TATA PEMERINTAHAN
Kepentingan Elite Politik dan Ekonomi Menonjol
Jakarta, Kompas – Demokratisasi berkembang diiringi keterbukaan di berbagai aspek, termasuk dalam tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di berbagai tingkatan. Namun, tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tuntutan menyimpan masalahnya sendiri karena kerap dimanfaatkan untuk pertarungan politik. Tujuan akhirnya adalah mengamankan kepentingan ekonomi politik elite lokal.
”Saya tidak melihat good governance semata-mata sebagai program material, tapi sebagai agenda bahasan sehari-hari elite politik. Ini menjadi retorika mereka,” kata sosiolog dari FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, dalam diskusi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), di Jakarta, Jumat (25/5).
Pada diskusi bertema ”Dilema Good Governance dalam Politik Lokal” tersebut, Airlangga menyatakan, saat menjelang kampanye, NGO atau lembaga swadaya masyarakat menjadi pendukung elite politik. Perlawanan terhadap kasus korupsi tidak lagi menjadi perhatian kekuatan masyarakat sipil.
”Saya mewawancarai kekuatan-kekuatan politik. Mereka resisten terhadap Wali Kota Surabaya karena Wali Kota dianggap tidak bisa melakukan ’komunikasi politik’ yang artinya lain,” kata Airlangga.
Keberadaan fundamentalisme agama saat ini dilihatnya sebagai kelompok-kelompok preman dengan legitimasi agama yang mendapat dukungan dari kantong- kantong kemiskinan. Hadirnya kelompok-kelompok ini memberi kanal bagi kantong-kantong kemiskinan.
”Good governance dalam konteks Surabaya tidak hanya dalam pembangunan. Agenda besarnya, wacana good governance bisa dijadikan sebagai pembenar atas tindakan-tindakan,” kata Airlangga.
PNPM Mandiri
Pegawai Infid Jakarta, Siti Khoirun Nikmah, memberi contoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilakukan Bank Dunia. Dalam melaksanakan programnya, Bank Dunia langsung berhubungan dengan masyarakat tanpa melalui pemerintah.
”Hal itu dijalankan Bank Dunia karena tidak ada perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
Keputusan Bank Dunia membentuk institusi sendiri melaksanakan PNPM Mandiri didasari pada tiga tesis. Pertama, Pemerintah Indonesia korup. Kedua, masyarakat kita terfragmentasi, ada elite politik, ada masyarakat miskin. Ketiga, masyarakat kita tidak egaliter.
Bantuan dari donor umumnya diminta syarat transparansi. Di satu sisi, donor mengeluarkan banyak uang untuk program good governance. Namun, ada juga donor yang langsung mengerjakan sendiri programnya langsung ke desa-desa.
Menurut Airlangga, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, seharusnya warga bisa berdaya melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Kenyataannya tidak. Masalahnya bukan pada kelembagaan, melainkan struktural yang tidak bebas dari kepentingan kekuatan politik.