PCR dan Kebijakan Publik vs Gimmick Oligarki

  • Thursday, 04 November 2021 15:00
  • Artikel

Gelombang kritik dan kecaman terhadap kebijakan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) utk para calon pengguna pesawat udara dan/atau lainnya, sejatinya BUKANLAH ditujukan kepada penting atau tidaknya tes tersebut. Namun lebih kepada indikasi adanya kongkalikong para pebisnis dan pejabat (oligarchs) yang, tentu saja, berujung pada satu pertanyaan: Berapa harga yg mesti dibayar para konsumen, terutama oleh lini bawah masyarakat Indonesia yang pas-pasan dan/atau kurang duitnya, tetapi mesti mengeluarkan biaya ekstra yang memberatkan mereka?

Dari pihak Pemerintah, secara formal bahkan Presiden Jokowi sudah mengimbau agar harga PCR bisa dipatok rendah, sekiraran Rp 300 ribu atau di bawahnya. Apa lacur, ternyata di lapangan tidaklah mudah bagi pemerintah untuk bisa mematok, karena satu dan lain hal. Di antaranya adalah, apalagi kalau bukan, permainan para pengusaha dan pejabat negara sendiri, baik yg punya kepentingan langsung maupun tak langsung dengan "profit-making" alias perburuan laba sebesar-besarnya. Tak peduli dalam situasi kebencanaan sekalipun!

Dan sudah barang tentu, wajah Republik ini dan Pemerintahan Jokowi tampak carut marut baik di mata rakyat sendiri maupun masyarakat internasional. Walaupun RI saat ini termasuk dalam kategori negara yang berhasil menekan penyebaran virus COVID19, namun tetap TAK ADA JAMINAN akan terus demikian kondisinya, apabila kebijakan ProKes terabaikan atau tercampakkan gegara inkonsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, termasuk dan khususnya ihwal pengelolaan harga PCR ini.

Jika para para "pemain besar" (big players) dalam bisnis PCR ini tak terkontrol, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, antara lain, adalah kembalinya kondisi RI seperti ketika menjadi salah satu negara paling parah di Asia dalam menghadapi COVID19. Mereka para oligarki yg seakan berperan sebagai "pemain nyawa" masyarakat Indonesia ini memang hanya memikirkan satu hal: LABA. Dan bagi mereka soal keberlangsungan NKRI dan rakyatnya tak ada artinya karena mereka bisa dengan sangat mudah pindah ke mana saja! Tak ada nasionalisme, apalagi patriotisme, dalam benak mereka. Uang dan cuan adalah segalanya.

Pemerintahan Presiden Jokowi tak boleh ragu, apalagi kalau terkesan "mandah" di bawah tekanan para oligarch pemain besar tersebut. Bahkan, hemat saya, jika ada di antara para pejabat eksekutif Negara yang tidak mau mengikuti arahan Presiden Jokowi mengenai kebijakan harga PCR, alternatifnya ya cuma satu: Ganti saja. Kepentingan Negara dan bangsa jauh lebih utama dari hitung-hitungan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Negeri ini bukan hanya untuk sehari dua, tetapi selamanya. IMHO..

Simak tautan ini:

  1. https://nasional.kompas.com/read/2021/11/01/12190231/naik-pesawat-di-jawa-bali-kini-boleh-pakai-tes-antigen?fbclid=IwAR2jZ3rw0WQi8zJUb-b54ltmMEaYLzzwYK0AJc6J3s_-yibsfI6GceLGqnc
  2. https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/01/121500665/syarat-perjalanan-darat-terbaru--naik-mobil-motor-jarak-250-km-wajib-pcr?
  3. https://news.detik.com/berita/d-5791823/luhut-dituduh-ikut-bisnis-tes-pcr-di-pt-gsi-juru-bicara-beri-penjelasan
  4. https://m.surabayapagi.com/read/luhut-akhirnya-akui-berbisnis-tes-pcr?fbclid=IwAR2IKfovRsg1Uuwvh0OHDqESP6ZNCh5ugCYg8olihtMzpLU8egIkEXKuTNE
  5. https://metro.tempo.co/read/1520583/penumpang-wajib-pcr-simak-tarif-dan-titik-tes-pcr-di-bandara-soekarno-hatta

Karir Lainnya

Menyoal Perkawinan Anak, Pasca Dinaikkannya Batas Minimal Usia Kawin
Intan Kusuma 14 October 2020
Deepfake Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali
Intan Kusuma 15 July 2020
Hari Disabilitas Internasional 2021
Admin Person 03 December 2021
INFID Advokasi Pelaksanaan SDGs di 3 Daerah
Redaksi INFID 30 March 2018
Komnas HAM dan INFID Selenggarakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
Redaksi INFID 18 May 2018
Mengenal Persetujuan Paris
Suwarno Joyomenggolo 29 July 2021