Partai Hijau, Partai LSM
Partai Hijau, Partai LSM
Ivan A Hadar ; Direktur Eksekutif IDe;
Penerima Beasiswa dari Heinrich Boell Stiftung, Lembaga Politik Partai
Hijau Jerman
Sumber : KOMPAS, 18 Juni 2012
Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni, Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia mendirikan Partai Hijau. Agenda utamanya adalah advokasi
lingkungan dan keadilan ekologi. Meski dipastikan belum bisa mengikuti
Pemilu 2014, meningkatnya laju kerusakan lingkungan di Indonesia akibat
buruknya kebijakan mendorong para aktivis lingkungan ini untuk ”masuk dan
mengubah sistem politik dari dalam” dengan berjuang dalam politik
praktis.
Selama ini banyak aktivis LSM cenderung alergi terhadap politik praktis.
Boleh jadi akibat trauma depolitisasi 32 tahun di bawah rezim Soeharto.
Namun, beberapa tahun terakhir beberapa lembaga penelitian menganjurkan
para aktivis LSM berpolitik agar demokrasi lebih bermakna. Caranya, masuk
ke partai atau membuat partai baru (Demos, 2005). Setidaknya ada dua LSM
besar, yaitu Bina Desa dan Walhi, yang berencana dan kemudian mendirikan
partai politik.
Salah satunya adalah Partai Perserikatan Rakyat (PPR) yang meski dibantah
berasal dari Bina Desa, beberapa pendirinya pernah berkiprah di LSM besar
ini. Sayang, PPR tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk mengikuti
Pemilu 2009.
Baik PPR maupun Partai Hijau memiliki asas yang cukup jelas, yaitu
sosial-demokrasi, keadilan (ekologi), dan kerakyatan. Tentu saja harus
diperjelas perbedaannya dengan asas ekonomi kerakyatan yang juga dianut
hampir semua partai politik di Indonesia, termasuk di antaranya Golkar.
Pilar utama perekonomian yang menjadi program partai ini adalah usaha
kecil, menengah, dan koperasi.
Dengan menyandang visi antitesis ekonomi konglomerasi ini, Golkar
seharusnya dikategorikan sebagai partai kiri. Namun, sebagai pendukung
pemerintahan SBY-Boediono yang saat ini mengambil kebijakan kanan, Golkar
kenyataannya adalah partai kanan, berseberangan dengan visinya sendiri.
Hal ini, selain akibat proses deideologisasi Orde Baru, boleh jadi juga
diperkuat dengan berakhirnya konflik Barat-Timur awal 1990-an ketika dua
teori utama pembangunan, yaitu modernisasi dan dependensia seakan
dicampakkan ke tong sampah sejarah ideologi. Khawatir teori ini mengandung
bahaya, semua yang berbau ideologi ditinggalkan sehingga tanpa sadar kita
tidak punya pegangan.
Pelobi LSM
Di Indonesia, jumlah LSM 4.000 hingga 7.000-an, belum termasuk yang
dadakan karena ada proyek. Sekitar 1.800 LSM mancanegara, termasuk forum
LSM yang bergiat dalam penghapusan utang Indonesia tadi, telah memperoleh
akreditasi PBB. Mereka berhak ikut sidang umum, juga memberikan statement
singkat dan tuntutan kepada anggota.
Apa pun yang dilakukan penguasa dipantau LSM. Bagi LSM berlaku motto yang
konon sudah ada sejak abad ke-12: ”Kami adalah raksasa sehingga bisa
melihat lebih jauh dan luas ketimbang sang raksasa itu sendiri”.
Kelahiran LSM terbesar terjadi seusai KTT Lingkungan Hidup di Rio de
Janeiro, 1992. Setelah itu, PBB melonggarkan keikutsertaan LSM dalam
berbagai KTT serta sidang-sidang komite di kantor pusatnya. Berbagai
pengaduan, permohonan, protes, pernyataan, dan manifesto mewarnai aktivis
LSM sebagai pelobi kepentingan masyarakat akar rumput dan kelanggengan
hidup bumi manusia.
Namun, LSM tidak bisa berharap banyak mengikuti walau mengikuti berbagai
KTT dan forum internasional. ”Kebijakan yang sebenarnya bukan diputuskan
di sana,” ungkap Paul Hohnen, mantan diplomat Australia, yang
mengoordinasi 12 pelobi top dari Greenpeace International. Perubahan
kebijakan dilakukan berbagai subdivisi PBB dan ”Prep-Coms”, komite
persiapan.
Pengetahuan inilah yang diketahui dan kini justru dimanfaatkan berbagai
LSM internasional, seperti Greenpeace, Amnesty International, Oxfam,
Prison Watch, juga organisasi pencari suaka, kelompok perlucutan senjata,
serta LSM pendukung hak asasi anak dan perempuan. Berbagai perubahan
substansial dalam kebijakan lingkungan, jender, dan sosial memang berhasil
dicapai para pelobi dari LSM.
Para bekas diplomat, seperti Paul Hohnen, bukan lagi barang langka dalam
jalinan PBB-LSM. Ada aktivis LSM yang terlibat dalam perumusan berbagai
dokumen PBB.
Pemihakan
Hambatan, nyaris hanya ditemui aktivis LSM di Bank Dunia. Setiap tahun,
Bank Dunia membagi-bagi puluhan miliar dollar AS bantuan pembangunan
kepada penguasa korup, proyek besar yang merusak lingkungan, dan
memperlebar kesenjangan sosial. Itulah sinyalemen banyak LSM Utara yang
menganggap Bank Dunia sebagai musuh nomor satu. Sebaliknya, banyak LSM
Selatan menilai Bank Dunia sebagai sumber dana dan mitra pembangunan.
LSM yang moderat coba melakukan perubahan dari dalam lembaga Bretton Wood
tersebut dan meneruskan informasi tentang proyek yang dianggap
membahayakan negara miskin atau masyarakat luas. Satu hal yang disepakati
mayoritas LSM di mana pun adalah strategi people centered development yang
mengacu pada visi terciptanya masyarakat adil, bebas penindasan, hak
asasinya dihargai, dan dapat menjalani kehidupan secara layak.
Pemihakan ini harus dilakukan pada dua aras. Pertama, penguatan di tingkat
akar rumput agar rakyat mampu mempertahankan hak-haknya atas sumber daya
yang dimiliki. Kedua, bagaimana mengajar lewat kegiatan advokasi yang
meliputi kampanye, lobi, pertukaran informasi, pembentukan aliansi, agar
para birokrat dan anggota legislatif peka terhadap berbagai dampak negatif
proyek pembangunan.
Peran LSM sangat penting di era globalisasi karena rakyat kecil dan lemah
pasti akan terlempar dari persaingan pasar global. Sinergi kegiatan LSM di
tingkat nasional dan internasional diharapkan bisa memengaruhi pemerintah
dan berbagai lembaga internasional untuk ikut mengusahakan perlindungan
bagi masyarakat yang miskin dan rentan.
Sikap ini harus menjadi landasan ideologi LSM dalam mendirikan parpol demi
menjadikan demokrasi lebih bermakna.