Penelitian tentang Proyek Efisiensi Perkeretaapian (Railway Efficiency Project) yang dibiayai oleh utang dari Bank Dunia ini merupakan satu dari tiga penelitian INFID atas proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia baik melalui utang maupun melalui dana hibah dari berbagai donor melalui manajemen Bank Dunia. Penelitian-penelitian ini dilakukan untuk menelusuri manfaat dari proyek-proyek yang dibiayai utang dan hibah luar negeri yang berpengaruh pada kebijakan dan program pembangunan di Indonesia. Pengaruh itu bisa secara langsung pada sector yang dilaksanakan dengan dana utang dan hibah luar negeri tersebut, atau pun pengaruh pada kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan sector yang dibiayai oleh utang atau hibah luar negeri tersebut.
Di lihat dari judulnya – Proyek Efisiensi Perkeretaapian – masyarakat umum mungkin akan terbuai dengan harapan-harapan yang berlebihan dari hasil yang mau dicapai oleh proyek yang dibiayai utang sebesar US$ 85 juta dari Bank Dunia ini. Judulnya memberi citra pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan perkeretaapian Indonesia.
Riset ini menunjukkan bahwa Proyek Efisiensi Perkeretaapian, yang didahului oleh dua proyek yang dibiayai utang Bank Dunia sebelumnya, pada dasarnya bertujuan untuk privatisasi perkeretaapian Indonesia. Dalam proses pelaksanaan proyeknya tampak dengan jelas bahwa proyek ini mulai mempromosikan produk-produk perkeretaapian yang ditawarkan oleh Negara-negara kreditor, yang akan dibeli dengan utang dengan skema tied aid dalam periode berikutnya. Dengan kata lain PEP ini mempersiapkan suatu kerangka utang baru yang lebih besar untuk implementasi rekomendasi-rekomendasinya.
Di samping itu, PEP ini juga merekomendasikan pemecatan karyawan PT KA yang dianggap terlalu gemuk dan membuat pelayanan kereta api tidak efisien. Efisiensi tentu saja penting untuk peningkatan kualitas pelayanan, tetapi pemecatan sejumlah besar karyawan mungkin bukan jalan keluar yang tepat untuk efisiensi. Di saat tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, pemecatan ribuan karyawan PT KA bukanlah pilihan yang tepat bahkan merupakan pilihan yang tidak manusiawi. Tenaga kerja PT KA termasuk kategori tenaga kerja dengan keahlian yang specialized. Peralihan ke jenis pekerjaan yang lain tanpa pemberian keahlian baru merupakan beban tersendiri.
Pemecatan buruh PT KA ini menggelitik para pengamat perburuhan yang memandang bahwa buruh kereta api selama ini termasuk serikat buruh yang solid dan kuat. Ternyata tidak demikian. Pemecatan gelombang pertama sebesar 5,500 buruh (bukan jumlah yang kecil) tidak menimbulkan gelombang resistensi yang berarti. Yang jelas, Serikat Buruh PT KA sendiri tidak memiliki informasi yang jelas bahwa proyek yang dibiayai Utang Bank Dunia ini yang kelak akan dibayar oleh anak cucu mereka sendiri, termasuk anak-cucu dari korban pemecatan, lah yang menjadi pemicu utama hilangnya sumber penghidupan dari ribuan buruh PT KA tersebut. Inilah ironi dari utang luar negeri. Rakyat yang menderita kerugian karena proyek yang dibiayai utang tersebut kelak rakyat yang sama juga yang akan dibebani membayar kembali utang-utang tersebut.
Proyek ini telah resmi dianggap oleh Bank Dunia sendiri sebagai gagal, dengan mempersalahkan resistensi internal PT KA sendiri sebagai sumber kegagalannya. Meskipun gagal atau dengan kata lain proyek tersebut tidak bermanfaat untuk perkeretaapian Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang tidak menerima manfaat dari proyek itu sekalipun harus ikut menanggung beban pembayaran utang dan bunganya di kemudian hari.
Itulah tragedi pembangunan yang berlandaskan pada rejim utang. Rakyat yang menderita karena proyek yang dibiayai utang kelak akan membayar utang tersebut, meskipun proyek tersebut tidak membawa manfaat sama sekali bagi bangsa. Dengan kata lain proyek utang justru membuat rakyat hidup dalam cengkeraman penderitaan yang berkepanjangan.
Jakarta, 17 Juni 2008
Don Kladius Marut
Executive Director
Social tagging: Bank Dunia > Kereta Api > Riset