Bagi bangsa Indonesia pernyataan kemerdekaan 1945 adalah suatu ''Manifesto Politik''. Dari situ kita bertekad ''berdaulat di dalam kehidupan politik, berdikari di dalam kehidupan ekonomi dan berkepribadian di dalam kehidupan budaya''. Namun, dalam perjalanan sejarah nasional kita, tekad politik itu sering mengendor atau bahkan dikorbankan.

Seperti halnya Indonesia, negara-negara berkembang non-komunis pada umumnya, belum terlepas dari jebakan sejarah masa lampaunya. Mereka masih menyandang ciri-ciri sebagai berikut: (1) Masa lalunya berada dalam kekuasaan kolonialisme dan feodalisme. (2) Setelah mencapai kemerdekaan politis, negara-negara ini kembali berada dalam kekuasaan kolonialisme dan feodalisme dalam bentuk barunya yaitu neocolonialism dan neofeodalism.

Sejak lama saya telah mengambil posisi untuk tidak menerima begitu saja rekomendasi "Sang Guru" Bank Dunia/IMF dalam memformulasikan kebijaksanaan ekonomi nasional kita. Posisi ini selain didasarkan atas pengalaman yang telah diderita oleh negara-negara berkembang di Amerika Latin dan Afrika juga didasarkan atas pengalaman kita sendiri. Dampak pelaksanaan kebijaksanaan Bank Dunia/IMF yang telah menghancurkan ekonomi rakyat di Amerika Latin dan Afrika dapat dilihat dalam studi-studi Kay (1993); Ramirez (1993); Kopas (1995); Abugre (1993); dan Schatz (1994).

Ada dua aspek yang dikemukakan dalam tulisan ini. Aspek yang pertama ialah hasil penelaahan mengenai laporan Bank Dunia terbaru berjudul Indonesia: Dimensions of Growth yang baru beberapa hari yang lalu saya terima. Aspek yang kedua ialah tanggapan terhadap usul kebijaksanaan Bank Dunia yang baru-baru ini banyak mendapat reaksi. Aspek yang pertama dimaksudkan untuk melihat apakah Bank Dunia betul-betul memahami proses ekonomi Indonesia dan menghayati sukma atau denyut nadi ekonomi rakyat Indonesia. Sedangkan aspek yang kedua selain dimaksudkan untuk melihat dasar-dasar teoritis yang melandasi paket rekomendasi kebijaksanaan Bank Dunia juga mengandung beberapa pokok-pokok kebijaksanaan alternatif untuk penyehatan enonomi rakyat Indonesia.

”Kami meminta pemerintah segera memasukkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ke DPR. Dalam RUU ini perlu dimasukkan aturan yang memungkinkan DPR mengetahui lebih detail rencana pengambilan utang luar negeri,” tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR Olly Dondokambey, saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (29/6).

Dalam Rapat Kerja itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dradjad H Wibowo, mengatakan, selama ini pemerintah hanya memberi tahu hasil nota kesepahaman (MoU) utang luar negeri yang telah ditandatangani.