendidikan berbasis gender untuk kemudian disebarkan ke anak-anak muda di domisilinya.

Birokrasi dan kelembagaan, dan budaya adalah dua sisi koin tak terpisah. Desain birokrasi dan kelembagaan yang baik, tetap akan sulit optimal dan adil bila tidak ditopang oleh budaya yang ramah gender. Sebaliknya, budaya yang ramah gender tanpa birokrasi dan kelembagaan yang mapan, maka akan sulit untuk mempertahankan keberlanjutannya.