Pengintegrasian Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia


Sejak tahun 2013, INFID berfokus kepada tiga area kerja yaitu, Penurunan Ketimpangan, Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, sustainable development goals) serta Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Bersama 88 anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, INFID melakukan kajian, pemantauan, advokasi kebijakan, serta kampanye dan edukasi publik.

Khusus HAM dan Demokrasi, tiga di antara yang dikerjakan INFID adalah: 1) mengawal isu Bisnis dan HAM (business and human rights); 2) mendorong perluasan dan penguatan Kabupaten/Kota HAM, dan 3) menguatkan narasi keberagamaan yang damai dan toleran. Isu Bisnis dan HAM merupakan bagian dari cara bagaimana mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan dan praktik korporasi.

Sektor bisnis memberikan peluang kerja (pendapatan ekonomi) bagi warga negara. Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian yang besar, mendukung dan memastikan iklim yang memudahkan. Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan bahwa korporasi merupakan pihak kedua yang paling banyak diadukan melanggar HAM pada tahun 2016-2020. Tipologi kasusnya antara lain sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan pencemaran lingkungan (Komnas HAM, 2021).

Pada tahun 2011, PBB telah mengeluarkan Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights, UNGPs). Panduan PBB (UNGPs) tersebut menempatkan korporasi sebagai aktor baru yang juga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia. Maka dari itu, perusahaan perlu memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mengutamakan Hak Asasi Manusia, tidak terlibat terhadap dampak yang merugikan HAM, dan berusaha untuk menangani dampak dari kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis yang mereka lakukan terhadap HAM, baik yang merugikan yang secara langsung maupun tidak langsung, (Komnas HAM dan Elsam, 2017).

Sejak tahun 2017, INFID bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang lain mendorong dan mengawal agar Bisnis dan HAM masuk dalam RAN HAM 2021-2025. INFID memilih mendorong isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan perubahan iklim (climate change) dapat diintegrasikan dalam RAN HAM. Diharapkan perempuan menjadi subyek dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan sehingga lebih ramah terhadap perempuan. Selain itu, dampak buruk dari perubahan iklim, terutama dalam sektor keamanan pangan dan perikanan, juga diharapkan dapat ditangani oleh negara dan korporasi terlibat secara serius, sehingga tidak menambah beban berat bagi masyarakat, khususnya perempuan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menyusun draf Strategi Nasional Bisnis dan HAM, sebuah dokumen yang diproyeksikan secara spesifik dapat mengakomodir regulasi mengenai bisnis dan HAM di Indonesia. Kertas kebijakan ini merupakan bagian dari kerja-kerja mendorong 2 isu (pemberdayaan ekonomi perempuan dan perubahan iklim) dapat mendapat perhatian besar dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM tersebut. Secara khusus, kertas kebijakan ini menyampaikan peta masalah mengenai kondisi Bisnis dan HAM di Indonesia, khususnya terkait dengan isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Beberapa rekomendasi juga disampaikan. Diharapkan pemerintah dapat mengintegrasikan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan, dalam mengimplementasikan UNGPs di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah dua penulis: Roichatul Aswidah dan Kania Mezariani Guzaimi. Keduanya telah berhasil menyelesaikan kertas kebijakan dengan baik. Semoga banyak manfaat. Selamat membaca.

Jakarta, 15 Juli 2021 INFID

Karir Lainnya

Laporan Publik INFID 2019
Suwarno Joyomenggolo 10 May 2020
Kertas Posisi Tata Kelola SDGs
Suwarno Joyomenggolo 01 October 2018
The Impact Of The Regional Dynamics Of Violent Extremism On The Muslim Community In Indonesia
Suwarno Joyomenggolo 07 November 2019
Gender Equality Barometer: Quantitative Study Report
Suwarno Joyomenggolo 07 January 2021
Webinar Nasional Peluncuran Survei Warga & Riset OMS dan Layanan Kesehatan Pandemi Covid-19 untuk Warga
Suwarno Joyomenggolo 05 February 2021
Laporan Tahunan INFID 2006
Suwarno Joyomenggolo 29 May 2007