INFID Apresiasi Komisi HAM Daerah Pertama Indonesia


SIARAN PERS

INFID Apresiasi Pembentukan Komisi HAM Daerah Pertama di Indonesia

Wonosobo, 6 November 2018

Wonosobo resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah. Hal ini menyusul dikukuhkannya Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 505/405/2018 pada hari Selasa, 6 November 2018. Pembentukan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ini merupakan mandat Perda No. 5 tahun 2016 tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM. [1]

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang membentuk Komisi HAM Daerah. Hal ini dapat menginspirasi dan menstimulasi daerah-daerah lain untuk membumikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM di daerahnya.

Mugiyanto, Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meletakkan benchmark tentang cara melokalkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM. Langkah Wonosobo ini diharapkan mampu memberi inspirasi dan membuka jalan bagi implementasi Kabupaten/Kota HAM lain di Indonesia.

Untuk memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sendiri terdiri dari tiga unsur. Pertama, 3 orang ex officio dari unsur negara dan akademisi, yaitu: (1) Asisten Pembangunan Sekda, Sumaedi, sebagai ketua komisi; (2) Wakil Rektor 1 UNSIQ dan Ketua FKUB, Dr. H. Zaenal Sukawi, M.A. sebagai wakil ketua; (3) Kabag Hukum Setda, M. Nurwahid sebagai sekretaris.

Kedua, 3 orang unsur afirmasi yang ditunjuk oleh Pemkab berdasarkan diskusi Desk Wonosobo Ramah HAM bersama berbagai elemen. Mereka adalah: (1) Amiroh Zaitun (Mantan anggota DPRD dari PKB) untuk afirmasi bagi advokasi perempuan/anak; (2) Astuti Farida (Mantan Komisioner KPUD Wonosobo) untuk afirmasi bagi advokasi isu lingkungan; dan (3) Maryam Ramadhani (Komunitas Masyarakat Peduli Disabilitas Wonosobo (MPDW)) untuk afirmasi bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, 3 orang pegiat HAM dari berbagai elemen, yaitu: (1) Ahmad Baehaki (Haqqie El Anshary), pegiat HAM isu keberagaman; (2) Suster Agnes Santi Kadaryati, pegiat di Dena Upakara/Gerkatin; (3) Saifur Rohman (Iponk Alphablopho), pegiat seni budaya sekaligus perwakilan masyarakat difabel.

Wonosobo sendiri akan menjadi tuan rumah Festival HAM Indonesia 2018 yang diprakarsai INFID, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Festival ini akan diselenggarakan pada 13-15 November 2018 dan akan diikuti oleh ratusan perwakilan pemerintah daerah serta masyarakat sipil dari seluruh Indonesia.

[1] Isi Peraturan: https://jdih.wonosobokab.go.id/media/upload/20161101120921_Perda_No._5_Th

Karir Lainnya

Kemendagri Dorong LSM Jalin Komunikasi Produktif dengan Pemda
Suwarno Joyomenggolo 21 October 2020
Dialog Kebijakan Kerangka Fiskal untuk SDGs di Daerah
Redaksi INFID 27 April 2018
Kebakaran Hutan, Pemda Belum Maksimal Gunakan Dana Reboisasi
Suwarno Joyomenggolo 28 September 2019
VAKSIN NUSANTARA DAN KONTROVERSINYA: SEBUAH PENJELASAN
Halida P. Widyastuti (Lily) 02 September 2021
Merawat Kebangsaan melalui Keberagaman
Suwarno Joyomenggolo 19 October 2018
Komnas HAM dan INFID Selenggarakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM
Redaksi INFID 18 May 2018